csr-washing-industri-rokok-27-638

Mengapa Industri Rokok Tak Diberi Penghargaan dalam CECT CSR Awards?

Ini adalah kali kedua saya didaulat menjadi juri CECT CSR Awards. Sebagai juri, salah satu tugas saya adalah turut dalam memberikan penjelasan kepada para jurnalis tentang seluk-beluk kegiatan pemberian penghargaan ini, termasuk metodologi penilaiannya.

Di dalam press briefing yang berlangsung antara pukul 14.30-16.00 kemarin, 17 November 2016 di Hotel JS Luwansa itu, saya sebetulnya tidak secara spesifik bicara soal metodologi.  Saya bicara tentang mengapa saya mendukung CECT CSR Awards, sementara secara terbuka saya diketahui kerap melancarkan kritik terhadap penghargaan CSR yang lain.

Sebagai orang yang telah terlibat sebagai juri dalam berbagai penghargaan CSR di tanah air dan di kawasan Asia, juga cukup kerap menyambangi berbagai perhelatan CSR di tingkat global, saya bisa melihat apa permasalahan akut yang menghinggapi berbagai penghargaan CSR di negeri ini. Singkatnya, setelah lebih dari satu dekade menjadi juri di sana-sini, saya lelah karena kondisinya tak kunjung membaik.

Apa kondisi itu? Penghargaan CSR di negeri ini diberikan terus kepada pencapaian perusahaan di level projek, atau maksimal program. Perusahaan bisa berusaha membuat satu dua projek yang serius, menumpahkan sebagian besar sumberdayanya ke situ, lalu menjadi pemenang penghargaan CSR. Ketika penghargaan itu diperoleh, perusahaan-perusahaan kemudian cenderung menggunakannya sebagai alat komunikasi yang ampuh, memberi kesan kepada pemangku kepentingan bahwa mereka itu perusahaan yang bertanggung jawab sosial.

Tentu, tidak semua perusahaan berperilaku demikian. Tapi, penghargaan yang sifatnya berada di aras projek dan program memang membuka peluang untuk perilaku demikian. Saya sendiri bahkan kerap dihubungi oleh perusahaan yang meminta ‘pendampingan’ agar mendapatkan penghargaan CSR tertentu. Semuanya saya tolak.

Yang saya percaya dan ingin saya wujudkan adalah perusahaan ber-CSR dengan benar. Pengertiannya, mereka bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak yang ditimbulkan oleh keputusan dan operasinya. Ini berarti dampak negatif mereka perlu dihindari, diminimisasi, direhabilitasi dan dikompensasi dengan benar; sementara dampak positif mereka dimaksimisasi.  Penghargaan di level projek dan program yang banyak diberikan itu bisa kontraproduktif apabila tidak terlebih dahulu memastikan bahwa dampak negatif perusahaan telah dikelola secara benar dan memadai. Benar isunya, memadai sumberdaya dan tindakannya.

Berbagai studi di tingkat global telah dilakukan dengan hasil yang konsisten. Perusahaan-perusahaan yang berada di industri kontroversial (berbagai pakar juga menyebutnya sinful dan harmful, alias berdosa dan membawa mudarat) memang paling rajin mengumbar donasi dan projek serta mengiklankannya secara massif. Mengapa? Karena, menurut para pakar itu, mereka memang berusaha keras mengalihkan perhatian dari dampak negatif yang tak (mungkin) mereka urus dengan benar.

Buku teks CSR manapun yang dirujuk pasti memuat persoalan ‘menutup bau bangkai dengan menyemprotkan parfum’ ini. Buku-buku teks itu juga jelas menyebutkan bahwa industri rokok, minuman keras, judi, pornografi, dan senjata adalah di antara yang disepakati sebagai industri yang mustahil mengelola dampak negatifnya dengan benar dan memadai.  Industri-industri itulah yang kerap dijadikan contoh apa yang disebut dengan corporate social irresponsibility (CSI) dan melakukan tindakan CSR-washing, alias penunggangan atas CSR.

Daftar itu bisa bertambah seiring dengan pengetahuan kita atas dampak industri. Terkait dengan perubahan iklim, misalnya, perusahaan minyak dan batubara kerap disebut para pakar sebagai calon industri kontroversial.  Tentu, ini dikarenakan kedua instri tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang luar biasa besar, dan dunia menjadi tempat yang semakin berbahaya karena emisi itu.  Mungkin dalam satu dua dekade ke depan akan disepakati bahwa kedua industri itu masuk ke dalam industri kontroversial.

Jadi, tidak diberikannya penghargaan kepada industri rokok dalam CECT CSR Awards ini bukanlah bentuk diskriminasi, sebagaimana yang disangkakan oleh seorang jurnalis di dalam acara itu, melainkan sebuah konsekuensi dari logika yang benar atas apa yang disebut sebagai CSR. Lagipula, yang mustahil diberi penghargaan CSR bukan hanya perusahaan rokok, namun semua yang ada di industri kontroversial. Industri minuman keras dan senjata yang eksis di sini juga langsung didiskualifikasi. Syukurlah, judi dan pornografi tak masuk industri yang legal di Indonesia, sehingga memang tak masuk ke dalam himpunan perusahaan sejak awal.

Akhir kata, saya ingin mengajak seluruh rekan yang biasa menjadi juri di beragam penghargaan CSR untuk kembali ke khittah CSR sebagai tanggung jawab atas dampak, bukan sekadar projek atau program yang boleh jadi hanya dipergunakan untuk menutupi ketidakberesan atas pengelolaan dampak negatif. Kalau masih mau memberikan penghargaan di level itu, mohon dipastikan terlebih dahulu bahwa seluruh dampak negatif memang telah dikelola secara memadai.

Khusus tentang industri rokok, agaknya baik juga kalau mau menyisihkan waktu memelajari dampak industri ini secara komprehensif; selain menyimak detail-detail dalam ISO 26000 terkait dengan bahan karsinogenik. Di dalam dokumen yang telah lebih dari enam tahun jadi rujukan para aktivis (C)SR itu disebutkan larangan pemanfaatan bahan karsinogenik dalam produksi. Apakah mungkin kita memberikan penghargaan CSR kepada industri yang menaruh bahan itu untuk dikonsumsi, membuat konsumennya kecanduan, merisikokan kesehatan bahkan nyawa mereka, dan mengambil keuntungan dari situ?  Kalau untuk produksi saja tak diperkenankan, mungkinkah kita toleransi—apalagi kita hargai—pemanfaatan bahan karsinogenik untuk konsumsi?

Jalal

Chairperson of Advisory Board

Social Investment Indonesia

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*