Foto 6_Proses penurunan iklan rokok di sekitar   sekolah

Jakarta Tanpa Iklan Rokok, Siapa Takut?

Seiring perkembangan zaman, roda kehidupan terus berputar dan mengikuti tren yang sedang hits, tak terkecuali produk rokok. Rokok memang menjadi buah bibir bagi kalangan metropolis bahkan kelompok masyarakat miskin di negeri ini. Rokok bagi mereka menjadi benda yang tidak dapat dipisahkan dari diri mereka, dan mustahil mereka bisa terlepas dari rokok. Zat adiktif yang terkandung dalam rokok entah mengapa begitu menjerat, sehingga jutaan masyarakat negeri ini terpukau olehnya. Alih dalih pemerintah (pusat, red) merasa tergerak dan ingin menanggulangi fenomena ini, tapi apa daya bahkan kekuasaan yang katanya mewakili rakyat pun harus dibayar oleh rokok. Tapi untunglah, beberapa daerah turun tangan menjadi inisiator dalam menanggulangi dan membatasi penggunaan produk rokok, salah satunya lewat aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

KTR menjadi program yang cukup masif yang terjadi di berbagai daerah. Sebut saja Bogor, kota yang paling dekat dari Jakarta menjadi kota yang cukup baik dalam melakukan implementasi larangan merokok di ruang publik dan larangan iklan rokok. Walaupun pada beberapa waktu lalu sempat kecolongan adanya upaya sponsor industri rokok yang berkedok yayasan masuk dan mendukung kegiatan olahraga di arena publik, namun bersyukur Bapak Walikota bisa bergerak cepat dan mencopot sponsor tersebut dari kegiatan acara.

Belum lama ini, DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau yang bisa di sebut Ahok mulai mengimplementasikan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang per tanggal 1 Januari 2016. Pergub tersebut menjadi himbauan penting pagi usaha penyedia reklame luar ruang di Jakarta untuk menolak pemasangan iklan produk rokok dan menampilkannya di space yang tersedia. Hal tersebut pula yang menjadi perhatian penting, karena sanksi yang diberikan juga tidak main-main. Ahok akan mencabut izin usaha penyedia reklame jika dipergoki adanya pemasangan iklan rokok. Bahkan, dalam pasal 1 Pergub No. 1 Tahun 2015 ini dinyatakan bahwa tujuan adanya peraturan tersebut semata-mata untuk melindungi anak-anak Indonesia dari pengaruh reklame rokok dan produk tembakau agar terhindar dari penggunaan rokok yang merupakan zat adiktif berbahaya.

Adanya aturan tersebut tentu sangat diapresiasi dan sebagai bukti bahwa masih ada pemimpin daerah yang peduli dan concern terhadap pentinganya kesehatan masyarakat. Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar Rp 29 triliun . Dalam hitungan tersebut tampak proporsi atau sumbangan dari pajak reklame iklan rokok tidak mencapai target sehingga jika kebijakan pelarangan iklan media luar ruang produk rokok diberlakukan mulai tahun ini, tidak menjadi masalah bagi DKI Jakarta. Pendapatan pajak bisa dimaksimalkan melalui penerimaan pajak lainnya, seperti: kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak restoran, hiburan, parkir, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak hotel, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015
2. http://metro.tempo.co/read/news/2016/01/01/083732238/realisasi-penerimaan-pajak-dki-jakarta-89-54-persen

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*