uvktRez2vK

Mencari Formula Cukai yang Rasional, Adil, dan Berorientasi Kepentingan Nasional

Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia
Ketika kita diminta untuk membayar atas sesuatu hal, maka ada dua alasannya. Pertama, karena kita adalah penerima manfaat dari hal itu. Kedua, karena kita menghasilkan sesuatu yang merugikan masyarakat luas. Pembayaran pertama dilandasi oleh beneficiary pays principle sementara yang kedua dilandasi oleh polluter pays principle.
Sangat wajar bila kita yang menerima manfaat kemudian membayar harga tertentu. Komponen harga itu bisa terdiri dari biaya produksi dan transportasi, dan bila hal yang kita manfaatkan itu diproduksi perusahaan, maka ada komponen keuntungan juga di dalamnya.
Sebaliknya, wajar juga sebagai pihak yang merusak kita kemudian membayar biaya pemulihan dari yang kita rusak. Itu karena sesungguhnya tak satupun di antara kita yang memiliki hak untuk merusak. ”There’s no such thing as right to pollute,” demikian kata para akademisi yang mendalami masalah ini.  Memang, kita tak boleh menganggap Bumi sebagai tempat yang bisa dirusak, walau Bumi memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri (homeostasis).  Kemampuan homeostasis juga dimiliki oleh mereka yang menghuni Bumi—manusia dan makhluk lainnya—namun kita tak bisa juga memilih untuk mencemari diri sendiri, apalagi manusia dan makhluk lain.
Cukai adalah bentuk pembayaran kedua, bukan yang pertama. Cukai, sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No 39/2007 dikenakan terhadap barang yang memiliki karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif, dan perlu pembebanan demi keadilan. Singkatnya, cukai adalah denda lantaran karakteristik negatif dari objek cukai. Oleh karena itu, cukai sebenarnya tak bisa dibanggakan sebagai pemasukan untuk negara, apalagi sumbangsih. Cukai adalah pengakuan dosa dan pembayaran kompensasinya.
Secara teoretis, cukai adalah bentuk Pigouvian Tax, bentuk pajak yang dikenakan karena eksternalitas negatif.  Sebagaimana yang dianjurkan oleh Arthur Pigou, ekonom Universitas Cambridge yang menemukan konsep ini, ia harus dihitung secara cermat, agar eksternalitas negatif itu benar-benar bisa terkompensasi. Dalam kasus-kasus di mana eksternalitas negatif sangatlah besar, jelas pihak yang melakukannya akan memutuskan untuk berhenti menciptakan eksternalitas negatif untuk menghindari pembayaran—sementara, yang eksternalitas negatifnya kecil mungkin lebih memilih untuk membayarnya, kecuali bila upaya menghilangkan eksternalitas negatif itu lebih murah. Manakala berhenti menciptakan eksternalitas negatif itu ternyata sangat mahal biayanya, maka pencipta eksternalitas negatif akan berhenti sama sekali, lantaran aktivitasnya secara ekonomi sudah tak masuk akal. Pigouvian Tax atau cukai memang merupakan mekanisme disinsentif.
Namun, dengan pengertian di atas, peluang ketidakberesan akan muncul manakala perhitungan eksternalitas negatif itu tak  dilakukan dengan cermat. Atau, dengan berbagai dalih hasil perhitungan itu diabaikan, digantikan dengan transaksi antara pemungut cukai (pemerintah) dengan pihak pencipta eksternalitas negatif (biasanya perusahaan).  Bila pungutan cukai disandarkan pada transaksi, bukan pada besaran eksternalitas negatif, maka kesaktian cukai sebagai mekanisme disinsentif kemudian berkurang. Ia bukan lagi Pigouvian Tax yang sesungguhnya, melainkan bentuk quasi atau ersatz atasnya.  Korupsi—yang kemungkinan besar mendasari transaksi yang menghindari atau mengabaikan hasil perhitungan yang cermat atas biaya eksternalitas negatif—adalah musuh Pigouvian Tax yang terbesar.  Karenanya, siapapun yang memungut cukai, atau yang mengawasinya, harus hati-hati dengan kemungkinan tersebut.  Ketika patut diduga bahwa cukai yang dikenakan ternyata tak sesuai dengan besaran dampak negatif yang timbul, maka itulah tanda-tanda korupsi sedaang atau telah terjadi.
Lalu, apa itu cukai yang rasional, adil dan berlandaskan kepentingan nasional?
Cukai yang rasional—mengacu pada pengertian di atas—adalah cukai yang benar-benar setara dengan besaran dampak/eksternalitas negatif yg ditimbulkan produk objek cukai itu. Untuk itu, perhitungan mendetailnya harus dimulai dari bentuk-bentuk eksternalitas negatif sepanjang rantai nilainya, mulai dari produksi hingga habis terkonsumsi. Setiap jenis eksternalitas negatif kemudian diberi nilai yang masuk akal untuk bisa mengkompensasi kerusakan yang timbul.
Pilihan lainnya adalah meminta produsen objek cukai untuk terlebih dahulu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga menjadi lebih kecil.  Bagaimanapun,  penggunaan instrumen (dis)insentif ekonomi untuk menanggulangi dampak juga memiliki tujuan pendidikan.  Dalam hal ini, tujuan yang terpenting adalah dampak negatif yang timbul bisa dikurangi hingga menjadi seminimal mungkin, bukan untuk mendapatkan kompensasi.  Setelah pengurangan dampak negatif dilaksanakan, baru kemudian perhitungan mendetail atas nilai ekonomi dampak negatif residual dilakukan untuk menentukan besaran cukai.  Demikian yang rasional.
Keadilan dalam cukai itu terkait dengan pemanfaatannya. Cukai yang adil itu dipergunakan untuk mengerem pertumbuhan produk yg menjadi objek cukai itu, serta diberikan kepada seluruh pihak—manusia dan alam—yang dirugikan oleh produk objek cukai, sebagai kompensasi, sesuai dengan besaran kerugian yg dirasakan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, agar benar-benar adil, maka cukai seharusnya mengalami proses earmarking, sehingga penggunaannya tidak diselewengkan untuk keperluan lain.
Cukai dari rokok, misalnya, seluruhnya harus dipergunakan untuk mengurangi konsumsi rokok, merestorasi lingkungan yang rusak karena pertanian tembakau dan sampah puntung rokok, juga membiayai orang-orang yang sakit karena rokok, serta mengurangi beban keluarga yang ditinggal oleh mereka yang meninggal karena rokok.  Di Indonesia, pemanfaatan cukai rokok untuk kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas belum sepenuhnya terjadi.  Padahal, kalau cukai dari rokok benar-benar dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya rokok seperti ide dasar Pigouvian Tax, maka Indonesia akan memiliki sumberdaya yang sangat besar untuk itu.  Soal iklan rokok saja kita masih tertinggal jauh.  Di negeri-negeri beradab, iklan rokok bukan saja telah dibatasi secara ketat bahkan dilarang sepenuhnya.  Malahan, kita bisa melihat iklan-iklan kesehatan berupa peringatan bahaya rokok, anjuran untuk berhenti merokok, dan pertolongan yang bisa diberikan.  Iklan-iklan seperti itu dibiayai dari cukai rokok.
Seandainya saja sekitar 5-10% dari seluruh total cukai rokok kita pergunakan untuk mendidik masyarakat sebagai upaya pencegahan, maka pertumbuhan perokok anak-anak dan remaja kemungkinan besar bisa kita cegah.  Lalu 90-95% sisanya dipergunakan untuk upaya penanggulangan dampak negatif rokok, maka beragam kerugian masyarakat yang timbul akan benar-benar dihilangkan.  Tentu, dengan asumsi bahwa perhitungan biaya yang timbul atas dampak negatifnya sudah tepat.  Dalam kondisi sekarang, dengan dasar perhitungan yang belum sepenuhnya mengacu pada konsep Pigouvian Tax saja, 5-10% dari cukai rokok besarannya melampaui Rp5-10 triliun per tahun.  Jumlah itu akan cukup untuk membiayai kampanye yang massif, termasuk untuk membayar media luar ruang yang selama ini didominasi oleh iklan rokok.  Pemda progresif seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung akan bisa mendapatkan dukungan yang signifikan dalam memperjuangkan kesehatan warganya dari dana ini.  Dan, para pengusaha periklanan tak perlu khawatir kehilangan pendapatan.
Di sisi yang lain, 90-95% dari nilai cukai rokok di Indonesia besarnya adalah sekitar Rp100 triliun per tahun 2014.  Itu—sekali lagi—masih belum didasarkan pada perhitungan biaya eksternalitas negatif yang sesungguhnya.  Namun, kalau jumlah itu kemudian dipergunakan untuk memulihkan berbagai kerusakan yang timbul akibat produksi dan konsumsi rokok, maka ada banyak yang bisa terpulihkan seperti sedia kala.  Untuk lingkungan, kerusakan-kerusakan hutan yang parah akibat pertanian tembakau—seperti di Temanggung dan Sumbawa Barat—bisa direhabilitasi dengan sumberdaya yang jauh lebih besar dibandingkan yang tersedia sekarang.  Bantuan pengobatan untuk mereka yang sakit dan santunan untuk keluarga yang anggotanya meninggal karena rokok bisa diusahakan.  Pun demikian dengan bentuk-bentuk kerugian lainnya.
Akhirnya, cukai yang berorientasi nasional adalah yang penarikan dan pemanfaatannya menghasilkan manfaat bersih positif terbesar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti cukai yang benar-benar bersifat Pigouvian Tax, serta dipergunakan untuk pengendalian dan kompensasi kerusakan sedemikian hingga masyarakat Indonesia tak dirugikan oleh produk objek cukai itu sesedikit apapun. Cukai yang ”nasionalis” tak boleh hanya menguntungkan sebagian warga negara Indonesia tetapi merugikan yang lain. Apalagi, kalau hanya menguntungkan sebagian kecil dan merugikan sebagian besar masyarakat. Cukai yang masih menyisakan beban bagi mereka yang dirugikan oleh eksternalitas negatif akibat produksi dan konsumsi objek cukai tak bisa disebut berorientasi kepentingan nasional.
Kalau kemudian kita sadar bahwa penarikan dan pemanfaatan cukai di Indonesia masih jauh dari kondisi ideal—yang diuraikan  lebih jauh menjadi rasional, adil, dan berorientasi kepentingan nasional ini—maka mengupayakannya menjadi kewajiban kita bersama.  Tentu, hal yang pertama kali perlu dilakukan adalah mendudukkan persoalan cukai ini di dalam proporsi pengetahuan yang tepat terlebih dahulu, baru kemudian mengambil langkah-langkah perhitungan ulang, memungutnya dengan baik, lalu mendistribusikannya secara adil.  Kalau memang diperlukan regulasi untuk itu, langkah-langkah regulatori tentu harus pula dilakukan.
No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*