csr-washing-industri-rokok-27-638

Menempatkan Aktivitas Sosial Industri Rokok

Seorang sahabat lama penulis tiba-tiba mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp: “Baru saja selesai membaca salah satu tulisanmu soal rokok.  Bikin banyak berpikir, seperti biasanya. Satu hal yang mengganggu: kalau industri rokok sudah dinyatakan secara global tak mungkin dianggap bertanggung jawab sosial, lalu apa yang bisa mereka lakukan?  Apakah lebih baik mereka meneruskan saja praktik CSR-washing yang selama ini mereka tunjukkan?”  Pertanyaan seperti itu agak sulit dijawab lewat Whatsapp juga, dan mungkin lebih baik jawabannya disampaikan kepada publik sekalian, agar jelas posisi penulis soal hal tersebut.

Memang, sejak tahun 2004 Badan Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan bahwa industri rokok tak mungkin dianggap bertanggung jawab sosial.  Dalam publikasi yang judulnya langsung memberikan kejelasan tentang kesimpulannya, Tobacco Industry and Corporate Responsibility: an Inherent Contradiction, WHO menjelaskan alasan-alasan mengapa mereka sampai kepada kesimpulan tersebut.  Pada dasarnya, karena dampak dari penggunaan produk industri rokok yang sangat negatif, maka apapun yang dilakukan industri rokok tidak akan membuat industri itu bisa dilabel sebagai industri yang bertanggung jawab sosial.

Palazzo dan Richter (2005) dalam CSR Business as Usual? The Case of the Tobacco Industry menimbang argumentasi WHO tersebut, lalu sampai pada kesimpulan bahwa bukan saja karena produknya yang berbahaya, namun juga karena perilaku wakil-wakil industri rokoklah maka perusahaan-perusahaan rokok dianggap bertentangan secara diametrikal dengan nilai-nilai CSR.  Yang dirujuk sebagai perilaku di situ terutama adalah kebohongan tentang dampak negatif konsumsi rokok yang mereka lakukan di hadapan publik, serta beragam upaya tak beretika untuk mencegah pengaturan rokok yang lebih ketat di Amerika Serikat.  “As a result, tobacco companies are not in the CSR business in the strict sense. Key aspects of mainstream CSR theory and practice such as corporate philanthropy, stakeholder collaboration, CSR reporting and self-regulation, are demonstrated to be ineffective or even counterproductive in the tobacco industry,” simpul Palazzo dan Richter.

Berbagai analisis yang dilakukan oleh banyak peneliti setelahnya membuktikan bahwa kesimpulan itu semakin kokoh.  Kalau CSR diartikan sebagai tanggung jawab atas dampak, dan perusahaan rokok harus bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkannya sepanjang rantai nilainya, maka mustahil mereka ber-CSR.  Oleh karena itu, banyak peneliti melabel apa yang dilakukan oleh berbagai industri kontroversial, termasuk perusahaan rokok, sebagai contoh dari Corporate Social Irresponsibility atau CSI (mis. Bartlett, Ihlen dan May, 2012; Clark dan Grantham, 2012)  Beragam standar CSR telah muncul—seperti ISO 26000 Guidance on Social Responsibility serta Global Reporting Initiative—dan semakin membuktikan bahwa industri rokok tak mungkin memenuhi ekspektasi dalam CSR (SEATCA, 2014).  ISO 26000 misalnya secara tegas melarang substansi karsinogenik dipergunakan dalam proses produksi, apalagi untuk dikonsumsi (ISO, 2010).

Pertanyaannya kemudian apakah perusahaan rokok dibiarkan saja melakukan beragam aktivitas sosial yang memberikan kesan mereka menjalankan CSR secara sungguh-sungguh, padahal mereka tak mungkin ber-CSR?  Tampaknya tidak.  Ada banyak negara yang kini melarang mereka melakukan berbagai aktivitas sosial kepada masyarakat, karena tak ingin aktivitas sosial itu menjadi bentuk promosi yang baru.  Padahal, di bawah WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), yang sudah diratifikasi oleh lebih dari 180 negara, seluruh bentuk iklan, promosi, dan pemberian sponsor—dikenal sebagai TAPS: Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship—benar-benar dilarang.  Ada juga negara-negara yang tidak melarang sepenuhnya aktivitas sosial perusahaan rokok, namun melarang perusahaan rokok mengkomunikasikannya.   Dengan melarang komunikasi atas aktivitas sosial, menurut pertimbangan pemerintah negara-negara yang mengambil jalur demikian, perusahaan rokok kehilangan insentif untuk melakukan aktivitas sosialnya.

 

Jalal

Chairperson of Advisory Board

Social Investment Indonesia

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*