Asuransi Kesehatan

Tak Ada Asuransi untuk Perokok

DPR sedang membahas mekanisme Badan Pengelola Jaminan Sosial yang antara lain mengatur pemberian asuransi kesehatan bagi orang miskin. Ada perdebatan soal objek penerima asuransi itu. Dalam rapat dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pekan lalu, ada yang usul agar perokok dikecualikan mendapat hak jaminan sosial ini.

Usul ini bagus dengan memperhatikan beberapa catatan. Sebelum ada usul dari DPR ini, Menteri Nafsiah sudah lama menyatakan akan mengeluarkan perokok dari daftar penerima jaminan. Kita tahu asuransi adalah ciri hadirnya negara dalam menjamin hak-hak penduduk miskin seperti diatur dalam pasal 33 konstitusi kita. Juga ciri peradaban dalam negara modern. Maka munculnya sistem BPJS ini patut kita sambut dengan suka cita.

Apakah perokok perlu mendapat hak yang sama dengan nonperokok, karena merokok adalah perilaku merusak kesehatan tubuh dan mental yang dilakukan secara sadar. Dalam sistem asuransi di manapun, merokok mengurangi hak jaminan. Ini klausul umum dalam asuransi untuk menjamin keadilan bagi nonperokok yang tak sukarela merusak tubuh mereka. Akan tidak adil jika orang yang menjaga kesehatannya mendapat hak sama dengan orang yang secara sadar merusak tubuhnya sendiri dengan racun nikotin.

Masalahnya, orang miskin seringkali tak paham bahwa merokok adalah pilihan mereka dalam merusak tubuh itu sehingga mengurangi hak atas asuransi. Kurangnya informasi dan pengetahuan membuat merokok sering dianggap perbuatan biasa seperti halnya makan dan minum. Dan orang miskin adalah 70 persen dari jumlah perokok kita yang mencapai angka 70 juta–sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Karena itu membuat sistem tentang hak asuransi bagi perokok dan bukan perokok menjadi pelik, apalagi sasaran BPJS adalah orang miskin.

Barangkali ada baiknya jika unsur prevensi, pendidikan dan kesehatan digabungkan saja. Pemerintah bisa memanfaatkan sosialisasi BPJS yang tak memasukkan penyakit akibat merokok atau perokok ke dalam daftar asuransi dengan memberi pemahaman bahaya merokok. Sehingga BPJS sekaligus juga kampanye agar orang miskin berhenti merokok, jika ingin kesehatan dan kesakitannya dijamin pemerintah lewat BPJS.

Selama ini APBN kita habis untuk biaya kurasi kesehatan yakni untuk pengobatan. Ada Rp 2 triliun biaya untuk rumah sakit umum untuk biaya pengobatan penyakit akibat rokok. Tentu ini biaya sangat kecil karena total biaya kurasi itu–mencakup belanja publik untuk rokok, ongkos kesehatan, kampanye–mencapai Rp 235 triliun setahun.

Kekurangan biaya untuk mengkampanyekan bahaya rokok, karena itu bisa ditutup jika digabungkan dengan saat sosialisasi BPJS. Sosialisasi ini hal sangat serius agar orang miskin paham dengan kecanduannya yang tak saja membahayakan dirina sendiri, tapi juga orang lain di sekelilingnya. Dengan begitu BPJS tak hanya sebagai pengobatan tapi juga pencegahan sekaligus pendidikn publik kan bahaya asap rokok, fungsi jaminan sosial seutuhnya.

Dengan begitu, tak ada asuransi bagi perokok mempunyai landasan kesehatan publik yang kuat, tak sekadar tuduhan “gimmick” untuk mematikan industri rokok, ketakutan para kapitalis akan makin sadarnya publik Indonesia terhadap bahaya rokok.

4 Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

*

*

  • unit link indonesia
    2 May 2014 at 10:08 - Reply

    terimakasih untuk infonya.

    • Sinta Rara
      20 May 2014 at 19:13 - Reply

      terimakasih kembali!

  • unit link terbaik di indonesia
    12 May 2014 at 15:11 - Reply

    wah infonya sangat menarik sekali.

    • Sinta Rara
      20 May 2014 at 19:14 - Reply

      terimakasih!