Capture

Menghukum Pemakai Narkoba?

Fokus Penanganan Darurat Narkoba di Ujung yang Salah

Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Kegaduhan Baru, dan Salah Sasaran, Seputar Narkoba

Kalau alasan—atau sesungguhnya sekadar dalih?—memindahkan polisi Budi Waseso (BuWas) dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah kegaduhan yang ditimbulkannya selama menjadi Kabareskrim, tampaknya itu tak menghasilkan situasi yang dituju. Alih-alih mendatangkan ketenangan, BuWas segera saja menimbulkan kegaduhan baru. Kali ini seputar narkoba—yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya—yang akan menjadi bidang kerja barunya.

Pada hari pertama diketahui ia akan dilantik menjadi Kepala BNN, ia menyatakan ketidaksetujuannya dengan konsep pengguna narkoba sebagai korban. Ia ingin pengguna narkoba dihukum, bukan (sekadar) direhabilitasi. Langkah yang akan ia tempuh adalah berupaya mengubah UU 35/2009 tentang Narkotika melalui judicial review, untuk memastikan pendiriannya itu bisa dilaksanakan. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa rehabilitasi pengguna narkoba itu membebani keuangan negara.

Ada banyak pengamat yang kemudian menyatakan pendapatnya soal ini. Penempatan pengguna narkoba sebagai korban adalah hasil berbagai penelitian selama bertahun-tahun, serta pengalaman di banyak sekali negara yang paling sukses dalam mengendalikan narkoba. Dari hasil penelitian dan pengalaman tersebut, kriminalisasi atas penggunanya kemudian ditinggalkan oleh negara-negara yang memiliki masalah serupa dengan Indonesia. Lewat UU Narkotika, kita juga kemudian mengadopsi paradigma modern tersebut.

Pengguna narkoba berada di ujung spektrum permasalahan, yaitu di hilirnya. Untuk menagani permasalahan dengan komprehensif, tentu tak bisa konsentrasi diberikan sepenuhnya di hilir, melainkan harus lebih menuju ke arah hulu. Yang terbaik tentu saja benar-benar sampai ke hulu permasalahan. Pertanyaannya kemudian, di mana sesungguhnya hulu permasalahan narkoba itu?

Beberapa bulan yang lampau, bangsa ini seolah terbelah dua ketika Presiden Joko Widodo menolak memberikan grasi kepada para terpidana mati, mereka yang telah dinyatakan bersalah sebagai pengedar narkoba. Sebagian besar masyarakat tampaknya mendukung hukuman mati atas pengedar narkoba, dan kerap mengutip pernyataan yang dipopularkan oleh Jokowi, bahwa Indonesia sedang berada pada kondisi darurat narkoba. Banyak orang secara fasih mengutip data bahwa setiap hari 50 orang Indonesia meninggal karena penyalahgunaan narkoba, dan membenarkan bahwa lantaran jumlah korban sebanyak itu maka para pengedarnya pantas dihukum mati.

Mereka yang tak setuju dengan hukuman mati juga bukannya tidak setuju bahwa Indonesia berada pada situasi darurat narkoba. Bedanya adalah pada perhatian pada berbagai kemungkinan salah menghukum yang tak bisa diperbaiki bila sudah dieksekusi. Situasi hukum di Indonesia yang penuh hal-hal ‘mengejutkan’, membuat kemungkinan salah vonis terbuka, dan ini membuat banyak pihak—terutama para aktivis HAM—tidak menyetujui bentuk hukuman mati. Setidaknya, dalam pandangan mereka, moratorium hukuman mati perlu dilakukan sampai situasi hukum menjadi lebih baik di negeri ini. Ada pula di antara mereka yang benar-benar menentang hukuman mati karena menganggap bahwa pelaksanaan hukuman mati itu bertentangan sepenuhnya dengan hak hidup, yang masuk ke dalam HAM.

Rokok: Gerbang Penyalahgunaan Narkoba

Yang penting diingat oleh banyak pihak adalah bahwa sesungguhnya urusan pengedar narkoba itu belumlah juga merupakan hulu masalah. Ia baru ada di tengah-tengah saja, lantaran hulu sesungguhnya sudah diketahui memang bukan di situ. Pertanyaannya kemudian, ada di mana hulu permasalahan narkoba itu? Nikotin pada rokok. Demikian hipotesis Denise Kandel, profesor psikiatri pada Pusat Medis Universitas Columbia, pada tahun 1975. Hipotesis yang kemudian menjadi sangat terkenal dan kemudian didukung oleh bukti-bukti yang semakin banyak.

Hipotesis tersebut, yang dikenal dengan Gateway Theory, menyatakan bahwa penggunaan narkoba sesungguhnya mengikuti pola yang sangat khas, yaitu dibuka dengan merokok, menggunakan ganja dan/atau alkohol, kemudian mengonsumsi obat-obatan terlarang yang lebih kuat. Pada tahun 2007, sebuah metaanalisis yang dilakukan oleh lembaga The National Center on Addiction and Substance Abuse, yang juga berada di Universitas Columbia, menyimpulkan bahwa remaja perokok memiliki kemungkinan 5 kali lipat mengonsumsi minuman beralkohol dan 13 kali lipat menggunakan ganja dibandingkan remaja non-perokok. Selain itu, ketika telah dewasa, kemungkinannya menjadi lebih parah lagi. Orang dewasa yang mulai mencoba rokok di usia 12 tahun kemungkinannya 16 kali lipat menjadi pengguna ganja, 5 kali lipat menjadi pecandu minuman beralkohol, dan 7 kali lipat menjadi pengguna heroin dan kokain (CASA, 2007). Penelitian lainnya yang lebih awal bahkan menemukan peluang penyalahgunaan obat-obatan terlarang hingga 30 kali lipat di kalangan pelajar kelas 5-12 yang merokok (Torabi, et al., 1993).

Penelitian Amir Levine, dkk bertajuk Molecular Mechanism for a Gateway Drug: Epigenetic Changes Initiated by Nicotine Prime Gene Expression by Cocaine yang diterbitkan pada jurnal Science Translational Medicine, Vol. 3/107 2011 menjelaskan mekanisme biologis yang terjadi di tingkat molekul mengapa nikotin pada rokok menjadikan kemungkinan penyalahgunaan kokain menjadi besar. Walaupun teori ini bukannya tanpa kritik—terutama seputar mekanisme biologis yang masih dijelaskan lewat percobaan dengan hewan tikus—namun kesimpulan bahwa nikotin pada rokok memiliki pengaruh besar terhadap penggunaan beragam narkoba tampaknya memang sulit dibantah.

Apakah kita di Indonesia asing terhadap pengetahuan ini? Tampaknya tidak. BNN sendiri memiliki pemahaman yang demikian atas hubungan antara rokok dengan penyalahgunaan narkoba. Tautan
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/10852/rokok-gerbang-narkoba menjelaskan sikap BNN bahwa bukan saja rokok merupakan gerbang penyalahgunaan narkoba, melainkan juga merupakan bagian narkoba itu sendiri. Para aktivis pengendalian dampak negatif rokok juga telah banyak mengingatkan Pemerintah dan masyarakat atas hal ini. Kalau kita mengetikkan kata kunci “rokok gerbang narkoba”, maka jumlah artikel yang terkait dengan hal tersebut tidaklah sedikit.

Dengan penjelasan di atas kita tahu bahwa darurat narkoba di Indonesia sebenarnya terjadi lantaran kita membuka gerbang lebar-lebar pada rokok, di antara faktor-faktor lainnya. Dahulu, ketika rokok belum terlampau banyak jumlahnya, dan beragam narkoba belum bisa diperoleh dengan mudah, darurat narkoba tak terjadi. Kini, rokok menyerbu kita semua dalam jumlah luar biasa besar, membuat kita semua bukan hanya berhadapan dengan dampak negatif produksi dan konsumsi rokok, melainkan juga pada masalah yang mungkin lebih pelik.

Kalau kita bisa menyatakan bahwa Indonesia berada dalam darurat narkoba lantaran ada 50 orang meninggal setiap hari lantaran narkoba, selain ada 3,7-4,7 juta orang yang menyalahgunakan narkoba, dan negara menanggung kerugian Rp48,2 trilyun setahun lantaran narkoba—sebagaimana yang dinyatakan dalam hasil Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia tahun 2011: Kerugian Sosial dan Ekonomi (BNN, 2011)—bagaimana mungkin kita tidak melakukan kontrol yang kuat atas hulu dari semua kerugian itu? Lagipula, statistika soal rokok sebetulnya jauh lebih mengerikan. Menurut Tobacco Atlas 2015, rokok kini membunuh 217.400 orang Indonesia per tahun, alias 596 orang per hari. Ini artinya 12 kali lipat lebih jahat daripada narkoba secara rerata. Jumlah perokok di Indonesia menurut data Riskesdas terakhir adalah lebih dari 58 juta orang (Kemenkes, 2013), sementara kerugian kesehatan akibat rokok saja telah mencapai setidaknya Rp387,75 triliun (Kosen, 2015). Kalau seluruh kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan dihitung, jumlahnya pasti jauh lebih besar lagi. Rokok jelas-jelas merupakan beban negara yang jauh lebih besar daripada narkoba lainnya.

Kini para anggota DPR sedang menggodok RUU Pertembakauan, yang jelas-jelas bertujuan untuk meningkatkan produksi—dan sebagai konsekuensinya, konsumsi—rokok di Indonesia. Mengingat rokok adalah gerbang penyalahgunaan narkoba, sungguhlah aneh kalau anggota-anggota DPR tersebut kita biarkan melanjutkan tindakan bodoh dan jahatnya itu. Alih-alih mengubah UU Narkotika supaya para pengguna narkoba—yang hakikatnya adalah korban—BuWas seharusnya berkonsentrasi di ujung yang satu lagi. Dia bisa menyelidik—bekerjasama dengan mantan Kepala BNN yang kini menjadi Kabareskrim—ada apa di balik RUU yang bakal membuka gerbang penyalahgunaan narkoba menjadi semakin mengerikan itu.
Depok, 13 September 2015

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*