ruup

Menepis Kabut Asap Rokok dalam RUU Pertembakauan

Jalal

Beberapa jam lagi, Presiden Republik Indonesia akan mengadakan rapat untuk menentukan sikap pemerintah terkait UU Pertembakauan. Saya gundah.  Saya tak pernah meragukan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang yang sangat baik, dan selalu mengambil keputusan yang menguntungkan segenap rakyat Indonesia, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Tapi, saya tahu bahwa dia juga dikelilingi oleh banyak orang yang tak sebaik dirinya.  Ambil contoh kasus lain.  Semua orang tahu bahwa dalam urusan tapak pabrik semen di Rembang milik Semen Indonesia, perintah beliau sedemikian tegasnya: selesaikan dahulu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bekukan semua kegiatan dulu, lalu ambil keputusan berdasarkan KLHS yang beres.  Tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah—yang adalah rekan separtainya—adalah bukti bahwa perintah sejelas itupun bisa diabaikan.

Dalam soal reklamasi juga begitu.  Perintah Jokowi tak bisa lebih jelas lagi: tak boleh lingkungan dirusak, tak boleh masyarakat terutama nelayan disengsarakan.  Untuk itu, lagi-lagi KLHS dan kajian lainnya harus diselesaikan dahulu. Tapi, yang kita lihat di lapangan sangatlah berbeda.  Ada pengembang yang nyelonong terus membuat ‘sosialisasi’ Amdal.  Padahal Amdal tersebut—sudah dibuktikan oleh penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di awal tahun lalu—sangatlah jauh dari memuaskan akal.  Kini, kajian itu konon telah selesai.  Namun, hasilnya sama sekali tak bisa diakses oleh pemangku kepentingan.  Seorang pejabat Bappenas menyatakan bahwa yang berkepentingan terhadap hasil studi tersebut adalah Gubernur DKI yang mendatang. What?!?

Itulah mengapa saya khawatir.  Perintah tertinggi sedemikian jelasnya.  Pengejawantahan di tingkatan bawahnya sangat bisa berbeda.  Dalam soal terkait rokok, pendirian Jokowi juga tak kurang tegasnya.  Nawacita yang dia janjikan tak bisa kita abaikan, lantaran belum pernah ada janji setegas itu.  Profesor Hasbullah Thabrany, guru besar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia menulis: “Dalam Nawacita 5, Jokowi berjanji akan meningkatkan kualitas hidup bangsa ini, antara lain, melalui pendidikan (target 1) dan kesehatan (target 2). Dalam target 2 nomor 20 dari Nawacita 5, ia menjanjikan 100 persen area publik bebas asap rokok di 100 persen kabupaten/kota pada 2019. Dalam target nomor 21, ia berjanji meningkatkan cukai rokok 200 persen dari nilai pada 2013, mulai 2015.” (Kompas, 27 April 2016).

Mengapa para menteri di sekelilingnya belum tampak bekerja cukup serius mencapai target Nawacita itu?  Entahlah.  Tapi saya benar-benar khawatir apa yang terjadi dengan kasus pabrik semen dan reklamasi Pantai Utara Jakarta bakal juga terjadi dalam urusan rokok ini.  Apalagi, industri rokok sangat terkenal dengan deretan dalih dan kebohongan yang kerap membuat ‘takjub’ siapapun yang mau mengecek kebenarannya.  Kalau sekarang kita ada di dunia yang didominasi oleh hoax dan fake news, industri rokok adalah penciptanya.  Dan, UU Pertembakauan sendiri adalah contoh pemanfaatannya yang optimal.

Pernah mendengar bahwa rokok kretek terus terdesak dan karenanya harus dilindungi?  Pernah membaca bahwa ada ‘jutaan’ tenaga kerja di industri rokok yang terancam menganggur kalau pengendalian tembakau dikuatkan di negeri ini?  Atau, pernah ‘mengetahui’ bahwa petani tembakau  lebih sejahtera dibandingkan petani lainnya lantaran penjualan hasil produksinya ke industri rokok?  Juga, pasti pernah membaca kabar yang terus dihembuskan bahwa industri rokok ‘menyumbang’ pendapatan ekstra besar kepada pendapatan negara?

Saya mengajak semua orang untuk mencari kebenarannya.  Cari tahulah berapa persen produksi rokok kretek di Indonesia (petunjuk: beberapa persen di atas sembilan puluh persen!).  Cobalah mengetahui berapa juta tenaga kerja di industri rokok (petunjuk: akan didapat angka sepersekian juta).  Mohon maaf kalau kemudian akan didapati kondisi bahwa petani tembakau adalah di antara yang paling tidak sejahtera, dan kerap hasil pertanian lainnya lah yang menjadikan para petani itu masih bertahan (petunjuk: tembakau adalah tanaman semusim, petani tembakau pasti punya komoditas lain atau sumber pendapatan non-pertanian), sementara ikatan ijon kerap membuat petani tembakau tak punya pilihan selain menanam tembakau di musimnya.  Dan, pembayar cukai—yang adalah denda, bukan sumbangan—adalah konsumen rokok, bukan perusahaan.  Plus, jumlah kerugian ekonomi kesehatan yang ditimbulkannya hampir empat kali lipat dari cukai yang diperoleh negeri ini!

Di seluruh dunia ini, hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik tidaklah mudah.  Tidak semua kebijakan publik tunduk kepada ilmu pengetahuan.  Tapi, dalam soal rokok ini, hampir seluruh negara sudah sepakat untuk membatasinya dengan ekstra-ketat.  Mengapa?  Karena kerugian ekonomi dan mudarat lainnya sungguh membahayakan.  Hampir seluruh bangsa sudah berhitung dengan cerdas—termasuk Tiongkok dan India yang produksi dan konsumsi rokoknya tertinggi di dunia—lalu memutuskan pengendalian yang jauh lebih serius daripada apa yang dilakukan oleh bangsa ini.  Mereka tak mau ekonomi mereka di masa depan dilibas oleh asap rokok dengan segala dampak negatifnya.

Kalau Presiden Jokowi kerap berbicara mengenai angka kemiskinan, para pembantunya seharusnya sadar sepenuhnya bahwa data Pemerintah sendiri menunjukkan bahwa perokok itu tidaklah netral kelas.  Makin miskin orang, makin besar juga peluang mereka menjadi perokok. Dengan mata telanjang kita bisa saksikan bahwa buruh, petani dan nelayan majoritasnya adalah perokok.  Mereka kehilangan peluang meningkatkan kondisi ekonominya sendiri lantaran sebagian uangnya dipergunakan untuk membeli produk beracun itu.  Lalu, ketika kesehatan mereka menurun, mereka akan jatuh ke kemiskinan yang lebih dalam lantaran produktivitasnya menurun, sementara biaya kesehatan yang harus ditanggung meningkat.

Kemiskinan dan rokok bukanlah kelindan yang terlampau rumit.  Data BPS sudah menunjukkan hal yang sangat gamblang: setelah pembelian makanan di luar rumah dan beras, rokok adalah konsumsi tertinggi.  Sumbangan rokok terhadap kemiskinan tak bisa disangkal.  Sedihnya, masyarakat miskin yang merokok inilah yang membuat pemilik Djarum dan Gudang Garam menjadi orang terkaya nomor 1 dan 2 di negeri ini.  Jadi, ini bukan sekadar urusan kemiskinan, melainkan juga ketimpangan.  Kalau modal finansial milik kaum miskin berpindah ke kantung orang-orang terkaya di Indonesia, apakah kebijakan Presiden Jokowi untuk menurunkan Rasio Gini bakal mudah dicapai?

Tapi, kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di generasi sekarang bukanlah yang paling saya takuti.  Saya kerap tak tahan menyaksikan kumpulan anak SMP yang merokok di mana-mana.  Mereka masih berseragam dan berkumpul di warung-warung dekat sekolah mereka, sambil mengepulkan asap.  Terkadang, saya juga menemukan anak-anak SD melakukan hal yang sama.  Tatkala negeri-negeri lain meningkatkan usia legal merokok, perokok negeri ini makin muda saja.  Tak usahlah saya mengulang cerita soal para balita perokok yang sudah ‘terkenal’ seantero jagat.  Benar-benar membuat miris.  Akankah anak-anak seperti ini menjadi pemenang dalam persaingan global yang bakal semakin berat di masa depan?

Saya tahu, beberapa jam ke depan pertarungannya bakal sangat sengit.  Tak usahlah kita berpura-pura tidak tahu bahwa kepentingan industri rokok bakal masuk hingga ruangan di mana keputusan itu bakal diambil.  Kementerian Perindustrian bakal terus membutakan diri dengan dalih industri harus dimajukan, walau seabreg dampak negatifnya musti ditanggung penduduk negeri ini hingga puluhan tahun ke depan.  Kementerian Ketenagakerjaan akan memakai data ketenagakerjaan yang dinaikkan berkali lipat supaya tampak mereka membela rakyat yang ‘terancam menganggur’. Kementerian Pertanian mungkin juga bakal mengajukan argumentasi meningkatkan produksi tembakau, walau itu tak sama dengan meningkatnya kesejahteraan petani.

Teks RUU Pertembakauan yang saya baca menyimpan daya tarik beracun.  Di situ dinyatakan 80% minimal tembakau yang dipergunakan industri rokok Indonesia haruslah berasal dari dalam negeri.  Apakah ini bakal betul dilaksanakan? Sangat diragukan.  Sudah bertahun-tahun majoritas tembakau berasal dari luar negeri.  Mewajibkan 80% tembakau lokal akan memotong produksi rokok hingga menjadi separuh, kalau memang ditegakkan.  Kalau melihat ancaman hukuman bagi pelanggarannya, jelas bagian ini dirancang untuk dilanggar.  Sementara, bagian lainnya, seperti aturan kesehatan seperempat hati akan dijadikan lebih berkuasa, dan menggusur regulasi kesehatan yang belum kuat di negeri ini.  Aturan yang membolehkan iklan rokok pun bakal menjadi semakin kokoh bila regulasi itu digolkan.

Saya berdoa agar Presiden Jokowi mendapat petunjuk-Nya, agar bisa menjadi pemimpin negeri yang  melindungi anak-anak dan generasi mendatang dari godaan industri dan antek-anteknya yang terkutuk.  Para petani tembakau dan cengkih, serta pekerja di industri rokok harus diselamatkan.  Namun, bukan dengan cara mengorbankan kepentingan bangsa yang jauh lebih besar.  Bukan pula dengan melestarikan ketergantungan mereka terhadap industri rokok.

Jakarta, 14 Maret 2017

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*