csr-washing-industri-rokok-27-638

Industri Rokok Dilarang Ber-CSR, Lalu Apa yang Bisa Dilakukan? (Bag.1)

Industri rokok sebetulnya masih punya banyak hal yang penting dilakukan untuk mengelola dampaknya.  Walau tak mungkin mengubah mereka menjadi perusahaan yang bertanggung jawab sosial dalam pengertian normal atau transformasional, namun secara transaksional mereka bisa menjadi lebih tinggi kinerjanya (Palazzo dan Richer, 2005). Apa saja ruang perbaikan itu?

Petani Tembakau, Pertanian Tembakau dan Buruh Linting

Pertama, membuat para pemasoknya lebih sejahtera.  Dalam konteks Indonesia, perusahaan rokok sangat penting untuk membuat para petani tembakau menjadi lebih baik kesejahteraannya.  Caranya beragam, namun yang paling penting adalah dengan cara membeli dengan harga yang lebih baik—bukan menyerahkannya kapada tengkulak yang sangat menekan harga untuk keuntungan mereka—dalam jumlah yang lebih besar.  Kita tahu bahwa sudah lebih dari 50% tembakau yang dipergunakan perusahaan rokok kini diimpor, terutama dari Cina.  Kalau benar perusahaan ingin meningkatkan kesejahteraan petani, maka dua hal di atas menjadi wajib dilakukan—apabila perlu, membeli seluruh tembakau lokal terlebih dahulu, baru menutupi kekurangannya dari impor, bila memang masih perlu.  Di samping itu, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan lain, melalui promosi aktivitas ekonomi non-tembakau misalnya, bisa dilakukan sebagai multiple income strategy.

Kedua, mengelola dampak lingkungan pertanian tembakau lewat praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan.  Pertanian tembakau punya dampak lingkungan yang sangat destruktif.  Di seluruh dunia, pertanian dan pengeringan tembakau membuat dunia kehilangan 200 ribu hektare hutan setiap tahunnya (Tobaco Atlas, 2015).  Data anekdotal dari Indonesia menunjukkan bahwa di Kabupaten Temanggung saja di tahun 2010 sudah tercatat 13.600 hektare lahan yang gundul lantaran pertanian tembakau.  Belum lagi 47 ton tanah pucuk yang hilang per hektare per tahunnya dibawa erosi.  Lain lagi catatan dari kabupaten Sumbawa Barat yang menyatakan bahwa setiap musim pengomprongan, 400 ribu meter kubik pohon berubah menjadi kayu bakar.  Dengan mengandaikan 1 pohon sama dengan 1 meter kubik—lantaran bukan pohon-pohon besar yang ditebang—maka di kabupaten itu hilang 400 ribu pohon setiap musimnya.

Pertanian tembakau juga terkenal sangat tinggi menggunakan pestisida, yang bukan saja berbahaya terhadap lingkungan, namun juga punya dampak kesehatan yang parah terhadap para petani, sebagaimana yang dituliskan dalam Environmental Health Impacts of Tobacco Farming (Lecours, et al., 2011).  Oleh karena itu, menegakkan pertanian berkelanjutan adalah keharusan bagi perusahaan rokok.  Demikian juga, perusahaan rokok harus benar-benar bertanggung jawab atas deforestasi yang terjadi.  Selama ini, sebuah yayasan perusahaan rokok terkenal dengan upaya penanaman pohon, namun skalanya sangat jauh di bawah apa yang seharusnya mereka kelola.  Publikasi yayasan itu—yang sangat massif di berbagai media massa, dengan mendatangkan banyak artis, dan dipastikan menghabiskan dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penanaman dan pemeliharaan pohonnya sendiri—menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan penanaman pohon sebanyak 36 ribu batang dalam 3 tahun.  Kalau data dari Temanggung itu benar, di sana saja seharusnya ditanam 13,6 juta pohon, dengan asumsi kerapatan seribu pohon per hektare.  Kalau hendak menyelesaikan masalah deforestasi di Sumbawa Barat, maka—dengan menggunakan norma penggantian 10 pohon untuk setiap pohon yang ditebang, yang misalnya dipergunakan di Jakarta—maka setiap musim pengomprongan perusahaan rokok yang membeli tembakau dari petani Sumbawa Barat perlu menanam 4 juta pohon di situ.

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya buruh linting pabrik rokok.  Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kondisi kesejahteraan buruh linting di pabrik-pabrik rokok sangatlah tidak memadai.   Kalau norma dalam pengupahan sekarang adalah menghitung dan memberikan upah yang layak bagi penghidupan (living wages), industri rokok kebanyakan bahkan belum sampai pada pembayaran yang sesuai dengan upah minimum (minimum wages).  Kalau kita pergunakan kata kunci ‘upah buruh rokok’ di mesin pencari google, masalah tersebut sangat jelas.  Aditya Wardhana, seorang jurnalis penerima fellowship dari Aliansi Jurnalis Independen, menemukan fakta bahwa di tahun 2012 seorang buruh linting rokok di Kabupaten Malang memeroleh upah Rp540.000 per bulan, padahal UMR ketika itu besarannya adalah Rp802.000.  Selang setahun dari reportase Wardhana, muncul sebuah berita tentang demonstrasi di kabupaten yang sama.  Buruh-buruh perusahaan rokok melaporkan bahwa perusahaannya hanya membayar upah harian Rp12.500, padahal upah harian yang dinyatakan legal di kabupaten itu adalah Rp53.000.  Di Kudus, pada tahun 2010, diperkirakan oleh Forum Pekerja Rokok Kudus, 90% buruh pabrik rokok menerima upah di bawah UMR.  Majoritasnya hanya mendapatkan penghasilan Rp375.000 per bulan.  Data seperti ini sangat mudah dikumpulkan, dan dari tahun ke tahun masalahnya sama saja, seakan tak ada perbaikan yang signifikan.

Masalah ketenagakerjaan bukan sekadar upah, melainkan kondisi kerja secara keseluruhan, termasuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, atau bahkan seluruh aspek Hak Asasi Manusia para pekerja.  Penelitian yang sistematis mengenai kondisi HAM para pekerja perusahaan rokok di Indonesia tampaknya belum ada, atau penulis tidak mengetahuinya.  Namun, hasil-hasil penelitian tersebut di tingkat global mungkin bisa menjadi indikasi apa yang terjadi.  Dalam sebuah dokumen berjudul State of Fear: Human Rights Abuses in North Carolina’s Tobacco Industry oleh Oxfam America dan FLOC (2011) dapat dilihat bahwa seluruh aspek HAM dilanggar oleh perusahaan rokok di lokasi tersebut.  Mengingat data anekdotal yang relatif mudah dikumpulkan, hampir bisa dipastikan bahwa kesimpulan yang sama juga akan diperoleh di kasus-kasus perusahaan rokok di Indonesia.  Crow (2005) dalam The Human Rights Responsibilities of Multinational Tobacco Companies telah mengusulkan bagaimana membuat perusahaan-perusahaan rokok (multinasional) bertanggung gugat atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya.

Namun, tentu perusahaan rokok jauh lebih baik meningkatkan kesejahteraan pekerjanya sebelum didemonstrasi atau bahkan dituntut di pengadilan.  Perusahaan rokok juga lebih baik berkonsentrasi memeuhi upah yang layak, memastikan kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak melanggar HAM para pekerjanya, daripada terus-menerus menggunakan tenaga kerja sebagai tameng untuk melawan regulasi pengendalian tembakau.  Pembohongan kepada para pekerja—yaitu bahwa PHK terjadi karena pengetatan regulasi nasional atau rencana aksesi FCTC—seharusnya dihentikan.  Data menunjukkan bahwa produksi rokok terus meningkat hingga tahun 2013, dan satu-satunya penjelasan PHK massal terjadi adalah karena perusahaan rokok memilih untuk menggunakan mesin, bukan buruh linting lagi.  Penggunaan mesin sendiri didorong oleh pergeseran konsumsi dari kretek ke rokok filter, yang sesungguhnya merupakan hasil dari iklan yang massif dari perusahaan-perusahaan rokok sendiri yang kemudian mengakibatkan pergeseran selera.  Kalau memang mau meningkatkan kesejahteraan buruh, maka perusahaan rokok sebaiknya membatasi konversi ke mesin sesedikit mungkin, meningkatkan upah buruh hingga tingkaatn layak untuk kehidupan, dan hanya melakukan PHK dengan perundingan yang adil dengan persiapan yang matang bagi kepentingan masa depan eks-buruhnya.

 

Pengurangan Mudarat dan Pendidikan Adab bagi Perokok

Keempat, menunjukkan kesungguhan dalam upaya pengurangan mudarat (harm reduction) bagi kesehatan.  Wacana harm reduction ini telah membelah para aktivis pengendalian dampak tembakau.  Ada banyak yang mendukungnya, namun banyak pula yang menentangnya (Lund, 2009 dalam A Tobacco-Free Society or Tobacco Harm Reduction?).  Penentangan terutama datang dari para peneliti yang menemukan bahwa alih-alih mengurangi rokok, penurunan kadar nikotin di dalam rokok ternyata membuat perokok menghisap lebih banyak rokok lagi karena tubuhnya meminta jumlah nikotin yang sama dengan yang terbiasa dimasukkan.  Ini fenomena yang disebut sebagai compensatory smoking (Benowitz, 2001; Benowitz, et al., 1986), dan sebetulnya menguntungkan perusahaan rokok, karena bisa menjual rokok dalam jumlah yang lebih banyak kepada setiap perokok.

Lebih jauh, dalam artikel bertajuk Understanding the Emergence of Tobacco Industry’s Use of the Term Harm Reduction in Order to Inform Public Health Policy, Peeters dan Gilmore (2015) setelah menganalisa dokumen internal industri rokok sendiri menyimpulkan bahwa “Transnational tobacco companies’ harm reduction discourse should be seen as opportunistic tactical adaptation to policy change rather than a genuine commitment to harm reduction. Care should be taken that this does not undermine gains hitherto secured in efforts to reduce the ability of the tobacco industry to inappropriately influence policy.”  Kalau demikian kondisi mutakhirnya, perusahaan rokok perlu membuktikan bahwa sebetulnya belum bisa dianggap bersungguh-sungguh atas apa yang menjadi agendanya sendiri sejak lama.  Pembuktian bahwa  “tobacco harm reduction has the potential to be one of the biggest public health opportunities of this generation,” sebagaimana yang diklaim oleh David O’Reilly, scientific director dari BAT, bagaimanapun ada di tangan industri rokok.  Kalau tak bisa dibuktikan bahwa memang mereka bersungguh-sungguh melakukannya—dengan bukti ilmiah berupa data kinerja yang bisa diuji oleh pihak ketiga yang independen dan kredibel—sangat sulit bagi publik untuk mempercayai klaim-klaim sepihak seperti itu.

Kelima, mendidik konsumennya dalam adab merokok.  Sudah jamak dalam berbagai industri praktik untuk memberikan petunjuk penggunaan.  Bukan saja dalam industri otomotif, elektronika dan sebagainya yang berteknologi tinggi, namun juga dalam industri seperti makanan dan minuman.  Mereka selalu memberikan petunjuk soal bagaimana penggunaan atau konsumsi sebaiknya dilakukan.  Penting disadari oleh industri rokok bahwa banyak di antara sentimen negatif atasnya sebetulnya berasal dari perilaku konsumennya—yaitu para perokok—yang jauh dari etika.  Rokok adalah produk yang menimbulkan polusi asap dan bau ketika dikonsumsi, selain kemudian menimbulkan dampak kesehatan yang—sudah diakui sendiri oleh industri rokok, sebagaimana yang bisa dibaca pada berbagai website perusahaan rokok—buruk bagi konsumen pertamanya, maupun kedua (orang yang tidak merokok namun menghirup asap rokok) dan ketiga (orang tidak menghirup asap namun terkena residunya).  Oleh karena itu, perusahaan rokok perlu untuk mendidik konsumennya untuk mematuhi regulasi untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok, tidak merokok di ruang-ruang publik, untuk tidak merokok di depan anak-anak dan perempuan hamil, untuk tidak membuang abu pembakaran dan puntung sembarangan, dan berbagai perilaku negatif lainnya.

Industri Rokok Dilarang Ber-CSR, Lalu Apa yang Bisa Dilakukan? (Bag.2)

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*