Antara Gusti Allah, Petani dan Tembakau (Surat Untuk Cak Nun)

1429161618481783443rev

Artikel ini ditulis oleh Kartolo di Kompasiana, 16 April 2015.

“Mulai sekarang, siapa saja yang mematikan tembakau, sama artinya melawan Gusti Allah. Anda semua tak perlu kuatir. Tak perlu takut.”

Kalimat di atas adalah penggalan retorika yang disampaikan oleh Cak Nun alias Emha Ainun Najib di acara “Sinau Kedaluatan Bersama Cak Nun, Menyambut Musim Tanam Tembakau” di Temanggung. Laporan pandangan mata acara tersebut disampaikan dengan sangat apik oleh Rusdi Mathari di sini. Saya tidak ikut menghadiri acara tersebut, tapi laporan tersebut disusun dalam kalimat yang membuat pembacanya serasa ikut hadir. Walau demikian, laporan tersebut tidak dapat mencegah saya untuk tergelitik dengan beberapa kalimat retorik yang disampaikan oleh Cak Nun yang tampaknya memperoleh informasi yang tidak berimbang tentang tembakau. Tulisan ini sengaja saya beri judul seperti di atas dengan maksud agar Cak Nun juga mau membaca wacana gerakan yang menolak tembakau yang diolah sebagai rokok, wacana yang mungkin selama ini dipahami sebagai gerakan yang dicitrakan oleh industri rokok seakan-akan sebagai pihak yang ingin memberangus total tanaman tembakau dari bumi pertiwi.

*****

Cak Nun yang baik. Assalamu’alaikum

Ijinkan saya cerita sedikit tentang sejarah tembakau. Sejarah tembakau di Indonesia sudah banyak ditulis dan tersebar di internet. Menurut Wikipedia, tembakau dibawa ke Indonesia pada tahun 1596 oleh Cornelis De Houtman di Banten. Sebelumnya, tidak ada kebiasaan merokok atau sejarah yang berhubungan dengan tembakau, namun 10 tahun sejak kedatangan orang Belanda tersebut, tembakau langsung populer di kalangan kerajaan Banten dan menyebar ke beberapa daerah lain. Pada 1830 pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan Sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel) yang belakangan terbukti sangat menguntungkan kerajaan Belanda yang saat itu kembang kempis didera hutang, tapi merugikan penduduk Indonesia karena pada kenyataannya mereka dipaksa kerja rodi, dipaksa menyewakan seluruh lahan, dan dipaksa bekerja setahun penuh. Baca di sini dan di sini.

Akibat homogenisasi komoditi tanaman dalam sistem ini produksi beras menurun tajam sehingga terjadi bencana kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan yang menimbulkan korban jiwa terjadi di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian itu telah mengakibatkan penurunan jumlah penduduk secara drastis. Di Demak jumlah penduduknya yang semula 336.000 jiwa turun sampai dengan 120.000 jiwa, di Grobogan dari 89.500 turun sampai dengan 9.000 jiwa. Demikian pula yang terjadi di daerah-daerah lain, penyakit busung lapar (hongerudeem) merajalela. Akibatnya kondisi ini memicu pemberontakan rakyat. Pada tahun1833, terjadilah huru-hara di perkebunan tebu di daerah Pasuruan. Pada tahun 1848 terjadi pembakaran kebun tembakau seluas tujuh hektar di Jawa Tengah. SistemTanam Paksa ini akhirnya menuai kritik baik dari dalam pemerintah kolonial sendiri maupun dari kalangan perusahaan/swasta. Pada 1865 kebijakan tanam paksa mulai ditarik secara bertahap dimulai dari komoditi tanaman yang kurang laku. Diawali dengan penghapusan kewajiban penanaman nila, teh, kayu manis (1865), tembakau (1866), tanaman tebu (1884) dan tanaman kopi (1916). Ya, tanam paksa tanaman komoditi kopi dihapus paling akhir karena kopi merupakan komoditi paling laku di Eropah sampai sekarang.

Akibat dihapuskannya tanam paksa tembakau di Hindia Belanda, tembakau di Eropah mulai disuplai oleh petani tembakau Rhodesia sejak tahun 1890, Afrika (sekarang Zimbabwe) yang tampaknya juga dipaksa menanam tembakau oleh pemerintah kolonial Inggris saat itu. Ekspor tembakau dari Hindia Belanda ke Eropah berkurang yang berakibat suplai di dalam negeri menumpuk dan harga semakin jatuh. Petani lagi-lagi menjadi pihak paling menderita pada saat harga jatuh. Sejak saat itu pengelolaan suplai tembakau mulai beralih dari pemerintah kolonial ke tangan pengusaha swasta dengan tata-niaga yang tidak jauh berbeda dengan tata-niaga tembakau saat ini, dimana pabrik rokok berada pada posisi yangmenentukan kualitas dan harga tembakau, bukan petani.

Penjajah petaninya berubah dari pemerintah kolonial Belanda menjadi pengusaha lokal, baik pribumi maupun non-pribumi. Industri kretek belakangan berkembang dan semakin meluas. Pada tahun 1909 mulai berdiri pula industri kretek di Blitar, menyusul Kediri pada tahun 1911 dan Surabaya pada  tahun 1914. Meletusnya perang dunia I pada 1914 – 1918 tidak menyurutkan geliat industri kretek Indonesia. Namun persaingan antar pemilik pabrik rokok, telah menimbulkan kerusuhan rasial di Kudus pada 31 Oktober 1918. Pada mulanya industri kretek hanya dilakukan oleh kalangan pribumi. Namun melihat potensi keuntungan dari bisnis kretek yang luar biasa, maka mulai banyak penduduk keturunan Tionghoa yang mencoba merambah terlibat dalam bisnis ini pula. Masuknya pengusaha Tionghoa ini memicu ketegangan dengan pengusaha pribumi yang akhirnya memicu kerusuhan tersebut.Sebagai akibat dari kejadian itu banyak orang menjadi korban, rumah dan pabrik kretek dibakar. Pemerintah Hindia Belanda yang tidak menyukai kemajuan usaha pribumi, lantas memenjarakan banyak pengusaha kretek pribumi sebagai buntut dari kerusuhan tersebut. Pemenjaraan pengusaha kretek pribumi ini, menyebabkan industri kretek di Kudus mengalami kemunduran. Situasi ini dimanfaatkan secara jeli oleh pengusaha kretek keturunan Tionghoa untuk melipatgandakan produksinya guna mengisi kekosongan produksi kretek di pasaran. Baca di sini (perhatikan sumbernya!).

*****

Cak Nun yang ganteng.

Kondisi saat ini jelas jauh berbeda. Pemerintah tidak memerintahkan petani untuk melakukan penanaman tembakau secara paksa. Bahkan petani tembakau di Jawa, mungkin karena efek dari masa tanam paksa, sudah puluhan tahun dan turun-temurun menanam tembakau. Tembakau yang awalnya adalah komoditi ekspor ke Eropah, akibat iklan rokok yang gencar dilakukan oleh industri rokok, menjadi komoditi konsumsi lokal. Industri rokok nasional bahkan melahirkan taipan-taipan yang kemudian masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia, apalagi di Indonesia.

Tapi Cak Nun, anda sudah melihat sendiri kondisi petani tembakau kita bukan? Dari sejak jaman tanam paksa sampai sekarang, tata-niaga tembakau praktis tidak mengalami perubahan yang berarti. Seluruh resiko dalam proses budidaya tanaman tembakau ini berada di tangan petani, dari resiko biaya, produksi, harga dan pendapatan. Baca di sini. Ini belum termasuk resiko kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses pengeringan tembakau, misalnya. Proses pengeringan tembakau menggunakan kayu bakar bisa mengakibatkan terjadinya penggundulan hutan seperti yang saat ini terjadi di Sumbawa. Baca di sinidi sini dan di sini. O iya,di sini juga.

Pabrik besar pengolahan tembakau tidak menanggung semua resiko itu. Mereka tahunya, tembakau bagus ya mereka beli, tidak bagus ya mereka tolak, tanpa mempedulikan bagaimana petani berjuang memproses daun tembakau tadi selama 4-5 bulan non-stop menjadi lembar-lembar atau dalam bentuk rajangan yang siap diolah. Jika gara-gara cuaca buruk dan tidak ada tembakau yang bagus yang bisa dibeli, pabrik-pabrik besar bisa seenaknya memutuskan untuk beralih ke tembakau impor. Petani ditinggal melongo saja. Baca deh di sini. Nah, pemerintah bertugas melakukan kalkulasi kebutuhan tembakau nasional berdasar masukan dari industri rokok. Jika perokok makin rajin mengkonsumsi rokok sehingga kebutuhan tembakau meningkat, maka pemerintah akan membagi kuota impor kepada para importir tembakau yang notabene orang-orangnya industri tembakau besar itu juga.

Untuk menjaga agar konsumsi rokok meningkat, industri diberi ‘privilege‘ untuk beriklan. Makanya mereka mati-matian membela ‘hak beriklan’ tadi karena melalui iklan lah mereka bisa meningkatkan jumlah perokok, sampai-sampai AMTI pun – boneka industri rokok – perlu-perlunya melibatkan Menkopolhukam untuk mempertanyakan kebijakan Gubernur DKI yang melarang iklan rokok luar griya di seluruh wilayah DKI. Aturan larangan iklan rokok menjadi ancaman stabilitas keamanan polhukam negara? Baca deh di sini kalo gak percaya. Kalau kebijakan larangan iklan pun sudah menjadi ancaman stabilitas keamanan yang berarti berpotensi merugikan negara, rasanya kita sudah bisa menebak siapa sponsor dari AMTI. Ingat, Uruguay pun diancam gugat oleh Phillip Morris gara-gara membuat kebijakan pengendalian rokok yang lebih ketat. Nah, dimana wibawa pemerintah jika negara dan aparatnya sudah disetir dan dikendalikan agar membebek kemauan korporasi untuk menentang kebijakan larangan iklan rokok? Pak Moeldoko sudah tahu ini belum?

Kebijakan impor yang awalnya diminta oleh pengusaha tembakau kepada pemerintah inilah yang kemudian mengancam keberadaan petani tembakau. Suplai tembakau yang berlebihan inilah yang kemudian membuat gudang pabrik tembakau tidak lagi muat untuk menyimpan hasil panen petani tembakau lokal, sehingga tembakau lokal tadi terpaksa ditolak masuk alias tidak dibeli. Hukum dasar ekonomi supply-demand berlaku, jika suplai barang berlebih, maka harga jatuh. Itulah yang terjadi saat panen raya tembakau di Temanggung, Madura dan di banyak daerah sentra produksi tembakau lainnya di Indonesia.

Cak Nun yang keren.

Gusti Allah memberikan anugerah kepada rakyat Indonesia tanah yang subur, yang kata Koes Plus sebuah tongkat pun bisa menjadi tanaman. Apakah Cak Nun tahu bahwa lahan tanah di sentra tanaman tembakau di daerah Temanggung itu sudah lama mengalami degradasi? Tembakau saat ditanam memerlukan sinar matahari penuh. Oleh karenanya membutuhkan lahan yang terbuka. Tembakau ini tidak dapat tumbuh optimal jika dinaungi tanaman lain. Areal pertanian tembakau di wilayah ini meliputi lereng Gunung Sindoro, Sumbing dan Perahu. Akibatnya, lereng-lereng gunung ini menjadi terbuka.

Areal persawahan yang berlereng dan terbuka membuat erosi semakin mudah terjadi. Berdasarkan data, tingkat erosi per tahun sebesar 47 ton per hektar. Dengan erosi ini, tingkat kesuburan tanah akan menurun. Selain itu, tanah yang terbawa air akibat erosi menyebabkan pendangkalan sungai. Bila terjadi hujan lebat, air tidak tertampung. Beberapa kejadian inilah yang membuat lahan menjadi kritis. Pemda Temanggung mencatat 13.596 hektar lahan dari 82.616 hektar total wilayah, dikategorikan sebagai lahan kritis secara hidrologi maupun secara fisik teknis. Baca di sini.

Berbagai literatur maupun paper bertebaran yang menyimpulkan bahwa akibat kondisi demikian, produktivitas tembakau mengalami penurunan, baik karena faktor menyusutnya lahan, penurunan tingkat kesuburan, maupun faktor cuaca. Dan kita tahu Gusti Allah sudah menggariskan hukumNya tanpa Beliau perlu cawe-cawe lagi dengan urusan yang terjadi di alam semesta ciptaanNya. HukumNya simpel, manusia menebar kerusakan, manusia juga yang akan menuai bencana. Industri rokok sudah mengkaji kondisi ini sehingga mereka memutuskan untuk melirik suplai tembakau impor dari Cina, India dll. Mereka sudah melihat prospek bahwa tanaman tembakau lokal bakal merusak lingkungan, mendegradasi tanah dan tidaksustainable. Pemerintah pusat maupun daerah pasti akan membuat kebijakan yang bakal meningkatkan cost of production industri rokok, misalnya mewajibkan mereka untuk membuka HTI sebagai bahan bakar pengeringan tembakau. Belum lagi harga BBM yang naik. Ribet kan? Mendingan impor kan?

Dengan dibukanya kran impor lebar-lebar, tidak heran kalau industri rokok global merelokasi produksinya ke Indonesia, karena faktor rendahnya resiko berbisnis karena segala resiko ditanggung oleh petani dan profit yang maksimal karena upah murah, konsumen melimpah, plus suplai tembakau global yang juga harganya murah. Industri rokok, baik lokal maupun asing, hanya menginginkan penduduk Indonesia yang jumlahnya 250 juta ini sebagai pasar konsumen produk mereka. Mereka tidak peduli dengan petani tembakau yang lahannya makin tidak produktif, karena mereka toh bisa menutup suplai bahan bakunya dengan impor yang didukung kebijakan birokrasi pemerintah, Kementan dan Kemendag. Industri rokok juga sudah mulai beralih ke rokok mesin, bukan lagi lintingan yang diproduksi oleh buruh linting sehingga banyak industri rokok yang mem-PHK buruh lintingnya didepan hidung Kemenakertrans.

Dari alur proses produksi pertanian tembakau sampai industri pengolahan dan produsen rokok, bisa disimpulkan bahwa kegiatan merokok – apalagi dengan harga yang murah – adalah perpanjangan dari suatu proses penghisapan manusia oleh manusia yang paling vulgar di era abad 21 ini. Mungkin kegiatan human trafickingdan perbudakan di jermal lah yang bisa menandingi kondisi ini.

*****

Cak Nun yang cakep.

Saya merasa tidak perlu bercerita tentang mudharatnya rokok dari segi kesehatan. Sudah banyak orang yang menulis tentang itu. Surat ini saya buat agar pandangan Cak Nun tidak berat sebelah hanya karena Cak Nun sendiri perokok, atau mungkin karena sudah diamplopi lumayan tebal, atau jika sampeyan memang merasa berdiri di pihak yang netral semata-mata demi membela rakyat kecil, bukan tangan-tangan industri besar.

Satu hal saja, jika sampeyan memang berniat membantu petani menjadi petani yang sejahtera, hal yang pertama yang musti sampeyan lakukan adalah meminta kepada pemerintah untuk mengurangi kuota impor tembakau – sukur-sukur stop sama sekali – supaya harga tembakau lokal bisa naik. Kalau harga naik, tentu petani juga bergairah untuk menanam tembakau. Kedua, perbaiki tata-niaga tembakau antara petani dan pabrik rokok. Sampeyan bisa mengusulkan dibentuk koperasi tembakau atau bulog tembakau atau model BPPC jamannya Tommy deh. Intinya untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang tidak menentu yang dikendalikan oleh industri rokok besar, tapi duitnya jangan dikorup pengurus. Ini juga melindungi petani dari tengkulak-tengkulak tembakau yang suka bergentayangan menawarkan duit hutang kepada petani. Ketiga, dorong industri rokok transparan dalam membuat perhitungan proyeksi kebutuhan tembakau, sehingga petani bisa membuat perkiraan kapan dan berapa banyak tembakau yang akan dia tanam. Dorong agar pemerintah aktif menjaga dan mengawal kebutuhan ini sesuai rencana produksi yang diajukan. Keempat, dorong petani juga menanam tanaman produktif lainnya yang khas tanaman di areal terbuka, misalnya sayuran. Tujuannya untuk meminimalisir resiko seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Kelima, dorong penelitian pemanfaatan tembakau selain untuk keperluan rokok, misalnya pestisida, bahan kimia pembersih kaca, dll. Keenam, bantu agar petani tidak terdorong melakukan ekstensifikasi (perluasan areal pertanian) sehingga merambah hutan lindung dan semakin merusak daya dukung tanah dan lingkungan sekitarnya, tapi dorong mereka untuk melakukan intensifikasi, khususnya dengan pupuk organik. Kan sekarang orang lagi latah jualan sayur organik, beras organik, dll. Nah, siapa tahu nanti tembakau organik bisa lebih banyak dilirik oleh perokok yang merasa dengan ikutan berorganik-ria kegiatan merokoknya mereka rasakan lebih menyehatkan. Ya kan? Ketujuh, dorong agar petani tidak melibatkan anak-anak dalam usahanya menanam sampai memanen tembakau siap jual. Daun tembakau mengandung nikotin yang tidak sehat buat orang dewasa apalagi anak-anak.

Yang terakhir, saya sarankan agar sampeyan tidak perlu bawa-bawa Gusti Allah untuk ikut campur, apalagi kalau hanya untuk mbelani ndoro mbako sambil tanpa sampeyan sadari justru melanjutkan proses mendholimi para petani yang sebenarnya sampeyan ingin bela. Gusti Allah sudah terlibat jauh sebelum tembakau dibawa pedagang kolonial Belanda ke tanah air, bahkan jauuuuh sebelum itu. Beliaundak suka sama manusia yang berlebih-lebihan terhadap segala sesuatu atau apalagi yang melebih-lebihkan.

You know what I mean kan, Cak? Ok. Wassalam.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*