puntung-rokok

Kapitalisme Versus Sustainabilisme: The Real Proxy War

Jalal
Reader on Political Economy and Corporate Governance
Thamrin School of Climate Change and Sustainability

Memahami Proxy War

Konsep proxy war menjadi relatif popular di Indonesia setelah Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa kerangka global dalam pengendalian tembakau, WHO Framework Convention on Tobacco Control, adalah sebuah proxy war. Dalam kesempatan yang lain, ia dan beberapa tokoh lain menyatakan bahwa berbagai kerangka internasional, misalnya standar keberlanjutan industri kelapa sawit, Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), adalah juga contoh proxy war.

A proxy war is a conflict between two nations where neither country directly engages the other. While this can encompass a breadth of armed confrontation, its core definition hinges on two separate powers utilizing external strife to somehow attack the interests or territorial holdings of the other.” Demikian yang tercantum di dalam laman Wikipedia ketika kita mencari pengertian konsep tersebut. Kalau pencarian kita ekstensifkan ke beragam sumber lain, termasuk karya-karya akademik, pengertiannya relatif sama.

Proxy war selalu dinyatakan berkembang setelah Perang Dunia Kedua, khususnya masa Perang Dingin. Karenanya, pembicaraan tentangnya dicontohkan dengan peperangan besar antara dua kekuatan besar Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Karena peperangan di antara keduanya bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar, maka dipergunakanlah negara lain sebagai proxy. Jurnalis politik asal Inggris, David Aaronovitch, misalnya, menyatakan bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap kubu anti komunis di Nikaragua adalah salah satu bentu proxy war. Baik Amerika Serikat maupun Uni Sovyet sendiri tak mengalami banyak kerugian, namun sebagaimana yang dicatat oleh David Edwards dan David Cromwell dalam Guardians of Power: The Myth of the Liberal Media (2006), dampak negatifnya sangat mengerikan untuk Nikaragua. Kematian anak akibat malnutrisi dan kelaparan meningkat 35%, sampai-sampai PBB menyatakan bahwa generasi mendatang dari Nikaragua “…would be smaller, weaker, and less intelligent.”

Seluruh cerita tentang proxy war adalah bak pepatah “gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah.” Bila dua kekuatan besar bertarung, mereka yang lebih lemah-lah yang menjadi korbannya. Bila peperangannya bersifat langsung, maka kerusakan bisa terjadi di antara dua negara yang berperang itu. Namun, ketika tak langsung—sebagaimana dalam proxy war—yang menderita kerugian besar adalah pihak lain yang lebih lemah itu, atau proxy-nya.

FCTC dan RSPO sebagai Proxy?

Menyatakan bahwa sebuah konvensi PBB adalah proxy war, menurut hemat penulis, adalah sebuah kecerobohan luar biasa, selain melanggar tata krama internasional. Menyatakan bahwa FCTC adalah upaya licik negara(-negara) tertentu untuk menghancurkan Indonesia adalah sebuah tindakan ahistoris dan tidak dilandasi pengetahuan faktual.

Konvensi PBB tersebut diratifikasi dan diaksesi oleh 180 negara, dan ditandatangani (namun belum diratifikasi) oleh 7 negara lainnya. Negara yang belum menandatangani maupun meratifikasinya hingga sekarang adalah Andorra, Republik Dominika, Eritrea, Indonesia, Liechtenstein, Malawi, Monaco, Somalia dan Sudan Selatan. Apakah mungkin FCTC merupakan upaya kolektif 187 negara untuk menghancurkan Indonesia? Anggapan itu menjadi lebih absurd lagi mengingat salah satu penggagas FCTC adalah Indonesia sendiri. Ketika substansinya (yaitu perlindungan terhadap seluruh dampak negatif akibat produksi dan konsumsi rokok) yang sudah kita perjuangkan bertahun-tahun akhirnya disepakati, kita malahan tak jadi menandatanganinya, lantaran ulah pihak-pihak tertentu. Itu adalah faktanya.

Demikian juga dengan RSPO. Siapa yang tak bisa melihat fakta bahwa hutan kita centang perenang dihajar oleh industri pulp and paper dan perkebunan kelapa sawit? Demikian juga, secara sosial, konflik yang timbul dari tata cara perusahaan di kedua industri itu beroperasi telah menimbulkan korban yang sangat besar. Bukan cuma kesejahteraan masyarakat yang terabaikan, melainkan juga korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya. Sejumlah pihak yang masih memiliki kepedulian kemudian melihat perlunya standar yang mengatur kedua industri itu. RSPO adalah standar yang diciptakan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit bisa membawa kesejahteraan masyarakat dan melestarikan daya dukung lingkungan.

RSPO berisikan prinsip dan kriteria untuk mencapai tujuan tersebut. Indikatornya diturunkan di setiap negara yang memiliki industri tersebut, jadi sengaja dibuat agar kontekstual dengan situasi masing-masing negara. Para pemangku kepentingan di setiap negara kemudian bekerja keras untuk menciptakan indikator hingga metode untuk mencari data dalam sebuah sistem sertifikasi. Mereka yang bisa memenuhi ambang batas kelulusan indikator-indikator tersebut kemudian berhak untuk menyandang predikat sebagai perusahaan sawit yang berkelanjutan.

Yang sangat menyedihkan adalah bahwa fakta tentang keduanya tak banyak diketahui. Sehingga, mereka yang tidak menginginkan perlindungan komprehensif atas bahaya produksi dan konsumsi rokok, dan yang tidak ingin mengelola perkebunan kelapa sawit dengan mengindahkan kaidah-kaidah keberlanjutan, dapat dengan mudah mengelabui sebagian besar masyarakat Indonesia. Para aktivis—yang bekerja keras demi kesehatan, kesejahteraan rakyat, situasi sosial yang kondusif, serta lingkungan yang sehat—malahan difitnah secara keji, disebut sebagai antek asing, agen proxy war.

Antara Kapitalisme dan Sustainabilisme

Apakah ada peperangan di dalam situasi yang sedang kita hadapi ini? Jelas ada. Tetapi sangat benderang bahwa peperangan itu bukanlah antara negara-negara yang ingin menghancurkan Indonesia lewat FCTC dan RSPO, seperti yang dituduhkan oleh Panglima TNI. Agaknya, yang terjadi adalah peperangan antara mereka yang ingin memertahankan Kapitalisme dengan mereka yang mengusung Sustainabilisme.

Kapitalisme memiliki beragam definisi. Namun yang sangat mengemuka sebagai ciri khas dari sistem ekonomi ini adalah motivasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya melalui privatisasi kepemilikan faktor produksi. Apa yang kemudian menjadi cara kerja Kapitalisme sangatlah jelas: (1) memastikan return on investment dari modal finansial lebih besar dibandingkan dengan bentuk-bentuk modal yang lain (primacy of financial capital), (2) menyingkirkan seluruh biaya yang timbul dari eksternalitas negatif dari proses bisnis (externalization of social cost), dan (3) memastikan seluruh keuntungan bisa diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang (short-termism).

Mereka yang tak menginginkan FCTC adalah industri rokok, karena mereka beroperasi persis sebagaimana cara kerja Kapitalisme di atas. Pemodal harus untung luar biasa besar, sehingga biaya ditekan serendah mungkin. Harga yang sangat rendah dibayarkan kepada para petani tembakau, impor tembakau yang harganya lebih murah ditinggikan, upah buruh pabrik rokok juga ditekan sampai batas terendah, dan mekanisasi dilakukan dengan besar-besaran. Kesejahteraan yang rendah dari petani tembakau dan buruh pabrik rokok (serta PHK massal di tahun-tahun terakhir) adalah bukti nyata logika kapitalistik ini.

Sementara, seluruh dampak kesehatan yang timbul dari konsumsi rokok harus ditanggung oleh si perokok sendiri dan pemerintah (artinya: seluruh masyarakat). Kemiskinan yang bertambah parah karena konsumsi rokok juga tidak ditangani perusahaan rokok, melainkan oleh si miskin sendiri dan masyarakat luas. Kerusakan lingkungan yang parah berupa deforestasi akibat pertanian dan pengeringan tembakau juga harus ditanggung para petani dan pemerintah daerah. Perusahaan-perusahaan rokok bukannya tidak melakukan reforestasi, tetapi jika dibandingkan dengan kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh industri ini, upaya itu sama sekali tidak berarti.

Sementara, perusahaan-perusahaan rokok terus sibuk menghitung laba kuartalannya (karena logika short-termism-nya), seluruh kondisi buruk yang harus ditanggung para konsumen produknya dan masyarakat luas dalam jangka panjang hilang dari perhitungan mereka. Sepanjang masih ada perokok baru yang bisa mereka andalkan, industri rokok terus bisa berusaha di negeri ini, berlindung di balik legalitasnya. Karena itu pula industri rokok di Indonesia berusaha sekerasnya untuk memertahakna ‘hak’ untuk mengiklankan produk beracunnya.

Hal yang sama juga terjadi di industri kelapa sawit. Majoritas perkebunan kelapa sawit juga berusaha keras memastikan keuntungan yang besar untuk pemilik modalnya, dengan cara-cara menekan harga di tingkat petani kelapa sawit. Dampak negatif berupa kehilangan tanah dan kekeringan yang diderita warga masyarakat, dan sebagainya, kerap tak diurus dengan benar. Yang penting, dalam jangka pendek bisa terus menerus keuntungan itu ditangguk.

Bedanya, ada cukup banyak perusahaan di industri kelapa sawit yang sudah melihat logika yang benar dalam semangat Sustainabilisme yang direpresentasikan oleh standar RSPO. Semangat Sustainabilisme adalah antitesis dari Kapitalisme, yaitu: (1) menundukkan keuntungan sebagai pelayan, dan akibat dari tercapainya, tujuan sosial dan lingkungan, (2) mengelola seluruh dampak sosial dan lingkungan dari proses produksi dan konsumsi, dan (3) memerhitungkan seluruh dampak dalam perspektif jangka panjang. Walau belum sepenuhnya konsisten dengan semangat itu, standar RSPO jelas menuju ke sana, dan ada banyak perusahaan di Indonesia yang telah dan memiliki aspirasi untuk memenuhinya.

Tentu saja, Sustainabilisme habis-habisan ditentang oleh penganut Kapitalisme. Para kapitalis ogah berbagi keuntungan, kecuali sebagian sangat kecil saja untuk membeli citra kebaikan, agar perilaku buruk mereka tersembunyikan. Mereka juga tak mau mengelola dampak sosial dan lingkungan bisnisnya karena itu berarti tambahan investasi dari yang selama ini sudah mereka lakukan. Kalau bisa membuat konsumen, pemerintah dan masyarakat membayarnya, mengapa mereka harus menanggung biaya itu? Demikian pikiran picik mereka. Dan untuk memenangkan peperangan melawan Sustainabilisme, apapun mereka lakukan, termasuk menggunakan tangan lain untuk menghajar para aktivis yang mempromosikannya. Inilah proxy war yang sesungguhnya sedang terjadi—kalau kita meluaskan pengertiannya, bukan sekadar peperangan antar-dua negara.

Mark Twain pernah menyatakan “It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.” Indonesia kini berada dalam bahaya, karena banyak pengambil keputusannya yang sangat erat memegang keyakinan mereka yang tak disandarkan pada kebenaran dan aspirasi kesejahteraan dan keberlanjutan yang hakiki. Mereka yang meyakini bahwa FCTC dan RSPO adalah proxy agaknya tak menyadari bahwa merekalah sesungguhnya yang menjadi proxy dalam peperangan antara Kapitalisme dan Sustainabilisme. Mereka menjadi tangan yang dipinjam untuk memukul Sustainabilisme. Dan kalau mereka menang, mereka yang bertanggung jawab membuat masa depan Indonesia menjadi benar-benar suram.

Namun pujangga yang lain, Victor Hugo, mengingatkan “You can resist an invading army; you cannot resist an idea whose time has come.” Sustainabilisme adalah ‘an idea whose time has come’ itu. Silakan perhatikan dunia sejak Rio+20 di tahun 2012, berlakunya Sustainable Development Goals pada 1 Januari 2016 nanti, dan hasil-hasil COP21 yang baru saja selesai. Kita tahu bahwa di level Global Sustainabilisme telah memenangkan peperangan, setidaknya di tataran ide. Dan sangat jelas pula semangat yang membara untuk mewujudkannya ke dalam beragam rencana tindakan.

Di sini kita tahu juga bahwa masa depan Indonesia bergantung pada secepat apa ide Sustainabilisme itu bisa kita terima dan aplikasikan. Kita tak bisa lagi mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dalam jangka panjang ketika mengusahakan tujuan ekonomi. Kita hanya akan mengijinkan bentuk-bentuk ekonomi yang mengabdi pada tujuan sosial dan lingkungan yang benar. Dari wacana yang berkembang hingga sekarang, kita tahu persis siapa saja penolak ide itu di Indonesia. Sekeras apapun usaha mereka membungkus kepentingannya, termasuk dengan jargon-jargon nasionalisme, kita tahu persis apa yang sesungguhnya ada di benak mereka, dan merekalah yang akan dikalahkan oleh keniscayaan zaman.

Depok, 22 Desember 2015

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*