kbr

Kampanye #TolakJadiKorban

1. Kartono Muhammad “Jasa Industri Rokok Hanya Mitos”

Industri rokok menanamkan mitos sebagai pihak yang berjasa membayar cukai kepada negara. Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Kartono Muhammad, mengatakan industri sengaja melakukan manipulasi.

Text :Cukai rokok itu yang bayar bukan industry rokok yang membayar perokoknya. Jadi harga rokok ditambah cukai. Jadi yang membayar perokoknya. Jangan kira bahwa itu jasanya industry rokok, sama sekali tidak. Industri rokok memang sengaja memanipulasi itu seolah-olah industri rokoklah yang menyumbang cukai. Dan besarnya cukai sekitar 140 atau 150 t barangkali tahun ini, itu tak sebanding dengan biaya yang harus keluar untuk mengobati penyakit akibat rokok.  Dan yang terkena penyakit akibat rokok bukan hanya rokok, tapi juga keluarganya, anaknya kena asap rokok. Jadi pabrik rokok memang sengaja membesar-besarkan seolah-olah menyumbang besar. Kalau soal pajak dari industry garmen, otomotif dan sebagainya, jauh lebih besar dari industry rokok.”

2. Hakim Sorimuda Pohan “Indonesia Menghianati Negara Islam”

FCTC atau kerangka kerja pengendalian tembakau bisa menjadi alat yang sangat ampuh menyelamatkan kesehatan generasi mendatang, namun Pemerintah kita justru tak kunjung menandatangani hasil kesepakatan negara-negara anggota badan kesehatan dunia WHO ini. Lebih dari 90% negara di dunia sudah menandatangani kerangka kerja ini.  Ketua Bidang Medik Komnas Pengendalian Tembakau Hakim Sorimuda Pohan mengatakan, soal FCTC ini Indonesia juga menghianati Negara Islam. Apa sebab?

Text : ”Salah satu Negara pendorong lahirnya FCTC adalah Indonesia. Secara statistic di seluruh dunia sudah membuktikan bahwa bahaya merokok ini luar biasa, dari perspektif ekonomi, kesehatan, peradaban, ini sangat negative. Sampai sekarang satu-satunya Negara di Asia Pacific di antara 41 negara, dari 57 negara anggota OKI, kita yang tidak menandatanganinya, apa semua Negara Islam yang lain itu salah? Pada pertemuan menteri-menteri kesehatan Negara-negara Islam OKI tahun 2007 di Kuala Lumpur, mengingatkan Indonesia, gunakanlah FCTC sebagai dasar pengendalian kesehatan masyarakat. Untuk negara-negara OKI. Menteri kesehatan kita menandatanganinya, setelah kembali ke Indonesia pelaksanaannya NOL besar. Jadi kita menghianati rekan-rekan Negara Islam.”

3. Kartono Muhammad “Petani Tembakau dijajah Industri Rokok”

Usaha pengendalian rokok untuk kesehatan masyarat kerap dibenturkan dengan nasib petani. Tapi petani sesungguhnya justru menjadi korban penindasan industri, kata Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Kartono Muhammad.

Text :Matinya petani tembakau bukan karena FCTC atau peraturan pengendalian rokok tapi karena ditindas industri rokok.  Artinya kalau industri rokok kalau sedang bilang, “ah saya tidak mau beli, gudang saya penuh, petani tembakau tidak bisa apa-apa.  Kalau mau dibeli juga harganya sekian. Artinya dia betul-betul dijajah oleh industri rokok atau tengkulaknya. Kasihan mereka.  Tapi dalam didalam lawan upaya pengaturan konsumsi rokok ini idustri makai seolah-olah kita mematikan petani tembakau. Itu yang dimitoskan.”

4. Yanuar “Tembakau Bukan Lagi Primadona”

Petani tembakau kerap menolak beralih menanam tanaman lain dengan alasan tembakau lebih menguntungkan. Tapi seorang petani Jember membuktikan sebaliknya.  Yanuar,  seorang petani tembakau menyebut tembakau bukan lagi primadona, tanaman pangan lebih menguntungkan.

Text : “Kita memang harus lebih berpandangan luas kedepan itu, jangan fanatik. Memang ditempat saya menjadi budaya tembakau itu Mbak. Budaya artinya, ketika musim kemarau itu, saudara-saudara dari kabupaten Jember itu selalu menanam tembakau. Kita jangan seperti itu, seharusnya, petani itu sadar, pada akhirnya tidak menjadi primadona lagi untuk kita. Kita harus lebih spesifik pada tanaman yang lebih menguntungkan kayak di tanaman holtikultura dan tanaman pangan. “

5. Peneliti ICW, Abdullah Dahlan

Rancangan Undang-undang Pertembakauan kuat diduga titipan perusahaan rokok asing, peneliti ICW Abdullah Dahlan menyebut pihaknya menemukan surat Philip Morris ke DPR periode sebelumnya agar memasukkan UU yang melegalkan rokok di masyarakat. Maka tak aneh jika DPR kekeuh mengesahkan rancangan tersebut.

6. Pengamat Pembangunan Berkelanjutan-Jalal

DPR mengklaim RUU Pertembakauan melindungi petani tembakau. Tapi menurut pengamat pembangunan berkelanjutan Jalal, pasal-pasal yang ada dalam beleid itu justru sebaliknya.  Ia mencontohkan pasal yang mengatur keharusan 80% kandungan local  dalam produksi rokok, tapi tak ada sanksi yang mengaturnya. Sehingga rentan dilanggar.

7. Kampanye TolakJadiKorban – Filler

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*