143295627764140339

Manfaat Industri Rokok yang Tidak Ingin Diketahui Publik

 

Artikel ini ditulis oleh Kartolo

Pakar ekonomi Indonesia sudah memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal pertama 2015, ekonomi RI tumbuh hanya 4,7% dari target 5,7%. Harian Kompas minggu lalu mengulas cukup dalam hasil diskusi evaluasi ekonomi kuartal pertama di era pemerintahan Jokowi ini. Di samping itu, Kompas minggu lalu juga secara maraton mengangkat topik yg tidak kalah penting, yakni isu kesehatan.

Kedua hal di atas sangat berkaitan erat: pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di satu sisi, dan kesehatan di sisi lain. Dari sudut pandang ekonomi, menyikapi kondisi ekonomi saat ini, langkah pemerintah RI dinilai sudah cukup tepat. Salah satunya adalah pengurangan beban subsidi. Tanpa tindakan ini, RI akan membakar uang sebesar 200 triliun per tahun secara tidak tepat sasaran, karena orang kaya pun ikut menikmati subsidi tsb. Di sisi lain, biaya kesehatan yang dianggarkan negara juga semakin membengkak dari tahun ke tahun, dan ini tentu butuh duit. Obat untuk rakyat bukan dapat gratisan dari perusahaan farmasi. Gaji tenaga kesehatan juga pake duit, bukan kreweng.

Semua orang berteriak menolak pengurangan subsidi BBM ini, karena ini berarti biaya produksi naik akibat naiknya biaya transportasi, sehingga membuat harga barang naik. Melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), pemerintah mengalihkan subsidi BBM tadi ke subsidi biaya kesehatan. Ini salah satu cara untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat akan semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi. Apa yang mau dikonsumsi wong gak ada duit.

*****

Akan tetapi lihat, laporan BPS beberapa waktu lalu menceritakan hal yang tak kalah pelik. Rokok. Ternyata orang miskin yang menjadi target program JKN membelanjakan pendapatannya untuk mengkonsumsi rokok melebihi kebutuhan lainnya seperti susu, daging, lauk-pauk, pakaian. Hanya beras yang mampu mengalahkan kebutuhan terhadap rokok. Kebutuhan? Mungkin lebih tepat disebut ketagihan, bukan kebutuhan.

Kondisi ini mengingatkan kita pada saat krisis moneter menerpa negara kita pada tahun 1998. Industri rokok mengklaim bahwa industrinya menjadi penyelamat negeri dari krisis moneter karena di saat industri-industri lain kolaps dan bangkrut akibat hutang gila-gilaan, industri rokok justru bergeming dari terpaan badai. Ketika industri kolaps, hal pertama yang mereka lakukan adalah melakukan PHK massal. Banyak orang stress karena tidak dapat menarik tabungan, padahal harga barang kebutuhan naik gila-gilaan. Orang stress lari ke rokok. Tidak sedikit yang bunuh diri karena tak sanggup melunasi hutang yang tiba-tiba melonjak jumlahnya. Tambahan orang stress inilah yang kemudian membuat konsumsi rokok meningkat di era krismon.

Perhatikan angka yang ditampilkan oleh Andoyo, dalam “Jerat Perusahaan Rokok: Srategi Pengembangan Bisnis Industri Rokok dan Pembentukan Citranya di Masyarakat”. Tulisnya, “… Bahkan pada tahun 1997 yang merupakan awal dari krisis ekonomi penerimaan cukai negara dari industri rokok menjadi Rp 4,792 triliun dan tahun 1998 melonjak lagi menjadi Rp 7,391 triliun. Hal ini berulang lagi pada saat krisis global di tahun 2008 lalu. Di saat krisis global 2008 yang melibas banyak perusahaan dan berimbas pada banyaknya industri yang melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai justru melaporkan penerimaan cukai rokok per 30 Desember 2008 menembus angka Rp 50,2 triliun atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan pemerintah”.

Kenaikan konsumsi rokok ini tentu bukan sesuatu yang patut dibanggakan oleh kita. Di balik angka penerimaan cukai tsb, konsumen merogoh kocek lebih dalam untuk memperoleh kenikmatan dari membakar uangnya. Dengan pendapatan cukai 2008 sebesar itu, diperkirakan nilai pengeluaran konsumen alias omset industri rokok mencapai angka 250 triliun. Angka ini lebih besar dari subsidi BBM tahun 2014 yang dialihkan sebesar 186 triliun per tahun. Jadi sebenarnya yg mengalami krismon itu rakyat atau pemerintah RI?

Belakangan ini terjadi percepatan pertumbuhan jumlah perokok yang merembet ke usia yang semakin muda. Bahkan balita pun sudah banyak yang terimbas ikut-ikutan orang dewasa merokok. Tidak heran Indonesia kemudian dijuluki oleh dunia sebagai negeri perokok anak alias “baby-smoker country” untuk tidak mau kalah dengan julukan negara lain, “marlboro country“.

Kondisi ini disebabkan lemahnya rejim pemerintah pada tekanan atau kemauan industri rokok. Salah satunya adalah kebijakan iklan rokok. Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang masih membolehkan rokok beriklan. Jika negara lain saat ini ribut dengan kebijakan plain package yang ditentang oleh industri rokok global, di Indonesia tak nampak tanda-tanda iklan rokok bakal dilarang total.

*****

Akibat krismon 1998 dan 2008, jumlah orang miskin bertambah. Sementara orang miskin adalah segmen pasar terbesar konsumsi rokok. BPS menyajikan fakta angka orang miskin yang lebih mendahulukan rokok daripada susu. Kejadian serupa berpotensi terjadi pada periode saat ini. Industri rokok akan dielu2kan sebagai pahlawan APBN. Padahal, masih banyak pilihan tersedia yang bisa ditempuh oleh pemerintah selain mengandalkan cukai.

Yang pertama, untuk menggeser tingkat konsumsi rokok turun ke bawah, pemerintah bisa menaikkan tarif cukai rokok setara dengan besaran tarif di kawasan ASEAN. Bea cukai harus diperkuat jajarannya untuk memberantas penyelundupan rokok sebagai ekses perbedaan tarif cukai antar negara. Apapun itu, yang namanya penyelundupan mendistorsi ekonomi suatu negara.

Kedua, pemerintah bisa membuat kebijakan tentang pelarangan total iklan rokok dan tolak penambahan investasi industri rokok, karena ini penting untuk menurunkan tingkat konsumsi. Pemerintah bisa mengeskalasi larangan ini dan bekerja sama dengan negara tetangga untuk membuat kebijakan standar di kawasan. Bagaimanapun iklan rokok ini merupakan insentif bagi industri, sementara insentif yang sama tidak diperoleh oleh industri rokok di negara ASEAN karena iklan rokok di sana sudah dilarang sejak lama. Dengan ‘fasilitas’ kebijakan-boleh-ngiklan ini membuat Indonesia memiliki daya tarik bagi investor rokok global. Tentunya hal ini akan membuat industri rokok lokal kelabakan diserbu kompetitor. Indonesia harus menolak investasi industri rokok.

Di samping itu, industri rokok masa depan sangat sedikit menyerap tenaga kerja SDM lokal karena modernisasi melalui mekanisasi sudah mereka lakukan sejak lama. Sehingga kebijakan ke tiga berikutnya adalah melarang impor mesin linting atau meningkatkan bea masuk impor mesin linting, dan memaksa industri rokok untuk tetap mempekerjakan buruh linting untuk mendukung produk kebanggaan ‘budaya’ RI yakni kretek linting tangan. Produk ini harus menjadi ‘competitive advantage’ Indonesia layaknya cerutu Kuba dan menjadi komoditi ekspor. Memang produksi rokok akan melambat, tapi jika benar kretek ini adalah produk budaya unggulan Nusantara, harusnya bisa mengalahkan produk impor seperti tembakau China, dan bahkan menjadi trend-setter layaknya budaya K-pop yang mendunia. Penduduk bumi harus bisa dibuat tergila2 terhadap budaya kretek, sama halnya dengan mereka tergila2 terhadap Gangnam Style.

*****

Kesimpulannya, industri rokok di era krismon terbukti mampu membuat orang ketagihan rokok. Memanfaatkan keterpurukan bangsa menjadi keunggulan dan mencetak laba. Dengan kondisi ekonomi ke depan yang belum jelas benar mau dibawa kemana, industri rokok berpotensi mengurangi daya saing bangsa dan menyabot potensi-potensi SDM negeri kita. Biaya kesehatan tak pernah lebih murah dari manfaat cukai yang diperoleh dari memeras paru-paru rakyat RI. JKN yang didesain untuk meng-offset subsidi, justru menjadi tidak dapat bermakna banyak bagi rakyat, khususnya rakyat miskin.

Rokok kretek wajib diekspor ke luar negeri, jika bangsa ini memang berkeinginan memperoleh ‘manfaat’ paling maksimal dari keberadaan tembakau dan industri rokok. Hal ini mirip sebagaimana negara2 maju lakukan, mengusir industri rokok untuk relokasi ke negara2 berkembang yg butuh aliran investasi. Membantu menjaga keberlangsungan hidup industri tersebut dengan menekan dan mengarahkan kebijakan pemerintah setempat. Jika pemerintah setempat bertingkah, misalnya melakukan pengendalian rokok secara ketat, industri rokok global akan menggugat milyaran dollar yang mampu menguras kas negara. RI tidak terkecuali, tinggal masalah waktu. Dan yang terakhir, negara2 maju memajaki industri tersebut di negaranya. Penghasilan industri rokok asing di RI, dari dividen misalnya, masih dikenakan pajak juga di negara asalnya. Awal tahun 2014, Phillip Morris membagi dividen sebesar 9,8 triliun dan diboyong ke negara asalnya sana setelah tidak sampai 10 tahun mengakuisisi Sampoerna. Jadi perokok di Indonesia ini tidak hanya membantu penerimaan APBN, tapi juga bersedekah kepada negara2 maju yang mereka maki2.

Dengan demikian, jika pemerintah RI mau ikutan cerdas, industri rokok harus digunakan sebagai industri maklon rokok saja, yang tugasnya hanya merakit bahan baku menjadi produk rokok yang 100% untuk ekspor. Ekonomi RI akan kolaps lebih cepat jika meneruskan kebijakan saat ini, yakni mengimpor tembakau dari China yang menguras devisa dan menekan petani lokal, menekan buruh dengan upah murah, lalu menjualnya ke rakyat RI yang berpendapatan rendah yang kemudian penyakitan dan harus berobat dgn biaya sendiri.

Industri rokok memberi tidak seberapa, tapi menguras lebih banyak APBN. Pajak yang disetor oleh industri lain pun dimakan utk membiayai ekses industri rokok.Industri rokok mendorong pemerataan. Pemerataan kemiskinan. What a waste!

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*