IMG_4853 small

Menyelamatkan Bumi dari Dampak Produksi dan Konsumsi Rokok

Jalal

Chairperson of Advisory Board

Social Investment Indonesia

Kebanyakan orang ketika membicarakan dampak dari rokok selalu hanya mengingat dampak atas kesehatan dari konsumsi rokok.  Sedikit di antara kita yang memikirkan bahwa dampak dari rokok sesungguhnya juga terkait dengan bagaimana rokok diproduksi.  Selain konsumsi rokok membawa banyak konsekuensi lain di luar kesehatan, demikian pula dengan produksinya.  Tulisan ini—sebagai kontribusi dalam memperingati Hari Bumi 2015—akan memaparkan tentang dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi rokok, terutama yang terkait dengan bagaimana budidaya dan pascapanen tembakau dilakukan serta konsekuensi yang timbul ketika produk akhir tembakau itu kemudian dibuang ke alam.

Dampak Lingkungan Budidaya dan Pengomprongan Tembakau

Pertanian tembakau, karena harus dilakukan di tempat terbuka untuk mendapatkan sinar matahari sebanyak-banyaknya, mengakibatkan dampak lingkungan yang sangat destruktif.  Demikian juga dengan pengeringan tembakau, yang banyak menggunakan kayu bakar.  Di seluruh dunia, menurut catatan terakhir Tobacco Atlas (2015), pertanian dan pengeringan tembakau membuat dunia kehilangan 200.000 hektare hutan setiap tahunnya. Sebanyak 20.000 hektare di antaranya adalah untuk penyediaan kayu bakar bagi keperluan pengeringan tembakau.  Angka terakhir ini sama dengan ketika Helmut Geist menuliskan Global Assessment of Deforestation Related to Tobacco Farming (Geist, 1999), padahal kecenderungan deforestasi global adalah menurun sejak periode tersebut.  Mungkin banyak yang akan menyatakan bahwa lantaran dunia ini kehilangan lebih dari lima juta hektare hutan per tahun, maka angka tersebut tidaklah signifikan. Namun, ketika satu komoditas pertanian bertanggung jawab atas 2-4% deforestasi global (WHO, 2008), itu tak bisa dianggap remeh.  Bahkan di tingkat negara hal ini menjadi lebih signifikan lagi karena di berbagai negara pertanian dan pengeringan tembakau tercatat sebagai penyebab deforestasi yang utama.

Tidak diketahui secara persis berapa angka kontribusi pertanian tembakau terhadap deforestasi di Indonesia.  Angka deforestasi di Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam artikel Primary Forest Cover Loss in Indonesia over 2000-2012 adalah 840.000 hektare (Margono, et al., 2014).  Sementara, data anekdotal menunjukkan bahwa di sebuah kabupaten penghasil tembakau, yaitu Kabupaten Temanggung, di tahun 2010 sudah tercatat 13.600 hektare lahan yang gundul lantaran pertanian tembakau.  Masalah tersebut diperparah dengan hilangnya 47 ton tanah pucuk per tahunnya yang  dibawa oleh erosi.  Karena kerusakan tersebut, para petani terus merambah hutan, mencari wilayah baru yang masih subur hingga bisa ditanami.  Tentu, dengan kecenderungan yang demikian, bisa diduga bahwa kontribusi pertanian tembakau terhadap deforestasi tetap ada.

Data yang lain menunjukkan bahwa di kabupaten Lombok Barat setiap musim pengeringan tembakau (pengomprongan), 400 ribu meter kubik pohon berubah menjadi kayu bakar.  Dengan mengandaikan bahwa satu pohon setara dengan satu meter kubik kayu, maka itu setara dengan hilangnya 400 ribu pohon setiap musimnya.  Di berbagai pemberitaan, pemerintah daerah setempat sejak beberapa tahun yang lampau sudah menyatakan kekhawatiran seluruh hutannya bakal habis lantaran terus dipergunakannya kayu bakar untuk pengomprongan.  Dr. Hirwan Hamidi, peneliti dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Mataram bahkan sudah menyerukan penghentian pemanfaatan kayu bakar untuk pengomprongan tembakau pada tahun 2012. Sementara itu, Lombok Barat bukanlah satu-satunya sentra produksi tembakau yang memanfaatkan kayu bakar untuk pengomprongan.  Di seluruh NTB saja—sebagaimana yang diperkirakan oleh Koordinator WALHI NTB, Ali Usman Alkhairi, pada tahun 2012 lalu—konsumsi kayu bakar untuk pengomprongan tembakau yang dilakukan dengan menggunakan 17.328 unit pengomprong mencapai 1,6 juta meter kubik per tahun, atau setara dengan 1,6 juta pohon.

Pertanian tembakau juga terkenal sangat tinggi menggunakan pestisida, bahkan di  beberapa tempat di dunia ini terdapat pertanian tembakau yang melakukan penyemprotan pestisida hingga 16 kali (ASH, 2009).  Di Amerika saja, sebagaimana yang dinyatakan dalam Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition (Proctor, 2011), setiap tahun dipergunakan sekitar 27 juta pon pestisida untuk pertanian tembakaunya.  Penggunaan pestisida dalam jumlah yang besar ini sangatlah berbahaya bagi lingkungan, karena bukan saja meracuni tanah dan air, namun juga mematikan berbagai jenis hewan darat dan air.  Burung dan hewan-hewan kecil lainnya paling banyak terkena racun pestisida.  Tanah juga menjadi terdeplesi karena racun yang dikandung pestisida, demikian juga lapisan ozon di atmosfer yang menjadi tergerus oleh metil bromida yang terkandung di dalamnya (Proctor, 2011).

Penggunaan pestisida secara langsung juga  memiliki dampak kesehatan yang parah terhadap para petani tembakau.  Keracunan yang akut, kanker, kerusakan sistem syaraf, serta cacat pada kelahiran banyak dilaporkan terjadi di antara para petani tembakau dan keluarganya.  Menurut artikel bertajuk Potent Pesticides Used on Tobacco, hal ini terutama terjadi karena para petani tidak memanfaatkan alat-alat untuk melindungi dirinya selama penyemprotan pestisida (McDonough, 2009).  Selain itu, tentu saja ada dampak sistemik tidak langsung kepada masyarakat yang memakan hewan—terutama burung dan ikan—yang di dalam tubuhnya terdapat racun pestisida.

Dari sudut pandang ilmu manajemen modern, industri rokok harus bertanggung jawab atas seluruh dampak negatif atas lingkungan tersebut.  Mereka harus memulihkan seluruh hutan yang hilang dan tanah yang rusak akibat pertanian tembakau yang merupakan penopang utama produksi rokok mereka.  Demikian juga, industri rokok harus memulihkan kerusakan tanah, air, dan menyelesaikan masalah kesehatan yang timbul akibat penggunaan pestisida pada budidaya tembakau.

Selama ini upaya yang dilakukan oleh industri rokok jauh dari tanggung jawab yang seharusnya.  Kalau bukan  tidak terkait sama sekali dengan dampak negatif di atas, apa yang dilakukan sangat jauh dari skala yang seharusnya.  Sebagai gambaran, sebuah yayasan perusahaan rokok di Indonesia menjadi sangat terkenal karena upaya penanaman pohon yang dilakukannya. Namun, selain hanya menanam 36.000 pohon dalam 3 tahun, mereka jauh lebih banyak menghamburkan uang untuk publikasi yang sangat massif di berbagai media massa, termasuk untuk mendatangkan banyak artis untuk menarik perhatian (media) massa.  Padahal, sumberdaya yang besar itu seharusnya dipergunakan untuk bertanggung jawab secara penuh memperbaiki atau mengkompensasi kerusakan hutan dan lahan, bukan untuk sekadar publikasi.

Kalau menggunakan ukuran jumlah pohon terkecil dalam program penanaman pohon, yaitu 1.000 pohon per hektare, di Kabupaten Temanggung saja seharusnya ditanam dan dipelihara setidaknya 13,6 juta pohon.  Kalau dipergunakan ukuran kerapatan penanaman maksimal, yaitu 2.500 pohon per hektare, industri rokok berhutang 34 juta pohon di sana.  Sementara, di NTB yang mengalami kehilangan pohon sebanyak 1,6 juta per tahun, tentu tak bisa hanyak ditanam sejumlah yang sama.  Karena daur yang panjang, riap pertumbuhan pohon yang lambat, dan risiko kematian pohon selama penanaman dan pemeliharaan, maka jumlah yang ditanam seharusnya jauh di atas itu.  Beberapa praktisi menyarankan penanaman 10 pohon untuk menggantikan 1 pohon yang ditebang, yang berarti di NTB saja harus ditanam dan dipelihara 16 juta pohon setiap tahunnya. Jelas, industri rokok berhutang menanam dan memlihara ratusan juta pohon di seluruh sentra budidaya tembakau di Indonesia.

Puntung Rokok: Bukan Sampah Biasa

Tahun 2013 konsumsi rokok di seluruh dunia diperkirakan hampir mencapai 6 triliun (Eriksen, McKay dan Ross, 2012), dan di Indonesia mencapai 302 milyar batang (Lembaga Demografi UI, 2013).  Dengan mengasumsikan kecenderungannya sama dengan di tingkat global, sekitar 80% di antara rokok yang dihisap di Indonesia dibuang sembarangan, atau sekitar 660 juta puntung per hari. Secara faktual, bisa saja angkanya jauh melampaui itu, mengingat kesadaran kebersihan para perokok di Indonesia kemungkinannya memang lebih rendah dibandingkan para perokok di negara lain.  Indikasinya, tempat-tempat umum di Indonesia lebih tampak kotor dengan puntung rokok dibandingkan tempat-tempat lain di dunia.  Kalau mau menghitungnya sebagai volume, limbah berupa puntung rokok yang dihasilkan pada tahun itu di Indonesia adalah sekitar 151 juta liter, atau kurang lebih setara dengan volume 60 kolam renang ukuran olimpiade.

Karena tak ditangani dengan baik sejak semula hingga sekarang, berbagai bahan kimia beracun yang terkandung dalam puntung rokok meresap ke dalam tanah, mencemari tanah, air serta tanaman.  Puntung rokok, yang terdiri dari filter dan sisa tembakau, mengandung racun baik pada bagian filter maupun sisa tembakaunya.  Studi bertajuk Toxicity of Cigarette Butts, and Their Chemical Components, to Marine and Freshwater Fish (Slaughter, et al., 2011) menemukan bahwa kandungan racunnya meningkat dari filter rokok yang tak dihisap, filter rokok yang sudah dihisap, dan kombinasi filter dan tembakau yang sudah dihisap.

Sumber racun pada filter ada banyak, namun yang terutama disebutkan dalam studi di atas adalah titanium dioksida, gliserol triasetat, dan sodium asetat.  Sementara, racun pada tembakau sudah lebih banyak diketahui jenisnya.  Hal yang kemudian mengherankan adalah bahwa kebanyakan negara belum menyatakan bahwa puntung rokok seharusnya diperlakukan sebagai limbah dari bahan berbahaya dan beracun (B3), padahal berbagai kandungan bahannya, seperti nikotin yang terdapat pada tembakau, jelas merupakan B3.  Oleh karena itu, para ilmuwan kemudian mengusulkan bahwa jika masalah puntung rokok hendak ditangani dengan serius pemerintah suatu negara perlu menetapkan puntung rokok sebagai limbah B3.  Hal ini misalnya termuat dalam Regulating the Disposal of Cigarette Butts as Toxic Hazardous Waste (Barnes, 2011).  Bagaimana dengan Indonesia?  Sama saja, negeri ini belum mau memaksa perusahaan rokok untuk mengelola puntung rokok sebagai limbah B3.  Padahal, pemerintah RI sejak tahun 2001 telah menetapkan nikotin sebagai salah satu bahan berbahaya dan beracun (B3), yang penanganan limbahnya harus dilakukan secara khusus.  Silakan periksa lampiran dari Peraturan Pemerintah nomor 74/2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Akibat dari tidak diketatkannya pembuangan puntung rokok, maka pembuangannya yang sembarangan telah membawa dampak negatif kepada alam.  Ketika dibuang ke (atau terbawa masuk ke) badan air, ikan dan hewan air lainnya memakan sisa-sisa puntung rokok, karena dikira makanan dan mengakibatkan sakit dan kematian (Slaughter, et al., 2011).  Padahal, tanpa perlu puntung tersebut dimakan, air yang berada di seputarnya sudah mengandung racun.  Sebuah penelitian di Universitas California menemukan bahwa bila sebuah puntung direndam di dalam satu liter air selama empat hari, maka air itu cukup beracun untuk mematikan beberapa spesies hewan air (http://en.wikipedia.org/wiki/Cigarette_filter diakses 20/04/2015).   Lebih jauh lagi, karena berbagai racunnya bersifat sistemik, maka manusia yang memakan hewan itu juga akan menumpuk racun tersebut di dalam tubuhnya.  Studi lebih lanjut memang masih perlu dilakukan untuk memastikan toksisitas berbagai racun yang terkandung pada puntung rokok ketika berakhir di badan air, namun temuan-temuan awal sudah membuktikan bahwa puntung rokok bukanlah masalah yang remeh bagi kelestarian hewan di habitat air.

Sementara itu, ketika dibuang ke tanah, racun yang sama juga masuk ke dalam tanah, lalu membuat tanah menjadi toksik bagi hewan dan tumbuhan. Bahkan, ada kasus-kasus yang menunjukkan sebelum masuk ke dalam tanah, puntung rokok sudah membawa masalah karena dikonsumsi oleh hewan, termasuk hewan peliharaan, bahkan anak-anak!  Masalah ini bisa ditelusuri dalam Tobacco and Cigarette Butt Consumption in Humans and Animals (Novotny, et al., 2011).  Para pengarangnya menyatakan “This review suggests that cigarette butt consumption by small children and animals is a frequent source of concern and attention for poison control centres, parents and pet owners. The ubiquity of this waste should thus be a concern for policymakers who would seek to reduce the costs of dealing with tobacco ingestions for both parents and providers.” Lalu, mengingat prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengelolaan lingkungan, sudah seharusnya masalah ini menjadi perhatian khusus pemangku kepentingan, termasuk pemerintah.  Bagaimana dengan Indonesia?  Karena UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas menganut prinsip kehati-hatian, sudah seharusnya pula Pemerintah RI menyikapi masalah ini dengan prinsip tersebut.

Satu lagi masalah lingkungan yang banyak terkait dengan pembuangan puntung rokok di tanah adalah kebakaran hutan.  Banyak sekali kebakaran hutan berskala besar terjadi karena puntung rokok, dan catatannya di level global sudah banyak dibuat.  Di Indonesia sama saja sebetulnya, namun lantaran budaya pencatatan yang lebih lemah maka dirasakan tidak terlampau menonjol.  Entah sudah berapa ratus atau ribu hektare kawasan hutan Indonesia yang terbakar—baik yang diduga maupun yang sudah dipastikan—lantaran buangan puntung rokok.  Cerita kebakaran hutan karena puntung rokok hampir terus berulang setiap tahun, terutama pada musim kering.  Silakan gunakan mesin pencari Google untuk mencarinya, maka akan didapat banyak sekali berita terkait kebakaran hutan dan puntung rokok.  Sebagai misal, kebakaran hutan di Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 17 Maret 2015, kebakaran 20 haktare hutan di Batam pada tanggal 28 Februari 2015, kebakaran 7 hektare hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 23 Februari 2015, dan kebakaran hutan di Tapanuli Tengah pada tanggal 20 Februari 2015.  Itu semua hanya diperoleh dari 3 halaman pertama Google saja!

Limbah puntung rokok memerlukan waktu sampai 10 tahun untuk bisa benar-benar hancur dan membusuk.  Selulosa asetat yang dipergunakan untuk membuatnya adalah sejenis plastik yang tidak bio-degradable, walau photo-degradable.  Ini berarti penguraiannya tergantung dari intensitas paparan sinar matahari.  Kalau puntung itu tak mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka akan membutuhkan waktu sangat lama baru akan terurai. Maka, ketika puntung rokok masuk ke dalam badan air atau berada di bawah naungan pohon, waktu penguraiannya jadi sangat lama,  Racun yang terkandung di dalamnya terus mencemari alam.

Sekali lagi, karena regulasi lingkungan hidup Indonesia menganut polluter pays principle, maka industri rokok sesungguhnya harus bertanggung jawab terhadap limbah dari produknya yang membahayakan itu.  Mereka harus mengambil seluruh puntung dari alam dan mengolahnya sesuai dengan standar untuk limbah B3, karena bagaimanapun masih terkandung nikotin—yang telah dinyatakan sebagai B3 di dalam regulasi kita—di dalam puntung rokok.  Sangat mungkin juga terkandung B3 lainnya di dalamnya.

Karena masalah ini sudah terjadi selama beberapa dekade dan semakin parah saja dengan konsumsi rokok yang semakin banyak, industri rokok juga harus menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk memulihkan kerusakan alam yang telah timbul akibat tak ditanganinya masalah tersebut hingga sekarang.  Diperlukan penelitian yang komprehensif atas masalah ini, serta penegakan regulasi yang tegas agar masalah lingkungan akibat puntung rokok ini tidak terus membebani bangsa Indoesia.  Sementara itu, kita tahu bahwa hingga sekarang hampir tak ada yang dilakukan oleh industri rokok terhadap masalah ini.  Mereka seakan tak pernah sadar bahwa Indonesia sudah dijadikan asbak raksasa oleh para perokok.  Hampir tak ada tempat yang bebas puntung rokok.  Padahal puntung rokok bukan saja menjijikkan, melainkan juga sangat membahayakan lingkungan.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*