people-using-mobile-phones

Media Sosial, Gerakan Sosial, Perubahan Sosial

Belajar dari Petisi Online Elysabeth Ongkojoyo

Jalal
Chairperson of Advisory board
Social Investment Indonesia

Gerakan Sosial: dari Jalanan menuju Ruang Maya
Seorang ibu, Elysabeth Ongkojoyo, melaporkan bahwa ketika ia bersama bayinya sedang berada di gerai JCo di Lippo Mall Pluit, mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Dalam petisi yang dibuatnya di minggu terakhir Agustus 2015 itu, dijelaskan bahwa perlakuan tidak menyenangkan yang diperolehnya adalah pelanggaran atas hak asasi atas udara bersih. Ia berada dalam tempat umum dan ruang tertutup yang dalam peraturan di tingkat nasional maupun provinsial di mana mal itu berada merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Namun, ia dan bayinya malah diminta pindah oleh petugas gerai yang menyediakan asbak untuk si perokok. Lantaran tak mau pindah, ia malahan dimaki-maki oleh si perokok. Begitu yang ia laporkan.

Petisi online, memanfaatkan perkembangan media sosial, memang sudah bertahun-tahun belakangan menjadi salah satu alat penting yang digunakan untuk menarik perhatian khalayak atas suatu isu tertentu. Kalau kemudian petisi itu mencapai dukungan critical mass tertentu, maka itu menjadi gerakan sosial yang kentara. Gerakan sosial itu kemudian bisa menghasilkan perubahan sosial yang cukup signifikan.

Siapa yang tak ingat Koin untuk Prita? Pada tahun 2008 Prita Mulyasari menuliskan pengalamannya yang tidak menyenangkan terkait dengan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional. Ia menuliskannya untuk kalangan terbatas, namun kemudian tersebar luas. Rumah sakit tersebut kemudian menuntutnya di pengadilan, dan Prita dinyatakan bersalah di mata hukum, selain mendapatkan kurungan ia juga harus membayar sejumlah denda. Kesalahan itu dinyatakan terkait dengan cara bagaimana pendapat itu tersebar, bukan pada substansi yang dipaparkan oleh Prita. Lalu, solidaritas pun menyeruak. Ajakan untuk turut menanggung denda itu mendapat sambutan khalayak hingga terkumpul Rp600 juta lebih—lantaran khalayak merasa mendapat manfaat pengetahuan dari paparan Prita, menjadi lebih berhati-hati dalam memilih rumah sakit, dan menjadi sadar atas hak sebagai pasien.

Di tahun 2012, salah satu petisi online yang paling popular adalah petisi penghentian penjualan sirip hiu di sebuah toko di Bandara Soekarno Hatta. Pembuatnya, Glenton Jelbert, adalah warga negara Singapura yang prihatin dengan penjualan sirip hewan yang beberapa spesiesnya dilindungi itu. Sebenarnya tak cukup banyak penanda tangan petisi tersebut, namun beberapa selebritas terkenal, termasuk Nadya Hutagalung, memberikan dukungan secara terbuka. Pada akhirnya, PT Angkasa Pura, pengelola Bandara, melarang penjualan sirip hiu di toko tersebut.

Ada banyak aspek yang bisa dilihat dari berbagai penggunaan media sosial untuk gerakan sosial ini. Beberapa pakar telah melihatnya dari sudut pandang resource mobilization theory dari McCarthy dan Zald (1973; 1977) dengan inti bahwa pengerahan massa dan sumberdaya gerakan sosial lainnya menjadi semakin murah lantaran perkembangan media sosial. Kalau dahulu massa harus dikerahkan ke jalan untuk menunjukkan berapa besar pendukung atau penentang suatu isu, kini hanya cukup dengan tanda tangan pada petisi atau pernyataan ‘like’ saja. Kalau dahulu massa perlu untuk mendapatkan ongkos, atau mengeluarkan ongkos sendiri, untuk membiaya transportasi dan konsumsi dalam unjuk rasa, kini hal seperti itu tak perlu lagi. Dukungan bisa diberikan kapan saja dan di mana saja. Tempat menjadi tidak relevan, dan karenanya menjadi sangat murah. Potensi peran tertinggi dari media sosial sendiri misalnya sudah diteliti dalam artikel terkenal New Media, New Movements?: The Role of Internet in Shaping the ‘Anti-Globalization’ Movement yang ditulis oleh van Aelst dan Walgrave (2002).

Tiupan Peluit untuk JCo dan Lippo Mall Pluit
Namun, ada banyak hal menarik lainnya yang bisa kita pelajari dari di luar soal potensi dan mobilisasi sumberdaya itu. Kalau kita kembali kepada kasus terbaru—ibu, bayi dan perokok di gerai JCo Lippo Mall Pluit—kita bisa belajar banyak hal yang menarik. Pertama-tama, kita sedang menyaksikan di mana aktor gerakan sosial kini telah bergeser. Kalau tadinya LSM adalah pelaku utama gerakan sosial—karenanya sering juga disebut sebagai organisasi gerakan sosial, selain organisasi masyarakat sipil—kini kita melihat bahwa individu sekalipun bisa membuat perubahan yang sangat kuat. Ketika tulisan ini dibuat, petisi online Elysabeth Ongkojoyo telah mendapatkan dukungan hampir 45.000 orang. Di masa lalu, hampir tidak terbayangkan seorang individu bisa melakukan penggalangan dukungan hingga sebesar itu, kecuali seorang individu karismatik macam Nelson Mandela atau Malcolm X.

Kedua, pergeseran juga terjadi pada mereka yang terlibat di dalam gerakan sosial itu. Kalau tadinya pendukung utama adalah anggota-anggota LSM, dengan tambahan lingkaran luarnya, kini yang menjadi pendukung utama adalah masyarakat kebanyakan. Tak perlu untuk menjadi orang yang benar-benar berpengetahuan mendalam atau bertungkus lumus dalam suatu isu untuk menjadi pendukung suatu gerakan sosial, karena apa yang menjadi perhatian juga semakin beragam dan umum. Elysabeth tidak menggunakan jargon-jargon dalam ilmu kesehatan atau HAM yang kemungkinan besar tidak dikuasainya. Namun, ia jelas bisa menggambarkan situasi dengan baik, bahwa ia dan bayinya tidaklah mendapatkan perlindungan dari asap rokok, sebagaimana yang seharusnya mereka peroleh. Dengan kemampuan artikulasi yang baik, ia berhasil menarik simpati orang-orang, membangkitkan kemampuan empati, dan mungkin memori kolektif masyarakat bahwa hal-hal seperti itu memang kerap terjadi. Kesadaran atas penghormatan dan perlindungan kemudian tumbuh di masyarakat dan tercermin dalam dukungan yang diperolehnya.

Ketiga, isu yang diusung oleh Elysabeth sendiri merupakan isu yang di level global bisa dikatakan sudah selesai. Sudah seharusnya merokok hanya dilakukan di tempat-tempat pribadi. Tak selayaknya orang merokok di tempat umum, karena asap dan abu rokok yang beterbangan memang telah dibuktikan membawa konsekuensi kesehatan untuk mereka yang terkena. Posisi ilmu pengetahuan atas apa dampak bagi perokok pasif—perokok kedua bahkan ketiga—sudah sangat kokoh, sehingga tak bisa lagi masalah ini ditangani dengan santai. Kalau orang memilih untuk merokok dan tahu konsekuensi untuk dirinya sendiri, tentu itu diperkenankan. Tetapi, tak ada hak si perokok untuk membawa dampak buruk itu kepada orang lain. Di Indonesia, masalah ini belum tuntas benar. Banyak orang tak percaya dampak buruk merokok—sampai mereka merasakan sendiri—apalagi terhadap orang lain. Statistik resmi dari pemerintah bahwa setiap tahun lebih dari 200 ribu orang meninggal lantaran rokok, dan sekitar 10%-nya adalah perokok pasif, sama sekali tidak popular dan tidak digubris. Masalah ini dihadapi lebih dari 100 juta warga Indonesia, kalau malah bukan seluruh warga Indonesia, dengan konsekuensi kesehatan dan ekonomi yang sangat besar. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Elysabeth adalah sebuah wake up call bagi bangsa Indonesia. Petisi ini mengingatkan kita kepada dan menguatkan perjuangan Roby Indra Wahyuda, korban konsumsi rokok, yang sudah menghadap Tuhan beberapa bulan lalu. Hingga akhir hayatnya, Roby terus mendesakkan agar pemerintah mengaksesi WHO FCTC sebagai satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk sepenuhnya melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif rokok.

Keempat, sesungguhnya pemerintah sudah memiliki perangkat hukum yang lumayan memadai untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok di tempat umum. Namun, penegakkannya tidaklah sebagaimana yang kita harapkan. Elysabeth dengan tepat mengarahkan protesnya kepada gerai JCo dan Lippo Mall Pluit, selain mengingatkan pemerintah untuk bersungguh-sungguh menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bahwa dukungan atas petisi itu, selain sebagai pernyataan kesadaran atas dampak kesehatan dari konsumsi rokok secara aktif maupun pasif, juga berarti peringatan sekaligus dukungan bagi pemerintah—pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di manapun—untuk menegakkan peraturan yang sudah dibuatnya. Para penanda tangan itu tak ingin peraturan yang sekadar menjadi macan kertas, melainkan harus memiliki wibawa dengan ditegakkan secara sungguh-sungguh. Ini kemudian bisa juga dikembangkan untuk hal-hal positif lainnya, yang sudah diatur oleh pemerintah, namun belum cukup ditegakkan.

Kelima dan terakhir, bagaimanapun bukan hanya pemerintah yang perlu untuk menegakkan peraturan dengan mengawasi secara ketat setiap gerai dan mal agar tidak membiarkan orang merokok sembarangan. Akan terlampau banyak sumberdaya manusia yang dikerahkan untuk melakukan pengawasan itu, lantaran jumlah gedung yang sangat besar. Gerai dan mal adalah entitas bisnis, alias perusahaan, yang seharusnya beroperasi secara bertanggung jawab sosial. Mereka harus tunduk pada peraturan manapun termasuk larangan merokok di dalam tempat umum, sehingga mereka perlu memastikan kepatuhan dirinya. Di sisi lain, para pendukung gerakan sosial pengendalian dampak rokok kemudian penting untuk menyadari bahwa kekuatan sebagai konsumen harus dipergunakan untuk memberikan (dis)insentif yang sesuai dengan perilaku gerai dan mal. Kalau memang tak setuju pembiaran kebiasaan merokok sembarangan yang masih dibiarkan oleh gerai dan mal tertentu, jangan membelanjakan sepeser pun uang di situ, dan sebaliknya, pilihlah gerai dan mal yang patuh pada regulasi untuk didukung. Dengan perilaku yang konsisten seperti itu, market signal menjadi jelas: konsumen mendukung perlakuan yang bertujuan untuk menciptakan udara bersih dan sehat, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penegakan peraturan yang memastikan itu semua.

Jakarta, 1 September 2015

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*