tobacco

Roadmap to Perdition

Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Tanpa banyak pihak yang menyadari, Menteri Perindustrian Saleh Husin meluncurkan sebuah regulasi yang menggantikan regulasi yang telah dihasilkan oleh Menteri Perindustrian sebelumnya. Permenperin Nomor117/2009 tentang Roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT)—yang digantikan itu—menyatakan antara lain: (1) batasan produksi rokok adalah 260 miliar batang antara tahun 2015-2020, serta (2) prioritas pada aspek kesehatan melebihi aspek tenaga kerja dan penerimaan.

Namun, selama periode 2009-2014, telah terjadi pembiaran pelanggaran atas Roadmap IHT 2009 tersebut. Tak ada instansi pemerintah manapun semasa SBY berkuasa yang mengawasi dengan lekat penegakan regulasi itu. Mulai tahun 2009-2014 produksi rokok tercatat 292, 317, 325, 345, lalu 362 miliar batang. Artinya, sejak tahun pertama Roadmap itu diundangkan, dengan sengaja diabaikan batasan produksinya, sehingga ketika tiba tahun 2015, selisihnya sudah mencapai 102 miliar batang di atas yang ditetapkan untuk tahun ini.

Kemudian—anehnya atau, maaf, gilanya—batasan produksi yang telah terlampaui karena tidak dikendalikan itu malah dipergunakan sebagai dalih untuk menyatakan bahwa Roadmap itu tak lagi relevan dan harus digantikan, yaitu oleh Permenperin 63/2015. Kalau kemudian setiap pelanggaran malahan ditoleransi dengan mengoreksi peraturan agar sesuai dengan kondisi pelanggaran yang telah terjadi, sungguhlah celaka kita semua. Dan hal ini yang dilakukan, dengan atau tanpa sadar, oleh Menteri Saleh.

Selain itu, dengan diam-diam, Permenperin tersebut sudah mendahului pembahasan itu yang kontroversial, yaitu dengan menyatakan bahwa rokok kretek adalah ”…warisan budaya bangsa, identitas dan nasionalisme bangsa serta pencipta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bangsa….” Hal ini menandai bahwa Permenperin mengabaikan perdebatan yang sedang terjadi seputar masuknya pasal mengenai (rokok) kretek di dalam RUU Kebudayaan. Sudah banyak pihak yang menyatakan ketidaksetujuan atas kretek yang diajukan sebagai warisan budaya, termasuk para tokok sekelas Emil Salim dan Syafii Maarif. Demikian juga, Wakil Presiden sendiri yang merupakan atasan Menteri Saleh telah menyatakan ketidaksetujuannya. Koleganya di kabinet, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, juga menolak pernyataan bahwa rokok adalah warisan budaya. Dan, sangat penting untuk diingat, mereka semua punya otoritas moral jauh di atas Menteri Saleh.

Apabila definisi warisan budaya (menurut UNESCO atau IFC) dipergunakan untuk menimbang, rokok kretek jelas bukan warisan budaya, yang secara tegas mensyaratkan manfaat untuk generasi mendatang. Kretek juga jelas bukan identitas bangsa, apalagi lambang nasionalisme—lantaran produksi rokok di Indonesia sudah lamadidominasi oleh perusahaan rokok asing, semua jargon nasionalisme sesungguhnya adalah pernyataan kosong belaka. Dan, rokok sudah dibuktikan menjebak banyak konsumennya dalam lingkaran kemiskinan, karena sakit dan rendahnya produktivitas. Petani tembakau maupun pekerja industri rokok bukanlah petani dan pekerja yang makmur, sehingga industri rokok bukanlah industri yang menyejahterakan masyarakat. Walau sangat jelas industri rokok membuat sejahtera para pemilik modalnya, juga mereka yang bekerja di tingkat manajemen puncak dan madya di perusahaan-perusahaan rokok.

Kalau Permenperin sebelumnya berjanji akan memerhatikan aspek kesehatan di atas yang lain, Permenperinpenggantinya tersebut bukan saja tidak memerhatikan aspek kesehatan sama sekali, malahan menentang hal itu dengan merancang peningkatan produksi rokok sebanyak 5-7,4% per tahunnya. Padahal, laju pertumbuhan penduduk Indonesia, menurut catatan BKKBN, hanyalah 1,49%. World Bank bahkan pernah mengungkapkan angka yang sedikit lebih kecil dibandingkan itu. Ini jelas akan membuat konsumsi rokok penduduk Indonesia, yangsecara rerata kini adalah 12,3 batang per hari, menurut data Riskesdas 2013, menjadi semakin meningkat.

Dengan rancangan pertumbuhan yang demikian, maka jumlah batang rokok yg diproduksi antara 2015-2020 ditetapkan dalam Permenperin sebagai berikut: 399, 421, 445, 470, 496, dan 524 miliar batang. Artinya pada tahun 2020 sudah akan melampaui 2 kali lipat angka yang ditetapkan oleh Roadmap 2009. Konsekuensinya, jumlah tembakau yang dibutuhkan juga akan meningkat pesat, yaitu dari 2015-2020 akan menjadi 339, 359, 382, 407, 435, dan 467 ribu ton.

Penting untuk diketahui bahwa luasan lahan untuk pertanian tembakau tertinggi dicapai pada tahun 2012 (270 ribu hektare) dan di tahun 2015 diperkirakan hanya 197 ribu hektare, menurut Statistik Perkebunan Tembakau 2013-2015. Karenanya, kalau tahun 2012 produksi tembakau nasional adalah 261 ribu ton, pada tahun 2015 diperkirakan hanya 167 ribu ton. Dalam situasi produksi yang cenderung tidak optimal, dan berbagai laporan menyatakan bahwa pertanian tembakau menjadi sangat tidak menguntungkan karena dominasi industri rokok dalam penentuan harga, sangatlah sulit untuk mendorong peningkatan produksi.

Lantaran perbedaan produksi tembakau nasional dengan kebutuhan tembakau untuk produksi rokok yang dirancang itu semakin jauh, maka jelas tembakau impor akan semakin dominan. Data tahun 2014 menunjukkan dari 300 ribu ton tembakau yang dipergunakan untuk produksi, 180 ribu ton atau 60%-nya adalah tembakau impor. Dengan produksi yang tumbuh sangat lambat pada periode 2013-2015 (164, 166, lalu 167 ribu ton), tampaknya sangat sulit bagi tembakau lokal untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pertumbuhan hasil panennya terlalu lambat—kalau bukan malah cenderung stagnan atau turun, tergantung perspektif atas waktu yang dipergunakan—dibandingkan dengan kebutuhan produksi. Jadi, Roadmap ini jelas adalah roadmap untuk peningkatan impor tembakau.

Rancangan angka pertumbuhan produksi artinya juga merancang pertumbuhan konsumsi dalam kecepatan yang kurang lebih sama, kecuali apabila pertumbuhan proporsi ekspor rokok lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produksi. Tetapi, di Roadmap ini sama sekali tidak dikemukakan target ekspor, sehingga tak bisa diketahui apakah konsumsi bisa dikendalikan menjadi lebih rendah, tumbuh dalam kecepatan yang sama, atau bahkan lebih tinggi.

Lagipula, seandainya industri rokok Indonesia bisa mengekspor produk yang lebih banyak, hal itu juga bukanlah sesuatu yang bisa dipandang baik. Rokok adalah produk yang membahayakan kesehatan dan mematikan. Memproduksinya di sini untuk kemudian dijual ke negara lain tetaplah bukan tindakan yang bisa dibanggakan. Mengekspor produk yang kemudian menyebabkan sakit dan matinya warga negara lain bukan sesuatu yang perlu dilakukan, walaupun hal itu hingga sekarang masih dinyatakan legal. Hampir setiap tahun sejak 1997 Indonesia telah ‘mengekspor’ asap dari kebakaran hutan dan lahan ke negara-negara Asia Tenggara. Rasanya membuat malu warga saja bisa kita menambahi dengan ekspor asap yang lain, yang jauh lebih berbahaya pula. Tindakan NIMBY, not in my backyard, ini seharusnya tidak dilakukan oleh sebuah bangsa yang mengaku beradab.

Perlu juga dilihat bahwa walaupun peningkaran produksi dirancang setinggi itu, pertumbuhan produksi sigaret kretek tangan dirancang hampir nol. Dari 2015-2020, angkanya hampir stagnan di 77 sampai 77,5 miliar batang. Artinya, hampir tak ada peningkatan serapan tenaga kerja. Yang tumbuh pesat adalah rokok yg diproduksi oleh mesin. Seperti yang diketahui, setiap mesin bisa menjadi setara produktivitasnya dengan 900-1.000 orang, dengan biaya yang lebih kecel, dan mungkin kurang rewel dibandingkan pekerja. Jadi, Roadmap baru ini adalahroadmap untuk mekanisasi.

Kalau Roadmap ini tidak dicabut dan diikuti dengan konsisten, maka jelas beban Indonesia untuk menanggulangi masalah rokok akan semakin berat. Di tahun 2013, cukai (pajak dosa) rokok yg dibayarkan konsumen adalah sebesar Rp103 triliun. Tapi Kemenkes berhitung bahwa biaya kesehatan yang timbul pada saat yang sama adalah sebesar Rp378,75 triliun (Kosen, 2015). Artinya, Pemerintah dan masyarakat menanggung kerugian sebesar Rp275,75 triliun pada tahun tersebut. Itu belum memerhitungkan biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan lain yang timbul akibat produksi dan konsumsi rokok, yang pastinya akan membuat angka itu jauh lebih besar lagi. Sebagai produk yang memiliki sifat destruktif, semakin banyak rokok yang diproduksi dan dikonsumsi jelas akan semakin meningkatkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Antara tahun 2000-2015 Indonesia telah gagal mencapai berbagai target MDGs, di antaranya karena produksi dan konsumsi rokok. Berbagai target terkait dengan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan lingkungan tak tercapai lantaran rokok mengganggu upaya mencapai target-target itu. Kini menjadi berat pula mencapai target SDGs2016-2030 bila Roadmap IHT dibuat seperti itu oleh Kemenperin. Von Eichborn dan Tanzmann (2015) telah menganalisa bahwa 11 dari 17 tujuan dan 68 dari 169 target SDGs akan sulit dicapai kalau rokok tidak dikendalikan produksi dan konsumsinya. Lantaran separah itu pengaruh rokok terhadap pembangunan berkelanjutan, kedua peneliti memberikan judul yang sangat keras, Tobacco: Antisocial, Unfair, Harmful to the Environment. Penulis bersetuju terhadap analisis tersebut. Karenany, Roadmap buatan Kemenperin itu sesungguhnya adalah sebuah roadmap to perdition, yang akan membawa kesengsaraan yang teramat sangat bagi bangsa Indonesia. Sudah selayaknya Roadmap ini dibatalkan. Segera.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*