cukai-rokok1

Kenaikan Harga Rokok Saat Ini, Anak SD Masih Sanggup Beli!

Murahnya harga rokok di Indonesia rupanya selalu menjadi persoalan yang serius. Pasalnya, hal ini semakin membuat industri rokok menguasai market share atau pangsa pasar di Indonesia dengan angka fantastis, yaitu mencapai 89% (Menteri Keuangan). Dengan kata lain, semahal apapun harga rokok di Indonesia, masih bisa dijangkau oleh masyarakat terutama anak-anak sekolah dengan uang saku mereka.

Cukai yang dinaikkan tiap tahun pun rasanya belum memberi efek apapun baik dari sisi industri rokok ataupun para konsumennya. Tahun 2018 , direncanakan cukai akan naik 9% dari tahun 2017, dimana harga rokok hanya akan alami kenaikan Rp 30/batang. Jika berdasarkan riset Menteri Keuangan bahwa harga rokok termurah di Indonesia yaitu Rp 400/batang dan termahal hanya Rp 1,200/batang, maka kenaikan Rp 30/batang rasanya tidak akan berpengaruh apa-apa.

Sudah banyak seruan dari para pakar, dosen, aktivis, bahkan masyarakat biasa mengenai kenaikan cukai dan harga rokok secara besar-besaran agar sulit dijangkau dan dibeli oleh para perokok dan calon perokok. Salah satunya adalah Ruddy Gobel, kepala Unit Komunikasi & Pengelolaan Pengetahuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan penelitian dan data yang beliau dapatkan, rokok dengan harga yang murah ini sangat rentan bagi warga miskin, dimana mereka rela mensubstitusi kebutuhan pokok mereka demi berbungkus-bungkus rokok. Pengeluaran mereka terhadap rokok pun bahkan lebih besar 3 kali lipat dibanding untuk pangan, 5 kali lipat dibanding untuk pendidikan, dan 13 kali lipat dibanding biaya kesehatan.

Satu hal yang bisa membuat tertawa adalah bagaimana para industri rokok dan orang-orang yang pro terhadap mereka, beralasan bahwa petani tembakau akan terancam jika cukai rokok naik. Mungkin mereka belum tahu atau pura-pura tidak tahu kalau 74%  tembakau untuk rokok di Indonesia didapat dari impor. Jelas, jika cukai naik, yang seharusnya khawatir adalah para importir tembakau. Kalaupun para petani tembakau terkena dampak, terlalu naif jika menyalahkan strategi pengendalian rokok. Bukankah Indonesia memiliki Menteri Pertanian yang bisa mencari solusi dan menangani masalah para petani termasuk petani tembakau?

Orang-orang yang pro terhadap rokok pun juga memberi statement bahwa industri rokok sudah menjadi penyumbang pendapatan negara yang terbesar. Lagi dan lagi, mungkin mereka kurang bisa memanfaatkan smartphone yang sudah mereka genggam untuk mencari data dan fakta bahwa di Indonesia, 100% dari pendapatan industri rokok yang masuk ke kas negara hanyalah 35% saja, dan 65% akan masuk ke industri rokok tersebut. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Thailand yang industri rokoknya hanya menerima 15% saja dan 85% masuk menjadi kas negara. Terlebih, di Indonesia tidak hanya ada industri rokok saja, sehingga pemerintah bisa tetap dapat pemasukan sekalipun bukan dari industri rokok.

Sejatinya, Indonesia memiliki Undang Undang Dasar pasal 113 ayat 2 mengenai tembakau yang harus dikendalikan. Namun, pasal ini hilang secara ilegal. Seharusnya dengan pasal ini, pemerintah sudah punya modal untuk berani menaikan cukai secara tinggi atau signifikan demi melindungi masyarakat. Begitupun dengan para menteri di pemerintahan, bersama-sama mendukung dan membantu Kementrian Kesehatan untuk mengendalikan tembakau dan tidak pro terhadap industri rokok.  Untuk melindungi masyarakat Indonesia, harga rokok haruslah mahal, supaya yang miskin tidak makin miskin dan anak SD pun tidak sampai terbeli rokok dari uang jajannya.

 

 

Penulis: Nandin Dwi Sasmita | Mahasiswa Universitas Bina Nusantara | ndsasmita20@gmail.com

 

Referensi: Diskusi Ruang Publik KBR “Rokok Murah, Industri Untung, Indonesia Buntung”

Gambar: gambarrokok.com

 

 

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*