dpr-ruu

Mengapa RUU Pertembakauan dan RUU Kebudayaan Harus Dihentikan?

Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Di Senayan, para anggota DPR tertentu sedang membuat kesepakatan jahat untuk membunuh Indonesia. Paket kejahatan itu dibungkus dalam RUU Pertembakauan dan RUU Kebudayaan, yang menjamin keberlangsungan bunuh diri massal di Indonesia, dengan jumlah korban yang direncanakan semakin besar setiap tahunnya.

Bunuh diri massal? Demikianlah. Karena rokok diketahui bertanggung jawab terhadap kematian setidaknya 217.400 orang Indonesia di tahun 2014, dengan sekurang-kurangnya 25.000 orang adalah perokok pasif. Statistik itu dicatat dalam Tobacco Atlas 2015. Dalam berbagai kesempatan, para anggota DPR itu telah menyatakan ketidakpercayaannya terhadap ilmu pengetahuan yang telah menyatakan bahaya rokok bagi kesehatan dan kehidupan. Padahal, ilmu pengetahuan soal itu telah mapan sejak tahun 1950, dan industri rokok sendiri tidak menyangkalnya. Ketidakpercayaan itu mungkin saja datang dari kebodohan atau ketidakpedulian atau kepentingan tertentu yang mereka dukung. Namun tampaknya bukan yang pertama, karena wakil-wakil rakyat terpilih itu secara rerata memiliki pendidikan formal yang tinggi.

Dampak konsumsi rokok sendiri bukan ‘sekadar’ terkait dengan kesehatan. Bagi yang percaya bahwa tanpa kesehatan semua hal tidak ada artinya, argumentasi bahaya terhadap kesehatan individu sebetulnya sudah cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Namun tampaknya tidak begitu dengan para anggota DPR itu, sehingga diperlukan penjelasan beragam dampak lain dari rokok.

Secara ekonomi, rokok telah membuat masyarakat miskin—petani, nelayan dan buruh merupakan konsumen terbesar rokok—semakin miskin, sebagaimana yang dinyatakan oleh laporan BPS sejak bertahun-tahun lalu. Lingkaran kemiskinan itu terjadi lantaran proporsi pendapatan yang dipergunakan untuk membeli rokok sangatlah tinggi (nomor dua setelah beras!) dan produktivitas menjadi rendah karena sakit. Kementerian Kesehatan sendiri telah menyatakan bahwa kerugian ekonomi akibat dampak kesehatan rokok adalah sebesar Rp378,75 triliun di tahun 2013. Pada saat yang sama, industri rokok membanggakan diri telah ‘menyumbang’ cukai sebesar Rp103 triliun. Siapa yang menanggung kerugian ekonomi akibat selisih sebesar Rp275,75 triliun itu? Masyarakat dan Pemerintah.

Secara sosial, rokok telah membuat membuat status kesehatan dan pendidikan masyarakat menjadi korban, lantaran pendapatan yang bisa dipergunakan untuk membiayainya malahan dipergunakan untuk konsumsi rokok. Kita kerap mendengar keluhan anggota masyarakat dari kelompok miskin bahwa mereka tak bisa membayar biaya kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya, sehingga martabat mereka tak bisa terangkat. Alih-alih, mereka dapat terperosok ke dalam kondisi sosial yang semakin tak menguntungkan, lantaran candu yang terdapat pada setiap batang rokok tak bisa membuat mereka berpikir rasional untuk menempatkan kesehatan dan pendidikan di atas konsumsi rokok.

Rokok juga membuat lingkungan semakin buruk karena milyaran puntung rokok yang dibuang setiap tahunnya di negeri ini terus meracuni tanah dan air. Puntung tersebut, karena filternya bersifat non-biodegradable akan berada di alam selama bertahun-tahun. Nikotin, sebagaimana yang diatur oleh regulasi di Tanah Air, adalah termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun perusahaan rokok tidak pernah bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan limbah puntungnya sebagaimana pengolahan limbah B3 yang seharusnya. Sementara, proses produksi rokok sendiri sangat destruktif, terutama menyebabkan deforestasi yang parah. WALHI Provinsi NTB misalnya pada bulan Agustus 2015 melaporkan bahwa akibat budidaya dan pengomprongan tembakau provinsi ini terancam tidak memiliki hutan lagi dalam waktu satu dekade mendatang. Belasan ribu hektare hutan di Temanggung juga dinyatakan oleh Pemda-nya telah hilang untuk memasok tembakau bagi industri rokok.

Tetapi, anggota-anggota DPR itu tidak peduli terhadap beragam dampak negatif di atas. Mereka terus saja berdalih melindungi petani tembakau dan pekerja industri rokok, dengan berulang kali menyebutkan bahwa jumlah petani tembakau adalah 2 juta orang, dan pekerja industri rokok adalah 600 ribu orang. Ini semua adalah pembohongan terhadap publik. Kementerian Pertanian mencatat bahwa di tahun 2015 ini jumlah petani tembakau adalah 550 ribu orang, sementara Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa jumlah pekerja industri rokok adalah 285 ribu orang di tahun 2012.

Kecenderungan jumlah keduanya terus menyusut. Bukan karena hal lain, tetapi karena perusahaan rokok jauh lebih suka mengimpor tembakau dan melakukan mekanisasi untuk menggantikan tenaga kerja. Pada tahun 2013 volume impor mencapai 121 ribu ton dengan kecenderungan terus naik, melampaui volume produksi tembakau lokal yang dipergunakan untuk industri rokok dalam negeri. Karena setiap mesin bisa menggantikan 900-1.000 pekerja, maka PHK terus terjadi. Kalau statistik tenaga kerja diperhatikan, maka tenaga kerja di sektor industri rokok terus turun jumlahnya sejak tahun 2008. Ini, sekali lagi, disebabkan oleh mekanisasi, bukan lantaran naiknya cukai, sebagaimana yang terus-menerus dinyatakan oleh pendukung industri rokok. Buktinya sederhana: pada periode penurunan tenaga kerja itu, jumlah produksi rokok terus saja meningkat. Kenaikan cukai memang tampaknya telah berhasi melambatkan pertumbuhan, tapi sama sekali belum membuat produksi dan konsumsi rokok menurun.

Kalau pasal-pasal dalam RUU Pertembakauan dicermati, tak ada sama sekali perlindungan terhadap petani tembakau dalam negeri maupun pekerja industri rokok. Tak ada keharusan mengutamakan pembelian tembakau lokal dengan harga yang baik, tak ada pembatasan impor, dan tak ada sanksi apapun bila industri rokok merugikan para petani. Tak ada pembatasan mekanisasi atau perlindungan apapun untuk para pekerja. Petani dan pekerja pasti dirugikan oleh RUU tersebut. Ini menunjukkan wajah RUU Pertembakauan yang sebenar-benarnya, yaitu pelayan kepentingan industri rokok belaka.

Sementara, di RUU Kebudayaan, ‘kretek tradisional’ malahan diangkat ke posisi yang sangat terhormat, dengan Pemerintah diminta—di antara sekian banyak tugas lainnya—untuk melindungi, menyosialisasikan, dan memromosikannya. Candi dan bangunan tradisional lainnya, batik dan kain tradisional lainnya, wayang dan bentuk-bentuk teater tradisional lainnya, tak satupun disebutkan secara spesifik dalam RUU itu. Namun kretek malahan ditempatkan sedemikian tingginya, dibuat setara dengan warisan budaya, bahasa, dan kepercayaan tradisional. Tidakkah ini menghina akal sehat?

Anggota-anggota DPR yang mendukung kedua RUU itu terus membuta-tuli atas masukan banyak pihak yang disandarkan pada ilmu pengetahuan. Mereka tetap meneruskan paket legislasi yang satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah para pemilik modal perusahaan rokok. Apakah kita akan membiarkan saja persekongkolan jahat ini berlangsung?

Setelah produksi dan konsumsi rokok menggagalkan Indonesia mencapai tujuan-tujuan Millennium Development Goals (MDGs) di tahun ini, akankah kita biarkan anggota-anggota DPR itu menghilangkan peluang kita untuk mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030? Sebuah analisis yang mendalam telah dilakukan oleh van Eichborn dan Tanzmann (2015) dan hasilnya sangatlah tegas: bila konsumsi rokok tidak dikendalikan, maka suatu negara akan kesulitan untuk bisa memenuhi 11 dari 17 tujuan dan 68 dari 169 target SDGs. Kesimpulan itu membuat kedua pengarang memberi judul makalah mereka Tobacco: Antisocial, Unfair, Harmful to the Environment.

Presiden SBY pernah mengeluarkan Perpres 28/2009 tentang Roadmap Industri Hasil Tembakau yang membatasi produksi rokok pada jumlah 260 milyar batang per tahun antara 2015-2020. Kini pembatasan tersebut telah jauh dilanggar oleh industri rokok, dengan jumlah yang lebih dari 100 milyar batang lebih banyak dibandingkan yang diijinkan. Perpres itu juga menyebutkan bahwa mulai tahun 2015, kesehatanlah yang diutamakan, bukan lagi pendapatan dan ketenagakerjaan. Apakah kita akan membiarkan DPR menginjak-injaknya dengan terus memfasilitasi industri rokok melanggar pembatasan produksi dan pengutamaan kesehatan itu?

Jakarta, 22 September 2015

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*