kawasan-tanpa-rokok-di-depok-efektif-2015-bVi

Pemberantasan Rokok Orang Berpendidikan

Rokok merupakan salah satu benda haram menurut Islam. Predikat haram tersebut telah ditetapkan dalam fatwa dari Majelis Ulama Islam (MUI) dan Muhammadiyah. Sejak dahulu, rokok adalah produk yang mengandung banyak sekali zat berbahaya. Penyakit akibat zat racun tersebut pun telah dicantumkan di cover bungkus rokok dan semenjak 24 Juni 2014 yang mewajibkan setiap bungkus rokok memasang PHW ( Pictorial Health Warning ). Namun, alangkah menyesalnya negeri ini karena jangankan rakyat biasa, bahkan orang berpendidikan, tenaga kesehatan, hingga aparat penegak hukum pun tergiur oleh barang haram tersebut.

Kita juga tidak jarang melihat seorang dokter, perawat, bahkan bidan merokok, baik ditunjukkan di muka umum ataupun hanya sembunyi-sembunyi. Orang sekitar kemudian mengetahui hal ini dari bau rokok yang tersisa di tempat dia merokok. Padahal, mereka adalah tenaga kesehatan yang melayani masyarakat sakit. Di kantor kepolisian besar di Yogyakarta, sering juga dijumpai polisi merokok. Di sekolah kesehatan, juga sering dijumpai pegawai merokok hingga baunya tersisa di tempat dia tadi merokok. Tak ketinggalan, wakil rakyat yang berada di DPR dan MPR Jakarta yang juga merokok, bahkan seakan tergiur untuk melindungi rokok kretek dengan cara dijaga kelestariannya. Mulai dari memasukkan pasal kretek dalam RUU Kebudayaan sampai adanya RUU Pertembakauan yang sampai saat ini masih terus diperdebatkan. Jika hal itu terjadi, sungguh komunitas pengendalian produk rokok tidak mendapat dukungan sama sekali dari pemerintah.

Bukankah saat mereka hendak mengambil pendidikan tenaga kesehatan, intelejen, dan tenaga kepolisian diperlukan tes kesehatan, dan jelas akan menolak calon mahasiswa baru yang merokok? Saat sedang mengenyam pendidikan pun, bukankah mereka diminta menjaga diri dari produk adiktif ini? Namun setelah lulus dari pendidikan formal, mereka berdekatan lagi dengan rokok. Mengapa hal ini bisa terjadi sebegitu mulusnya? Polisi sebagai orang yang menegakkan hukum semestinya mengetahui daerah yang diperbolehkan merokok dan yang tidak sehingga bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Di sekolah kesehatan juga sering ditemukan pegawai yang merokok. Padahal semestinya, sekolah kesehatan merupakan sekolah yang bebas dari asap rokok.

Kamis, 10 Desember 2015 bangsa ini memperingati hari Hak Asasi Manusia, perlu diketahui merokok BUKAN hak asasi manusia yang melekat pada tubuh Anda. Alasannya, Anda tidak akan meninggal jika Anda tidak merokok. Bahkan jika rokok dijauhkan dari Anda, Anda juga tidak akan rugi besar. Sebaliknya, malahan Anda akan beruntung karena kesehatan, ekonomi, dan pendidikan anda terselamatkan.

Bagaimana jika di negara ini diterapkan peraturan bagi tenaga kesehatan, aparat kepolisian, TNI, pegawai sekolah kesehatan, guru, dan wakil rakyat yang merokok harus dipotong gajinya? Sekadar usul saja, bagi mahasiswa yang merokok pun akan dikurangi nilainya, dan setelah lulus dari pendidikan formal, dimintai sumpah yang menyatakan dirinya tidak akan menyentuh rokok seumur hidup. Saya rasa ini akan sangat berpengaruh besar demi mewujudkan Indonesia sehat, bebas dari asap rokok yang pemberatasannya dimulai dari orang-orang berpendidikan.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*