pjPeeHVKuKcNfJw-556x313-noPad

Penolakan RUU Pertembakauan adalah Cinta Bangsa Indonesia

Senin, 9 Februari 2015 dilaksanakan sidang paripurna yang merupakan sidang tertinggi dalam penetapan kebijakan oleh DPR RI. Sidang tersebut menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prolegnas Tahun 2014-2019. Namun, seketika ada sebuah teriakan yang menentang penetapan itu yaitu melakukan penolakan terhadap RUU Pertembakauan masuk sebagai prolegnas. Hal ini para pemuda tersebut menentang RUU pertembakauan tersebut untuk dibahas.

 

Apresiasi baik untuk pemerintah yang telah dengan serius mengesahkan peraturan pemerintah No. 109 Tahun 2012 yang mengatur pengendalian zat adiktif pada rokok, hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam pengendalian rokok dalam perspektif kesehatan. Namun, belum genap setahun PP tersebut disahkan bahkan belum diimplementasikan pada Tahun 2013 muncul satu RUU yang tidak jelas siapa yang menginisiasikan RUU tersebut masuk dalam bahasan baleg tahun 2013 hingga Tahun 2014 masuk dalam prolegnas dan ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR pada saat kabinet II Presiden SBY. Dugaan dan isu muncul dari mana asal RUU ini masuk ke dalam bahasan anggota komisi DPR, isu muncul karena ada kepentingan industri rokok yang ingin mempertahankan produksi rokoknya di Indonesia dengan menggunakan dalil perlindungan terhadap petani tembakau Indonesia.

 

Dalil dalam RUU tersebut adalah memberikan perlindungan kepada petani tembakau agar mampu bersaing dengan tembakau yang lain. Namun kenyataannya, dengan analisis yang komprehensif RUU ini sama sekali tidak melindungi kepentingan petani tembakau dan bahkan RUU ini menggadekan kesehatan Bangsa Indonesia dengan memberikan peluang besar untuk membebaskan penjualan rokok.

 

Secara substansi, RUU pertembakauan ini memberikan peluang tembakau Negara lain masuk secara bebas ke Indonesia. Hal ini dikarenakan jika tembakau Indonesia tidak sesuai dengan industri maka impor tembakau bisa terjadi. Mengingat bahwa industri rokok punya kewenangan tersebut maka bisa saja tidak membeli tembakau asli Indonesia.

 

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia selalu diselimuti oleh mitos-mitos industri rokok seperti rokok adalah budaya bangsa, merokok adalah keren, industri rokok menguntungkan para petani, dan lain-lain. Sekali lagi itu hanya mitos. Mitos tersebut akibat iklan rokok. Dalam hal ini, iklan rokok dibebaskan oleh RUU pertembakauan.

 

Selain itu, perlu juga publik tahu bahwa cukai rokok yang membayar bukan industri rokok, namun konsumen sendiri lah yang membayar cukai rokok yang telah dihitung per batangnya, bisa dicek dalam bungkus rokok ada beberapa macam variasi cukai rokok setiap labelnya.

 

Untuk itu, kami merasa ada kejanggalan terhadap pembahasan RUU tersebut karena Indonesia belum melakukan ratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) sejak 2004 dan tidak pernah melakukan pembahasan sekalipun. Tapi, tiba-tiba pada tahun 2013 telah memasukkan RUU pertembakauan dalam prolegnas dan semangat untuk membahas tersebut. Maka, kami tidak salah menyangka bahwa ada permainan di belakang yang cukup bagus agar anggota DPR melakukan pembahasan RUU tersebut.

 

Indonesia tidak butuh RUU pertembakauan tapi, Indonesia butuh melakukan aksesi FCTC. FCTC lah yang akan memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan petani tembakau. Substansi dari kerangka kerja tersebut mengatur dalam proses pengendalian tembakau di Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor akan dikendalikan antar Negara.

 

Kerangka kerja sama ini perlu segera diaksesi mengingat bahwa penjualan tembakau melibatkan kegiatan impor dan ekspor sehingga, perlu adanya sebuah perjanjian kerja sama antar Negara untuk mengatur jumlah dan kualitas tembakau yang akan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi.

 

Maka, saatnya yang muda mulai bergerak atas dasar cinta kepada Bangsa Indonesia. Kami kaum muda tidak ingin kawan sejawat kami menjadi korban akibat industri rokok, kami adalah orang yang akan terus mencintai negeri ini, kami tidak ingin kesehatan kami dan sahabat kami menjadi buruk akibat rokok, kami tidak menginginkan kapitalis industri rokok terjadi di bangsa Indonesia. Maka kami menolak RUU pertembakauan.

 

Oleh karena itu, kita perlu membuka dan melek dengan masalah besar ini, satu hal yang perlu saya tekankan bahwa masalah ini akan menjadi masalah kronis/berkepanjangan dan multi effect yang akan timbul dari pembebasan penjualan rokok. Sekali lagi, mari kita wujudkan kesehatan generasi muda tanpa asap rokok.

 

Oleh: Ahmad Tahta Kurniawan

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*