csr-washing-industri-rokok-27-638

Industri Rokok Dilarang Ber-CSR, Lalu Apa yang Bisa Dilakukan? (Bag.2)

Artikel sebelumnya: Industri Rokok Dilarang Ber-CSR, Lalu Apa yang Bisa Dilakukan? (Bag.1)

Anak-anak dan Remaja, Perokok Miskin dan Dampak Lingkungan Puntung Rokok

Keenam, menghindari iklan dan promosi serta pemasaran kepada anak-anak dan remaja.  Ini adalah isu yang paling membuat perusahaan-perusahaan rokok multinasional di masa lalu menjadi sangat buruk citranya.    Philip Morris, misalnya, dalam laporan internalnya yang berjudul Young Smokers: Prevalence, Trends, Implications, and Related Demographic Trends tertanggal March 31, 1981 menuliskan “Today’s teenager is tomorrow’s potential regular customer, and the overwhelming majority of smokers first begin to smoke while still in their teens… The smoking patterns of teenagers are particularly important to Philip Morris.”  Bennet Leslow, CEO perusahaan rokok Brook Group Ltd., pernah dikutip menyatakan “If you are really and truly not going to sell to children, you are going to be out of business in 30 years.” Pertanyaannya sekarang adalah apakah perusahaan-perusahaan rokok akan terus memasarkan produknya kepada anak-anak dan remaja?

Iklan adalah jalan dari anak-anak dan remaja memulai merokok, sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak penelitian. A Longitudinal Study of Exposure to Retail Cigarette Advertising and Smoking Initiation, sebuah penelitian yang ditulis oleh Henriksen, et al. (2010) mengungkapkan bahwa anak-anak umur 11-14 tahun yang kerap (sekitar 2 kali seminggu)  berkunjung ke toko-toko kelontong yang menjual rokok dan melihat iklan rokok di situ cenderung untuk memulai merokok jauh lebih kuat dibandingkan yang lain.  Ketika iklan rokok sangat massif—seperti di Indonesia—bisa dibayangkan dampaknya pada anak-anak dan remaja.  Dan, data tentang prevalensi merokok di kalangan anak dan remaja Indonesia menunjukkan peningkatan pesat. Apakah perusahaan rokok bisa menyatakan mereka tak bersalah karena sudah menaruh tanda 18+ di bungkus produknya? Tentu tidak.  Kita semua tahu bahwa anak-anak dan remaja Indonesia terus saja terpapar oleh iklan, promosi dan upaya pemasaran dari perusahaan-perusahaan rokok.  Kalau memang serius dengan slogan bahwa hanya mereka yang dewasa yang boleh merokok, segala bentuk komunikasi pemasaran yang masih mungkin diakses oleh anak-anak dan remaja harus dihentikan.

Ketujuh, mengelola dampak kesehatan dan ekonomi rokok, terutama yang terkait dengan perokok dari kalangan miskin.  Dalam hal ini sangat penting bagi seluruh industri rokok untuk menghentikan penyesatan kepada publik bahwa cukai yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia adalah sumbangan industri rokok.  Pertama karena cukai itu sesungguhnya dibayar oleh konsumen, dan yang kedua cukai itu adalah bentuk sin tax.  Cukai, menurut UU No. 39/2007 dikenakan kepada barang-barang yang memiliki sifat-sifat: “a. konsumsinya perlu dikendalikan; b. peredarannya perlu diawasi; c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, ….”  Jadi, membanggakan besaran cukai adalah sebuah kesalahan fatal, karena semakin besar cukai sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa barang tersebut semakin berbahaya dan perlu dikendalikan dengan serius.

Yang juga sangat penting disadari adalah bahwa pemanfaatan cukai—karena merupakan sin tax—seharusnya terkait dengan dampak negatif dari produksi dan konsumsi rokok, yaitu upaya pengurangan konsumsi dan penanggulangannya.  Dampak terberat tentu dirasakan oleh para perokok dari kelompok-kelompok masyarakat miskin.  Sebagaimana yang telah banyak diketahui, prevalensi merokok di Indonesia memang seperti piramida, di mana semakin miskin prevalensinya semakin tinggi.  Buat perokok dari kelompok ini, konsumsi rokok menggusur banyak keperluan lain seperti pendidikan dan kesehatan.  Dengan demikian, perusahaan rokok sangat penting untuk melihat bagaimana pendidikan anak-anak para perokok itu terpengaruh.  Beasiswa pendidikan—yang selama ini diberikan oleh perusahaan rokok kepada segelintir penerima, dengan iklan yang luar biasa jorjoran—seharusnya bisa difokuskan kepada mereka.  Kemudian, ketika perokok miskin itu jatuh sakit akibat penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok, seharusnya perusahaan rokok menanggung biaya pengobatan sepenuhnya, juga mengganti produktivitas yang hilang selama sakit.  Itu semua seharusnya dibayari dengan cukai, yang utamanya ditanggung oleh perusahaan rokok (bukan oleh konsumen).  Kalau besaran cukai belum memadai untuk itu, cukai rokok harus ditingkatkan.  Atau, perusahaan rokok menanggungnya di luar mekanisme cukai.

Kedelapan, mengelola dampak lingkungan dari pembuangan puntung rokok.  Sama dengan masalah perokok pasif, dampak lingkungan dari puntung rokok sebetulnya berasal dari perilaku perokok yang tak beretika.  Namun, perusahaan rokok kemudian yang menjadi pihak yang perlu bertanggung jawab atas hal tersebut, karena memang extended producer responsibility telah menjadi norma di banyak negara.  Dalam artikel bertajuk Butt Really? The Environmental Impact of Cigarettes, secara global diperkirakan 5,6 triliun puntung rokok dibuang ke alam pada tahun 2011 dan jumlahnya terus bertambah (Healton, et al., 2011).  Perkiraan lain menyatakan jumlah setidaknya 4,5 triliun, dengan menghitung sekitar 2/3 dari jumlah rokok yang dikonsumsi memang dibuang secara sembarangan (Novotny dan Slaughter, 2014).  Puntung rokok juga dicatat sebagai salah satu sampah paling banyak yang dikumpulkan dalam bersih-bersih pantai di seluruh dunia, hanya kalah dari sampah plastik.  Puntung rokok juga yang banyak ditemukan menyumbat saluran air kotor.  Kandungan bahan kimiawinya telah dikonfirmasi menjadi racun bagi tanah dan air di mana puntung itu dibuang dan sekitarnya, dan meracuni spesies-spesies ikan yang berada pada perairan tersebut (Slaughter, et al., 2011).

Karena sifat polutif yang sangat kuat terhadap lingkungan tersebut, telah diusulkan di Amerika Serikat—dalam artikel Regulating the Disposal of Cigarette Butts as Toxic Hazardous Waste—untuk memasukkan puntung rokok ke dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan menuntut tanggung jawab perusahaan rokok untuk pengelolaannya yang komprehensif (Barnes, 2011).  Bagaimana dengan di Indonesia?  Tampaknya malahan sudah jelas masuk ke dalam limbah B3.  Menurut PP No. 74 Tahun 2001, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahkluk hidup lainnya.  Di  dalamnya, terdapat kategori beracun, sangat beracun, amat sangat beracun dan karsinogenik.  Jelas, dengan sifat racun yang bertingkat bahayanya, juga sifat karsinogenik di dalam unsur-unsur kimiawi yang ditemukan dalam rokok, regulasi di Indonesia akan memasukkan rokok dan puntungnya sebagai B3.

Industri rokok sendiri bukannya tidak mengetahui dan tidak bertindak terhadap masalah ini.  Sebagaimana yang diungkapkan oleh Smith dan McDaniel (2011) dalam Covering Their Butts: Responses to Cigarette Litter Problem, perusahaan-perusahaan rokok telah memikirkan masalah ini sejak 1959.  Ada lebih dari 700 dokumen internal perusahaan rokok yang mereka pelajari antara tahun tersebut hingga 2006 yang berkenaan dengan masalah sampah puntung rokok.  Tampak sekali mereka serius dalam mencari jalan dan mengeksekusinya, namun lantaran terlampau berfokus pada cara-cara menyingkirkan puntung rokok yang telah dibuang para perokok, maka beragam usaha itu dinilai gagal.  Sudah saatnya perusahaan rokok mengubah taktiknya, yaitu dengan cara mendidik perokok untuk tidak membuang puntungnya secara sembarangan.  Di negara seperti Indonesia, di mana para perokok kerap dilihat sebagai orang-orang yang bermasalah dengan etika, sangat penting bagi perusahaan rokok untuk mendidik konsumennya.

Aktivitas Politik

Terakhir, menghentikan segala upaya mempengaruhi proses legislasi yang berpihak pada kesehatan masyarakat.  Rokok adalah produk yang membawa konsekuensi negatif terhadap kesehatan masyarakat secara luas, dan hal ini sudah diakui oleh perusahaan-perusahaan rokok, terutama yang multinasional.  Dunia masih mengingat betapa para CEO perusahaan rokok—dikenal sebagai seven dwarfs—memberikan sumpah palsu di hadapan publik Amerika Serikat, dengan pernyataan bahwa mereka percaya sepenuhnya bahwa nikotin tidaklah bersifat adiktif.   Pada kenyataannya, dokumen-dokumen internal mereka sendiri menunjukkan bahwa mereka tahu persis tentang kenyataan bahwa nikotin itu bersifat adiktif, pun demikian dengan bahaya kesehatan yang ditimbulkan rokok terhadap para konsumennya, sejak tahun 1950an.  Hal tersebut terungkap dalam The Cigarette Papers (Glantz, et al., 1998), dan kini sudah menjadi pengetahuan umum.  Oleh karena itu, tak ada perusahaan rokok di masa sekarang yang menyangkal tentang bahaya rokok.

Hanya saja, pengakuan tentang bahaya rokok dari industrinya tidaklah membuat industri tersebut berhenti untuk memengaruhi proses kebijakan publik yang menginginkan rokok diregulasi dengan lebih ketat demi kesehatan publik yang lebih baik. Banyak sekali publikasi yang merekam bagaimana gangguan industri rokok terhadap proses politik itu di berbagai negara, termasuk yang menggunakan istilah ‘corporate social responsibility’ dan ‘corporate philanthropy’.  Beberapa di antara publikasi itu misalnya, Fooks, et al. (2011); Fooks dan Gilmore (2013); serta Fooks, et al. (2013). Keseluruhan artikel tersebut menggunakan data internal dari BAT untuk menggambarkan bagaimana tujuan politik untuk mempengaruhi kebijakan publik memang bisa menjadi mulus karena para elit politik tak cukup paham apa makna CSR yang benar, terlampau silau dengan filantropi, dan tak melihat permasalahan secara komprehensif, terutama dari sisi kepentingan masyarakat luas.  Kondisi tersebut datang dari 6 taktik yang secara konsisten dipergunakan, yaitu: “…developing constituencies to build support for policy positions and generate third party advocacy; weakening opposing political constituencies; facilitating access and building relationships with policymakers; creating direct leverage with policymakers by providing financial subsidies to specific projects; enhancing the donor’s status as a source of credible information; and shaping the tobacco control agenda by shifting thinking on the importance of regulating the market environment for tobacco and the relative risks of smoking for population health.”

Belum ada penelitian yang mendalam tentang bagaimana aktivitas politik yang dilakukan oleh industri rokok di Indonesia.  Namun banyak pengamat yang yakin bahwa dalam kasus penghilangan ayat tembakau terdapat keterlibatan industri rokok.  Demikian juga dengan masuknya RUU Pertembakauan ke dalam Prolegnas, yang diupayakan sejak 2014 dan benar-benar terwujud pada 2015.  RUU Pertembakauan itu menaruh pertimbangan kesehatan sebagai yang paling belakang, dan jauh lebih mengutamakan perkembangan industri pengolahan tembakau.  Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan kesepakatan yang telah dituangkan para pemangku kepentingan dalam Roadmap Industri Pengolahan Tembakau (Departemen Perindustrian, 2009).  Mengapa? Pertama, karena mulai tahun 2015 telah disepakati perhatian yang lebih berat pada aspek kesehatan.  Kedua, karena seharusnya pada tahun 2015 hingga 2025 produksi rokok Indonesia ada pada angka 260 miliar per tahun.  Pada tahun 2014 tercatat produksinya telah jauh melampaui target pada Roadmap tersebut, yaitu 344 miliar batang.  Anehnya, Kementerian Perindustrian sendiri malahan mematok target produksi 2015 menjadi 358 miliar batang, atau 98 miliar batang di atas angka yang ditetapkan oleh dokumen Roadmap yang dikeluarkannya sendiri.  RUU Pertembakauan jelas niatannya adalah terus menggenjot produksi, dan dengan demikian tujuan kesehatan publik akan diabaikan.

Purba dan Ibrani (2014) dari Yayasan Lembaga Bantuan hukum Indonesia menuliskan analisis mendalam atas proses dan substansi legislasi RUU Pertembakauan dalam dokumen bertajuk RUU Pertembakauan: Kegagalan Negara Melindungi Masyarakat dari Brutalitas Industri Tembakau.  Dari analisis yang dilakukan, ada tiga kesimpulan tentang RUU tersebut yang mereka ajukan: “a. Banyak pelanggaran secara prinsip dan teknis dari proses pembahasan RUU Pertembakauan; b. Ketiadaan dokumen Naskah Akademis dan draf RUU, serta kelengkapan dokumen kajiannya; c. Ketiadaan partisipasi publik sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan UU.”  Karenanya, mereka kemudian mengusulkan untuk menarik RUU Pertembakauan dari pembahasan, memproses secara hukum anggota Baleg DPR yang terlibat serta pihak yang menungganginya, mendorong Presiden RI untuk memboikot pembahasan RUU tersebut, serta meratifikasi WHO FCTC yang jelas-jelas pemihakannya kepada perlindungan kesehatan masyarakat.  RUU Pertembakauan, menurut Purba dan Ibrani (2014) memang merupakan draft regulasi yang sarat pelanggaran HAM, termasuk hak atas kesehatan, ekosob, dan hak anak-anak.  Sebaliknya, FCTC konsisten melindungi HAM—sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Cabrera dan Gostin (2011) dalam artikel mereka, Human Rights and the Framework Convention on Tobacco Control: Mutually Reinforcing Systems—sehingga merupakan pilihan regulasi yang jauh lebih baik.

Jalal

Chairperson of Advisory Board

Social Investment Indonesia

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*