DPR-RI

Killing Us Softly with Their Bill

Tinjauan Ekonomi-Politik dan Keberlanjutan atas Draft RUU Pertembakauan

Jalal
Reader on Political Economy and Corporate Governance
Thamrin School of Climate Change and Sustainability

Mencermati beberapa versi draft RUU Pertembakauan yang beredar sejak Agustus 2015 hingga sekarang akan membuat bulu kuduk siapapun—yang memahami konsekuensinya, tentu saja—meremang. Membayangkan konsekuensi dari pasal-pasal yang termuat di dalamnya untuk nasib bangsa ini ke depan, kita benar-benar tak habis pikir dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukannya. Jelas, mereka bertindak benar-benar sebagai wakil industri rokok, bukan wakil rakyat sama sekali.

Kontroversi di Bagian Awal

Draft RUU terakhir yang diterima penulis ini dibuka dengan isu yang kontroversial. Di bagian awal, dinyatakan bahwa dokumen tersebut menimbang bahwa tembakau dan budidayanya adalah “…kekayaan alam hayati, warisan budaya Indonesia,….” Ketika menyatakan bahwa suatu spesies adalah kekayaan alam hayati suatu negara, maka biasanya yang dirujuk adalah kenyataan bahwa spesies tersebut bersifat endemik alias asli berasal dari suatu tempat di negara tersebut, dan tidak ditemukan di tempat lain. Jelas bahwa tembakau bukan saja bisa ditemukan di banyak negara lain di dunia, melainkan juga bukan merupakan spesies-spesies yang berasal dari Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tembakau dibawa oleh penjajah Belanda, dan dipopularkan menjadi tanaman industri melalui tanam paksa.

Dari sudut pandang keanekaragaman hayati yang benar, alih-alih merupakan kekayaan alam hayati milik Indonesia, spesies-spesies tembakau yang sekarang ada di sini merupakan spesies yang dimasukkan (introduced species), bahkan merupakan spesies invasif (invasive species). Spesies invasif didefinisikan oleh otoritas Subcommittee of the Invasive Species Advisory Committee (ISAC), mulai tanggal 27 April 2006 sebagai: “1) non-native (or alien) to the ecosystem under consideration, and 2) whose introduction causes or is likely to cause economic or environmental harm or harm to human health.” Silakan periksa jurnal Invasive Plant Science and Management Vol. 1/4 2008 yang memuat definisi itu. Pembuktian bahwa tembakau membawa mudarat ekonomi, lingkungan dan kesehatan sudah banyak dituliskan, sehingga memastikan bahwa tembakau statusnya memang invasif. Jadi, alih-alih kekayaan alam hayati, tembakau adalah sebuah problem hayati bagi Indonesia.

Dengan status tembakau yang merupakan spesies yang dimasukkan dan invasif, sesungguhnya sudah sulit untuk kemudian memertahankan pendirian bahwa tembakau adalah warisan budaya (cultural heritage). Namun, draft regulasi ini menyatakan hal tersebut. Agar bisa begitu, pembuatnya memelintir definisi warisan budaya yang telah diterima di level global—yaitu: the legacy of physical artifacts and intangible attributes of a group or society that are inherited from past generations, maintained in the present and bestowed for the benefit of future generations—dengan mengajukan definisi yang terdengar mirip, namun secara substansial sangat berbeda.

Definisi warisan yang ada diajukan dalam Pasal 1 draft tersebut adalah “…benda atau atribut tak berbenda yang merupakan praktik, representasi, ekspresi, jati diri, pengetahuan, keterampilan, serta alat-alat, benda, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya, yang diakui oleh berbagai komunitas dan kelompok masyarakat sebagai warisan budaya dari generasi sebelumnya untuk dilestarikan dan dimanfaatkan bagi generasi yang akan datang.” Perbedaannya adalah pada prinsip penetapan suatu hal menjadi warisan budaya sebagaimana yang disepakati para pakar (lihat laman pada tautan https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_heritage) adalah bahwa seharusnya artifak atau atribut tersebut membawa manfaat bagi generasi mendatang bukan ”dimanfaatkan bagi generasi yang akan datang.” Dalam idiom yang sangat terkenal dalam bahasa Inggris, ”the devil is in the detail.”

Di Pasal 1 kita juga bisa membaca satu hal kontroversial lainnya, yaitu tentang pengendalian produk tembakau, yang didefinisikan sebagai “…upaya perlindungan kesehatan dan lingkungan dari dampak konsumsi Produk Tembakau dengan tetap melindungi kepentingan dan kesejahteraan petani.” Definisi tersebut menunjukkan ketidaktahuan—atau ketidakpedulian bahkan kejahatan—pembuatnya tentang darimana datangnya permasalahan terkait dengan produk tembakau. Dengan menyatakan ”dampak konsumsi produk tembakau” pembuat regulasi ini mengabaikan dampak dari sistem produksi yang juga sangat membawa kerugian. Dengan menyatakan ”perlindungan kesehatan dan lingkungan”, pembuat regulasi ini juga mengabaikan berbagai bentuk dampak yang lain.

Pengabaian dampak yang timbul dari sistem produksi hingga sekarang memang merupakan ciri-ciri yang melekat pada industri hasil tembakau di Indonesia. Padahal, budidaya dan pengeringan tembakau bertanggung jawab atas dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sangat negatif. Di Nusa Tenggara Barat, persoalannya digambarkan sebagai berikut: ”Jika dihitung secara matematis, kebutuhan kayu untuk omprongan tem
bakau di Lombok memang sangat tinggi. Kalau rata-rata satu oven saja membutuhkan 100 pohon dalam satu musim tembakau, maka jika dikalikan dengan seluruh oven di NTB yang mencapai 14 ribu lebih dikali 100 pohon, maka dalam satu musim tembakau ada sekitar 1.400.000 batang pohon di tebang baik secara resmi atau ‘curi-curi’.” (Lihat http://www.teliksandilombok.com/sampai-kapan-kayu-bakar-untuk-omprongan-tembakau-dibabat-dari-hutan/). WALHI Nusa Tenggara barat bahan pernah menghitung dan sampai kepada angka 1.600.000 batang per tahun. Akibatnya, dalam 10 tahun ke depan provinsi tersebut terancam kehilangan hutan-hutan yang bisa menopang kehidupan masyarakatnya (http://suratrakyat.com/walhi-kerusakan-parah-10-tahun-lagi-ntb-tidak-miliki-hutan/). Hal yang sama juga terjadi sentra-sentra industri tembakau.

Secara sosial dan ekonomi, para petani tembakau jelas menghadapi masalah. Jelas, para pembuat regulasi tidak membaca kondisi para petani yang dideskripsikan dengan sangat komprehensif dalam Petani Tembakau Indonesia: Sebuah Paradoks Kehidupan (Markus, et al., 2015). Dalam kitab tersebut dinyatakan:

”Walaupun daun tembakau biasa disebut sebagai “daun emas” atau golden leaves, tapi petani tembakau menghadapi berbagai permasalahan dari hulu ke hilir, mulai dari biaya penanaman yang tinggi dan padat modal, risiko kesehatan akibat proses penanaman tembakau, timpangnya tata niaga yang meniadakan standar harga dan kepastian usaha, hingga risiko kerugian akibat perubahan iklim dan anomali cuaca.

Kondisi hulu di atas merupakan hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh petani tembakau, sehingga keuntungan dari “daun emas” tersebut hanya dinikmati oleh pihak pemodal, mulai dari tengkulak dan kaki tangannya sampai ke pihak industri. Berbagai permasalahan dan resiko resiko kompleks yang dihadapi oleh petani tembakau, meliputi: Biaya produksi pertanian tembakau yang tinggi dan padat modal; Risiko kesehatan dalam proses penanaman tembakau; Pasar yang bersifat monopsoni atau oligopsoni; Tata niaga yang timpang dan tiadanya standar harga; Perubahan iklim dan anomali cuaca; Diversifikasi produk yang masih terbatas; Ancaman hama tanaman; Keterbatasan pemahaman dalam kualitas dan teknis pengelolaan; Organisasi petani tembakau yang belum mandiri dan berdaya; Ketiadaan lingkungan pendukung yang melindungi petani.

Di samping itu, petani tembakau masih harus menghadapi sejumlah kendala di tingkat hilir, meliputi: Menurunnya jumlah pabrik rokok dari kalangan pengusaha kecil dan menengah, karena tekanan perusahaan rokok besar dan asing; Penurunan produksi tembakau; Peningkatan impor tembakau; Mekanisme penentuan harga yang merugikan petani.”

Nasib buruh perusahaan rokok pun setali tiga uang. Pencarian di dunia maya akan dengan mudah menunjukkan fakta bahwa pekerja di industri rokok adalah di antara yang paling rendah upahnya, kerap berada di bawah Upah Minimum Regional dan menghadapi ancaman PHK. Kondisi ketenagakerjaan di sektor ini sangat menyedihkan, serta penuh dengan berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal terakhir ini misalnya dituliskan oleh Asep Mulyana dalam artikel Kerangka HAM bagi Kebijakan Pengendalian Tembakau yang dituliskan di Jurnal Wacana Kerja Vol. 17/2 2014. Di situ digambarkan bahwa pelanggaran HAM terkait dengan rokok tidaklah hanya muncul dalam persoalan terkait dengan mereka yang merokok sembarangan, melainkan juga terkait bagaimana perusahaan-perusahaan memperlakukan pekerjanya.

Sementara, berbagai dampak negatif yang lain dari konsumsi juga tak dinyatakan secara memadai di dalam regulasi yang menyatakan aspirasi untuk mengatur secara “…terarah, terpadu dan komprehensif meliputi keseluruhan aspek dan kepentingan….” Dengan membatasi pada dampak kesehatan dan lingkungan, dampak kemiskinan dari para konsumen rokok sama sekali tidak disinggung. Statistik dari BPS dari waktu ke waktu memberikan gambaran betapa rokok menyumbang pada inflasi dan kemiskinan secara signifikan, nomor dua di belakang konsumsi beras. Konsumsi rokok oleh kepala keluarga juga menurunkan kemampuan keluarga miskin untuk membayar konsumsi gizi, biaya pendidikan dan ongkos kesehatan. Produktivitas ekonomi para perokok juga turun lantaran masalah kesehatan yang mereka alami, selain karena investasi yang rendah dalam pendidikan, dan ini menjadikan rokok sebagai penyebab lingkaran kemisikanan. (Lihat misalnya presentasi Abdillah Ahsan yang bertajuk Ekonomi Tembakau di Indonesia, yang dipaparkan pada Lokakarya Ekonomi Tembakau di Indonesia tanggal 26 Mei 2015).

Dampak lingkungan atas konsumsi rokok juga sama sekali tidak mendapatkan tempat di dalam draft regulasi ini. Padahal, puntung rokok adalah sebuah permasalahan lingkungan yang sangat besar. Bukan saja karena jumlahnya yang sangat banyak—di dunia diperkirakan setidaknya 4,5 triliun dari seluruh rokok yang dikonsumsi pada tahun 2014, yaitu antara 5,8 – 6 triliun (lihat publikasi World Lung Federation bertajuk Tobacco Atlas 2015 serta artikel Novotny dan Slaughter Tobacco Product Waste: An Environmental Approach to Reduce Tobacco Consumption yang dipublikasikan dalam Current Environmental Health Report Mei 2014). Dibandingkan dengan jumlah sampah yang nomor dua dan nomor tiga terbanyak dikumpulkan di seluruh aktivitas pembersihan pantai—yaitu plastik pembungkus makanan dan botol minuman plastik—puntung rokok jumlahnya hampir dua kali lipatnya (Ocean Conservancy, 2012). Di Indonesia, kondisinya setali tiga uang, kalau bukan malah lebih buruk.

Padahal, puntung rokok memiliki kandungan racun sebagaimana yang ada pada tembakau yang dibakar, plus kandungan racun yang berada pada filternya. Filter rokok adalah selulosa asetat yang tidak biodegradable, sehingga akan berada di alam sangat lama, sambil terus meracuni tanah dan air di mana ia dibuang (Novotny dan Slaughter, 2014). Yang mengherankan adalah bahwa Indonesia telah menyatakan bahwa nikotin merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (lihat lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun), namun tak pernah meminta perusahaan rokok untuk melakukan pengelolaan puntung rokok sebagai limbah B3.

Pendek kata, bagian pendahuluan dari draft regulasi ini akan melanjutkan pembiaran industri rokok untuk tidak bertanggung jawab secara memadai atas seluruh dampak negatif yang ditimbulkannya. Sebagaimana yang akan ditunjukkan pada bagian berikut, sangat kentara bahwa draft regulasi ini sama sekali tidak memerhatikan pemangku kepentingan yang manapun, melainkan hanya memberikan landasan hukum bagi ekspansi industri rokok di Indonesia, dengan memastikan bahwa tak ada tanggung jawab yang mereka atas dampak yang ditimbulkan, bahkan dengan mengatur bahwa pajak doa (cukai) yang diambil juga akan dipergunakan untuk ekspansi industri.

Kepentingan Industri pada Pasal-pasal Selanjutnya
Pada Pasal 3, Tujuan, di situ dinyatakan bahwa tujuan pertama adalah meningkatkan produksi tembakau, kemudian meningkatkan industri tembakau. Setelah menyatakan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi petani dan pekerja pertembakauan, barulah kemudian muncul tujuan melindungi kesehatan masyarakat di posisi terakhir.

Bagaimanapun, orang sangat mungkin membacanya sebagai prioritas. Produksi tembakau, yang dinyatakan dilakukan oleh petani tembakau nasional adalah prioritas tertinggi. Tapi betulkah begitu? Melihat keseluruhan pasal-pasal lain, kita akan segera mengetahui bahwa kepentingan petani di situ hanyalah pajangan belaka, demikian juga tujuan-tujuan lainnya. Kecuali tujuan mengembangkan industri!

Distribusi, yang diatur dalam Bab 5, Pasal 12-16, mengemukakan bahwa distribusi dimaksudkan untuk membela kepentingan petani dan pelaku usaha. Namun di situ tak ada pembatasan impor, sama sekali. Padahal, kenaikan tembakau impor sangatlah cepat terjadi beberapa tahun belakangan. Kini bahkan majoritas tembakau yang dipergunakan untuk produksi rokok Indonesia berasal dari negara lain. Juga, sama sekali tak ada pengutamaan pembelian tembakau lokal. Memang, di Pasal 20 muncul pernyataan bahwa kandungan tembakau lokal minimal 80% dan impor maksimal 20% di setiap produk. Tetapi, itu adalah pasal yang ompong, lantaran tak ada sanksi bila pelaku usaha melanggar ketentuan ini. Pemeriksaan atas Bab X, Pasal 52-55 yang mengatur sanksi akan menunjukkan hal itu secara gamblang.

Pasal yang mengatur Peringatan Kesehatan, yaitu Pasal 26, mengembalikan Indonesia ke masa lampau, benar-benar menjadi pariah dalam pengendalian dampak negatif rokok di seluruh dunia. Pasal tersebut mengusulkan peringatan kesehatan tertulis dan peringatan bergambar yang ukurannya adalah 40% dari luasan muka dan belakang bungkus rokok. Besar hurufnya hanya 3 milimeter, dan tak ada lagi pengaturan lainnya yang substansial. Padahal, seluruh dunia bukan saja bergerak ke arah peringatan bergambar yang jauh lebih besar proporsinya dari 40%—karena berbagai riset menunjukkan keampuhan gambar untuk mencegah orang mulai merokok—melainkan hingga penyeragaman bungkus rokok (plain packaging) yang dasar ilmiahnya sangat kuat (lihat misalnya artikel dari White, Williams dan Wakefield bertajuk Has the introduction of plain packaging with larger graphic health warnings changed adolescents’ perceptions of cigarette packs and brands? yang diterbitkan dalam jurnal Tobacco Control Vol. 24/ii, 2015). Dengan mengunci pada luasan 40%, maka tak akan ada lagi perluasan gambar, atau bahkan plain packaging.

Pasal 31 Ayat 2 draft itu menyatakan bahwa “Dana bagi hasil Cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan pertanian tembakau.” Ini sangatlah menggelikan. Cukai adalah sebuah pajak dosa (sin tax atau Pigouvian tax, yang berasal dari nama Arthur Pigou, ekonom Cambridge yang mengusulkan bentuk pajak ini) yang dibayarkan karena dampak negatif dari sebuah produk. Pemanfaatannya adalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari produksi dan konsumsi produk yang dikenai cukai itu, selain untuk usaha-usaha mengendalikan produksi dan konsumsi produk tersebut. Pengenaan cukai, dengan demikian, bertujuan untuk menurunkan bahkan menghilangkan produksi dan konsumsi produk masih dinyatakan legal namun membawa mudarat bagi suatu bangsa. Kalau kemudian cukai dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pertanian tembakau, ini bertentangan secara diametrikal dengan tujuan pengenaan cukai. Entah karena kepandiran atau kelicikan, hal ini sangatlah menggelikan.

Pasal 32 menyatakan bahwa “(1) Pengendalian konsumsi Produk Tembakau dilakukan untuk melindungi dan menjamin kesehatan setiap warga negara. (2) Pengendalian konsumsi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Produk Tembakau yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik langsung ataupun tidak langsung.” Namun kemudian sama sekali tidak bisa ditemukan di mana bentuk jaminan kesehatan atas mereka yang merokok, apalagi yang bukan perokok. Bentuk-bentuk yang diajukan sangatlah tidak memadai, kalau bukan malah menghina akal. Industri rokok—yang menyebabkan seluruh masalah ini—sama sekali tidak dikenai tanggung jawab apapun untuk kepentingan itu. Bagaimanapun, cukai yang jumlahnya tak seberapa bila dibandingkan dengan dampak negatif atas kesehatan yang timbul. Dan, itu semua dibayarkan oleh para perokok, bukan oleh industri rokok, karena perusahaan-perusahaan rokok hanya memasukkan cukai tersebut ke dalam harga rokok.
Bagaimana dengan pengaturan iklan, promosi dan sponsor? Pasal 36 mengaturnya dengan sangat mengambang, yaitu “…jumlah terbatas dan waktu tertentu.” Seberapa banyak jumlah itu dan kapan waktunya, tak ada penjelasan lebih lanjut. Iklan dan promosi yang menggunakan mereka yang di bawah usia 18 tahun memang dilarang dengan ancaman sanksi, namun jelas tak perlu pengiklan atau promotor sebaya untuk tetap bisa menarik perhatian anak-anak di bawah umur untuk mulai mencoba merokok. Selama paparan iklan dan promosi meraja lela, selama itu pula anak-anak terbujuk untuk mencoba merokok. Demikian juga dengan sponsor, yang dilarang untuk kegiatan mereka yang di bawah 18 tahun. Tetapi, apakah mata anak-anak terlindungi dari kegiatan itu?

Kemunduran besar juga ditunjukan pada Pasal 41, tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. ‘Asap’ adalah kata kuncinya. Di tempat-tempat yang disebutkan di situ, asap rokok memang dilarang. Tapi kegiatan penjualan, iklan, promosi, dan sebagainya sama sekali tidak dilarang. Jadi, kalau pasal tersebut diterapkan, kita mungkin saja akan melihat rumah sakit dan sekolah di mana rokok dijual atau diiklankan. Lebih gila lagi, tak ada sama sekali sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut. Baik pengelola gedung maupun orang yang merokok sembarangan akan melenggang dari konsekuensi apapun. Ketika ancaman sanksi tak ada—atau ada ancaman namun tiada penegakan—tentu pelanggaran akan marak.

Sementara itu, berbagai pelanggaran lainnya mendapatkan sanksi sangat ringan. Di Pasal 53 misalnya, menjual rokok kepada anak-anak hanya diganjar hukuman paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta. Karena ketentuannya adalah maksimal, maka tak salah bila nantinya hakim memutuskan bahwa pelakunya dihukum 1 detik dan/atau didenda Rp10 ribu. Kita tahu bahwa potensi pelanggaran atas ketentuan penjualan rokok terhadap anak-anak sangatlah tinggi. Hingga sekarang, hampir tak ada penjual rokok yang memenuhi ketentuan pembatasan umur penjualan. Kalau ketahuan menjual rokok kepada anak-anak, lalu diprotes masyarakat yang peduli, mereka dengan mudahnya bilang bahwa si anak mengaku membelinya untuk orang tuanya.

Dengan segala ketentuan yang condong kepada kepentingan industri, kita akan melihat konsumsi rokok meroket di negeri ini. Ini akan membuat generasi yang bukan saja status kesehatannya memburuk, produktivitasnya menurun, namun juga secara agregat akan membuat bencana demografis. Kita sedang berada pada ambang sebuah periode bernama bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita menjadi besar, melampaui yang tidak produktif. Namun, bonus tersebut benar-benar terancam menjadi bencana, bila penduduk di usia produktif itu malahan digerogoti produktivitasnya oleh masalah kesehatan dan pengeluaran yang menurunkan kemampuan belanja barang dan jasa yang lebih esensial.

RUU tersebut juga membebani pekerja pabrik rokok. Tak ada sama sekali pasal yang memberikan perlindungan kepada mereka dari ancaman PHK oleh perusahaan rokok. Sejak tahun 2008 jumlah pekerja perusahaan rokok terus menurun. Bukan karena pengetatan regulasi soal rokok apalagi karena FCTC—yang tak kunjung diaksesi oleh Pemerintah RI—melainkan karena industri rokok terus saja melakukan mekanisasi, menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Ini terlihat dari terus naiknya proporsi produksi Sigaret Kretek Mesin dibandingkan dengan produksi yang lain. Karena persaingan dengan mesin juga, para pekerja industri rokok tetap berada pada kasta terbawah para pekerja di Indonesia dalam urusan upah. Banyak pekerja pabrik rokok yang hingga kini diupah di bawah UMR.

Setelah menyengsarakan petani, konsumen, dan pekerja, RUU juga bakal membuat bangkrut Pemerintah kita. Beban rehabilitasi mereka yang sakit dirancang untuk ditanggung oleh pemerintah, sebagaimana yang bisa dilihat di Pasal 45. Padahal, sebagaimana yang dibeberkan dalam penelitian Dr. Soewarta Kosen (2015), ketika di tahun 2013 industri rokok membayar pajak Rp26 triliun dan konsumennya membayar Rp103 triliun cukai—yang merupakan denda karena suatu produk memiliki dampak negatif—pada saat yang sama total biaya yang timbul akibat masalah kesehatan saja jumlahnya melampaui Rp378,75 triliun. Belum lagi kalau biaya kerusakan sosial dan lingkungan juga dihitung dengan saksama. Seluruh biaya itu akan menjadi beban Pemerintah. Semakin banyak rokok diproduksi dan dikonsumsi, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah dan masyarakat.

Apakah kita akan membiarkan Indonesia menjadi asbak raksasa tempat puntung rokok dibuang oleh industri rokok yang majoritas pangsa pasarnya kini dikuasai perusahaan asing? Sampoerna telah dimiliki oleh Philip Morris, sementara BAT memiliki Bentoel. Itu semua pihak telah mengetahuinya. Namun, terdapat berbagai indikasi bahwa Djarum kini telah dimiliki oleh Japan Tobacco International (JTI), setelah sebelumnya dibeli oleh Gallaher di tahun 2005 (lalu Gallaher diakuisi oleh JTI pada tahun 2007). Laman http://www.liquisearch.com/djarum menuliskan “Djarum of Gelora Djaja/PT Gallaher Indonesia of PT Japan Tobacco Indonesia (before PT Wikatama Indah, PT. Stevania Ultra Tobacco, and PT Leni Jaya) is a major Indonesian kretek (clove cigarette) brand/manufacturer, subsidiary of Gallaher Group and the 4th largest Indonesian cigarette company (after Nojorono). It was founded in April 21, 1951 by Oei Wie Gwan in Kudus, Central Java, prior to its April 2007 acquisition by Gelora Djaja.”JTI sendiri sebelumnya juga telah membeli Wismilak. Sementara, Gudang Garam juga dinyatakan berbagai sumber adalah salah satu anak perusahaan dari Imperial Tobacco (lihat lama https://www.evi.com/q/what_are_the_subsidiaries_of_imperial_tobacco_group_plc yang menyatakan bahwa “Imperial Tobacco is the parent company of PT Gudang Garam, Altadis and Reemtsma.” Kalau kemudian pangsa pasar kelima grup ini digabungkan, maka kemungkinannya hampir atau bahkan lebih dari 84% dari seluruh pangsa pasar rokok dikuasai oleh perusahaan asing.

Pemerintahan SBY dahulu pernah menjanjikan lewat Roadmap Industri Hasil Tembakau (Permenperin 117/2009) bahwa mulai tahun 2015-2020 produksi rokok di Indonesia akan dipatok sebesar 260 milyar batang, dan kesehatan akan menjadi perhatian utama. Produksi rokok di tahun 2014 dilaporkan sudah mencapai 362 milyar batang, atau 102 milyar batang di atas yang dijanjikan. Pemerintahan SBY gagal memenuhi janjinya untuk mengendalikan produksi (dan konsumsi) rokok di Indonesia.

Pemerintahan Jokowi juga tampaknya akan ingkar janji dalam memerhatikan kesehatan dan kesejahteraan warga Indonesia. Permenperin Nomor 63/2015 yang telah terbit pada Agustus 2015 telah merancang peningkatan produksi rokok sebanyak 5-7,4% per tahunnya. Padahal, laju pertumbuhan penduduk Indonesia, menurut BKKBN, hanyalah 1,49%. Ini akan membuat konsumsi rokok penduduk Indonesia, yg secara rerata kini adalah 12,3 batang per hari, menurut data Riskesdas 2013, menjadi semakin meningkat. Dengan rancangan pertumbuhan yang demikian, maka jumlah batang rokok yang diproduksi antara 2015-2020 ditetapkan oleh Kemenperin adalah sebagai berikut: 399, 421, 445, 470, 496, dan 524 miliar batang. Artinya pada tahun 2020 sudah melampaui 2 kali lipat angka yang ditetapkan oleh Roadmap 2009.

Konsekuensi dari jumlah itu adalah bahwa jumlah tembakau yang dibutuhkan akan meningkat pesat, yaitu dari 2015-2020 akan menjadi 339, 359, 382, 407, 435, dan 467 ribu ton. Ini artinya juga merancang pertumbuhan konsumsi dalam kecepatan yang kurang lebih sama, kecuali apabila pertumbuhan proporsi ekspor rokok lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produksi. Dengan berbagai kesulitan produksi tembakau yang dialami petani—serta pasal ompong soal kewajiban 80% dari tembakau lokal—maka sangat jelas yang akan terjadi adalah semakin banyaknya tembakau impor yang membanjiri industri rokok dalam negeri.

Sangat jelas, draft RUU yang kini digodok oleh DPR akan terus meningkatkan produksi, menguatkan posisi yang sudah dibuat dengan pengaruh industri rokok dalam Permenperin 63/2015. Kalau ini dibiarkan, janji soal pembatasan produksi dan konsumsi dan perhatian terhadap kesejahteraan dan kesehatan jelas akan teringkari. Akankah Pemerintahan Jokowi menyetujui pengkhianatan segelintir anggota DPR terhadap rakyat Indonesia, khususnya generasi mendatang, melalui RUU yang hanya melayani kepentingan industri ini? Kalau setuju, berarti setali tiga uang dengan mereka yang mengajukan RUU tersebut. Namun, demi masa depan Indonesia yang lebih baik, seharusnya Pemerintahan Jokowi tidak menyetujui RUU yang hanya melayani kepentingan industri rokok itu. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada menterinya yang telah menjadi pelayan industri rokok seharusnya juga konsisten dengan itu.

Tulisan ini merupakan bahan diskusi dalam konferensi pers “Korupsi dan Pertembakauan, Siapa Sponsornya?” yang diselenggarakan oleh Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) pada tanggal 15 Oktober 2015. Tulisan ini juga merupakan pengembangan dari tulisan yang telah dimuat di majalah GeoTimes edisi 14 September 2015 dengan judul “RUU Pertembakauan: Di Bawah Kangkangan Industri Rokok.”

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*