Belajar dari Turki

Larang Merokok di Turki (WHO)

Larang Merokok di Turki (WHO)

TAK ada satupun negara yang bisa dengan mudah mengendalikan konsumsi rokok. Ini satu bukti bahwa racun rokok telah begitu merasuk ke dalam kesadaran tiap orang. Ketika negara-negara Eropa mulai sadar akan pengaruh buruk rokok dan mereka mengendalikannya dengan melarang asap rokok di ruang publik, biaya tak sedikit. Banyak ditentang sejak di parlemen, publik melalui survei, industri media, dan tentu saja industri rokok.

Dan apa yang terjadi di Eropa adalah kisah yang terjadi 10-20 tahun lalu. Indonesia sedang mengalaminya kini. Betapa susahnya meyakinkan setiap orang bahwa amat perlu rokok dikendalikan untuk masa depan generasi republik ini. Parlemen menolak, publik mencibir–meski mereka tahu bahaya rokok terhadap kesehatan–bahkan presiden bimbang apakah perlu meratifikasi kerangka kerja pengendalian tembakau (FCTC) atau tidak.

Rokok telah menjadi isu politik yang melibatkan banyak pihak. Kampanye menolaknya beragam: mulai agenda asing hingga mematikan petani tembakau. Sejak isu bakal menggerus pendapatan negara hingga isu agenda industri farmasi. Semuanya dijadikan mitos sehingga tak bisa dibuktikan karena analisisnya adalah teori-teori konspirasi. Padahal tujuan pengendalian tembakau amat sederhana: meningkatkan kualitas generasi Indonesia yang terancam karena daya rusak racun nikotin.

Itu pula yang dilakukan Turki. Pada 1997 negara ini mulai membuat aturan larangan merokok di tempat publik. Pemerintah langsung menerapkan larangan ke jantungnya: kafe-kafe. Padahal kafe di Turki sama dengan warung Tegal di Indonesia. Turki yang ngungun tak sempurna tanpa kafe. Sejarah Turki adalah sejarah pertumbuhan kafe. Tak ada orang Turki yang tak nongkrong di kafe. Larangan itu pun segera menuai protes di mana-mana.

Apalagi karena tak hanya melarang orang me merokok, denda diberlakukan bagi pemilik kafe yang membiarkan pengunjungnya bersuka-cita ngebul. Dendanya mengerikan: tertinggi hingga 5.600 lira atau setara Rp 37 juta. Protes meruyak. Pernah ada kejadian seorang pemilik kafe dibunuh oleh pengunjungnya karena menyita rokok.

Tapi pemerintah jalan terus. Kampanye bahaya merokok digencarkan. Caranya adalah dengan menggeser slot iklan rokok di televisi dan baliho dengan iklan layanan masyarakat. Pemerintah Turki berulang-ulang mengingatkan bahwa ada bahaya yang sangat besar di balik legalitas rokok. Iklan rokok dilarang total. “Rupanya di sini kuncinya,” kata Pofesor Savas Alpay, Direktur Jenderal Statistik, Ekonomi, dan Penelitian Negara-negara Islam yang sedang berkunjung ke Jakarta.

Iklan adalah pemicu utama 57 persen orang Turki usia 15-49 tahun menjadi perokok berat. Tak terlalu berdampak banyak melarang orang merokok dan mendenda pemilik kafe yang membiarkan pengunjungnya merokok, jika pemicu utamanya tak dihentikan. Maka fokus utama pengendalian tembakau di Turki sejak 2008 adalah stop iklan rokok di media manapun. Sosialisasi ke industri media maupun rokok bukan meminta masukan mereka, sosialisasi lebih kepada pemberitahuan bahwa stop iklan akan segera diberlakukan.

Dan sejak itu jumlah perokok Turki berkurang hingga 30 persen. Polusi udara bisa ditekan, tingkat harapan hidup orang Turki juga naik, produktivitas di tempat kerja dilaporkan meningkat. Menurut Savas dilema Indonesia hari-hari ini yang pemerintahnya bimbang mengendalikan tembakau sudah dilewati Turki hampir 20 tahun lalu. “Percayalah, seberapa banyak pun sumbangan cukai rokok kepada penerimaan negara akan habis untuk biaya pengobatan akibat rokok,” katanya.

Savas benar. Cukai Indonesia hanya Rp 70 triliun tapi pendapatan publik dan negara yang tergerus akibat dampaknya mencapai Rp 235 triliun setahun! Dan kenyataan itu tak hanya di Turki. Sebanyak 177 negara sudah membuktikan bahwa mengendalikan tembakau telah memberi banyak faedah kepada negara dan publik. Negara-negara itu adalah negara yang sudah meratifikasi FCTC. Maka, keraguan apalagi yang membimbangkan pemerintah Indonesia jika sudah begitu banyak bukti nyata manfaat meratifikasi FCTC?

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*