Cukai Rokok

Cukai Rokok

ADA anggapan yang menjadi perdebatan tiap kali pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat akan membuat aturan tentang rokok dan tembakau, yakni regulasi akan mengurangi penerimaan negara dari cukai karena bisnisnya akan terganggu. Cukai rokok Rp 70 triliun per tahun. Inilah angka yang selalu didengung-dengungkan industri rokok, selain 2 juta petani, 600 ribu buruh pabrik, 2 juta pengecer rokok.

Secara kasar dan awam logika ini terlihat benar. Tapi jika diperiksa lagi, bangunan pikiran seperti ini mengandung cacat besar dan terbalik sama sekali. Cukai, kita tahu, adalah pajak atau upeti yang diberikan warga negara kepada pemerintah sebagai upah mereka mengatur dan mengkombinasikan aturan untuk kepentingan bersama. Karena pajaklah peradaban berkembang dan pusat-pusat kemajuan ditumbuhkan sebagai imbalan untuk kerja keras para pembayar pajak.

Karena itu pajak sesungguhnya bukan alat penerimaan negara. Namanya penerimaan negara harusnya pendapatan yang diperoleh negara atas hasil usahanya. Misalnya, setoran-setoran perusahaan-perusahaan yang sahamnya dikuasai negara. Pajak sebaliknya. Ia hak negara sekaligus hak warga negara untuk mendapatkan imbal hasilnya. Pajak adalah kompensasi. Pajak adalah konsekuensi logis setiap orang yang menghimpunkan diri dalam komunitas bernama negara dan bangsa.

Dan pajak terbagi dalam pelbagai jenis. Pajak alkohol, pajak minuman keras, tempat pelacuran, disebut juga “pajak dosa” atau sintax dalam istilah keuangan. Termasuk juga pajak atau cukai rokok. Rokok adalah hasil olahan daun tembakau yang racikannya berbahaya setelah masuk tubuh manusia. Karena itu cukainya disebut pajak dosa. Dosa karena manusia telah membuat produk yang membahayakan tubuhnya sendiri. Sebab kesehatan adalah hak dan milik setiap orang yang menjadi kewajiban negara untuk melindunginya karena setiap orang yang bergabung dalam komunitas negara menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Dari sini jelas terlihat pajak bukan instrumen pendapatan negara. Karena itu pemakaiannya juga mesti disesuaikan dengan sumber asalnya. Indonesia menganut sistem keuangan mencampur semua pendapatan untuk semua jenis pengeluaran dalam APBN. Karena itu pajak rokok tak jelas lagi ketika sudah berada dalam satu rekening penerimaan negara. Ini tak jadi soal karena sumber cukai rokok sangat jelas bisa dipisahkan dari sumber penerimaan negara lainnya. Ini hanya masalah pencatatan belaka.

Karena rokok membahayakan kesehatan publik, cukai rokok mestinya tak dikembalikan kepada pembayar pajak dalam bentuk subsidi pupuk untuk petani tembakau bahkan pembuatan rumah sakit pengobatan paru-paru di tiap daerah. Ini paradigma keliru pemakaian pajak rokok: sudah membahayakan masih pula mendapat pengembalian pajak. Dan kebijakan publik mesti berorientasi pada pencegahan kecelakan. Karena itu pendirian rumah sakit paru-paru tak sesuai dengan toerema kebijakan yang sehat.

Pemakaian uang cukai rokok yang benar adalah untuk kampanye bahaya asap rokok pada kesehatan publik. Karena kesehatan mempunya dimensi kepentingan publik jauh lebih besar ketimbang kepentingan apapun, pemerintah seharusnya mementingkan aspek ini lebih dulu. Rokok membahayakan kesehatan publik = kesehatan publik tanggung jawab pemerintah = ada uang cukai dari produk yang membahayakan = pemerintah memakainya untuk kampanye agar masyarakat tak memakai produk yang membahayakan.

Dengan logika kebijakan seperti ini, beban pemerintah juga menjadi berkurang. Dalam sistem negara yang sehat, pemerintah semestinya menjadi koordinator penerimaan negara untuk dipakai bagi sebesar-besarnya kepentingan publik. Dengan kampanye dan pendidikan kepada publik risiko pengobatan penyakit akibat rokok juga menjadi berkurang. Pemerintah telah mencegah dan mencegatnya dari hulu sejak mula, bukan kerepotan mengobati karena produk yang merusak kesehatan itu.

Faktanya sekarang, anggaran pemerintah tak cukup untuk biaya kampanye. Uang negara habis untuk mengobati penyakit akibat rokok. Dengan cukai rokok Rp 70 triliun yang selalu didengung-dengungkan industri itu, biaya yang dikeluarkan negara untuk pengobatan penyakit akibat rokok mencapai Rp 233 triliun. Betapa tak imbang.

Dan kebijakan sekarang cukai rokok disalurkan kembali untuk kesejahteraan petani tembakau, yang itupun tak pernah sampai karena dikorupsi. Ini lingkaran setan tentang kesalahan yang disebabkan pikiran yang keliru. Maka sudah saatnya kita mengembalikan logika pada kebijakan cukai rokok yang benar, yakni mementingkan kesehatan publik di atas kepentingan-kepentingan lain.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*