target pajak rokok

Bisnis Rokok dan FCTC

Ada yang menghubungkan antara tutupnya dua pabrik rokok kretek milik PT H.M Sampoerna Tbk. di Lumajang dan Jember, Jawa Timur, pekan lalu dengan gencarnya aturan pengendalian tembakau. Pendapat ini mengabaikan data dan fakta yang sesungguhnya terjadi.

Dua pabrik yang tutup itu, dengan memecat 4.900 burauh, sepenuhnya karena persaingan bisnis. Rokok kretek buatan tangan tergilas oleh rokok kretek buatan mesin. Pasar rokok kretek tangan ini terus turun sejak tahun lalu karena tak diminati orang kota yang “mau merokok namun tetap ingin sehat”. Rokok kretek tangan hanya dipasarkan di perdesaan, sementara jumlah desa mulai menyusut karena lambat laun kampung mulai berubah menuju permukiman yang modern juga.

Orang kota sepenuhnya sadar bahwa merokok merugikan kesehatan. Namun, karena sudah terlilit candu, mereka mengalihkan konsumsinya kepada rokok mesin yang diiklankan sebagai rendah nikotin dan tar, memakai filter, lebih ringan, karena itu dikesankan tak lebih berbahaya dibanding rokok kretek biasa. Jika dulu produk “mild” hanya dimiliki Sampoerna, kini semua pabrik memproduksi dan menjual rokok jenis “mild”, “light”, hingga “super mild”. Rokok-rokok tersebut gencar diiklankan di televisi dan semua media massa.

Persilangan antara iklan, sugesti perokok, dan teknologi informasi itu menemukan muaranya pada rokok jenis itu yang sesungguhnya sama bahayanya dengan semua jenis rokok. Orang di perdesaan pun yang kini bisa mengakses Internet dan televisi—selain karena arus urbanisasi yang kian gencar sehingga lalu lintas orang desa ke kota kian meningkat—lambat laun tersasar oleh iklan produk rokok kretek mesin, yang pangsa terbesarnya dikuasai Sampoerna juga. Akibatnya, rokok kretek hilang peminat, tak laku, lalu rugi. Namun, rugi di divisi kretek mereka menangguk untung di divisi rokok mesin.

Itu terlihat dari data produksi rokok tahun lalu yang naik 20 miliar batang menjadi 361 miliar. Dan kenaikan ini bukan karena setiap orang menambah jumlah rokok yang dihisapnya, melainkan karena jumlah perokok naik dari tahun ke tahun. Pada 1995, hanya 25 persen, kini hampir 36 persen dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia adalah perokok. Ini mencemaskan karena bukan saja jumlahnya yang naik, melainkan rasio juga juga melonjak. Artinya, perokok-perokok baru datang dari remaja dan anak-anak.

Data-data di atas menunjukkan bahwa pengendalian tembakau tak punya pengaruh signifikan atas bangkrutnya industri kretek tangan. Dan aturannya memang belum berjalan. Peringatan bergambar di bungkus rokok baru Juni 2014 berlaku, Undang-Undang Kesehatan baru disahkan pada 2009 dengan aturan teknis berlaku awal tahun ini. Praktis, aturan-aturan minor pengendalian tembakau belum terasa, kecuali bahwa makin banyak pemerintah daerah membuat kawasan tanpa rokok dengan tingkat kepatuhan yang minim dan penegakkan hukum yang lemah.

Karena itu yang menghubungkan penutupan pabrik rokok Sampoerna dengan aturan pengendalian tembakau semata klaim yang berlebihan. Pabrik-pabrik itu tutup karena kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup, dan terutama persaingan bisnis antar industri rokok sendiri. Aturan induk pengendalian tembakau yang tertuang dalam Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau bahkan belum diratifikasi pemerintah. Kini penutupan pabrik yang diikuti pemecatan buruhnya seolah-olah diakibatkan aturan pengendalian tembakau.

Asumsi ini dijadikan alasan seolah-olah pengendalian tembakau berhadapan dengan isu industri kecil dan pengangguran. Dan pemerintah yang pada dasarnya malas meratifikasi FCTC karena dilobi industri rokok kian termakan dengan asumsi tak bedasar ini. Pejabat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, misalnya, selalu mendengung-dengungkan kekhawatiran bangkrutnya industri rokok jika FCTC diratifikasi. Mereka juga mengeluh FCTC bakal membuka kran impor tembakau sehingga mematikan pertaniannya.

Faktanya, impor tembakau selalu tinggi selama lima tahun terakhir—di atas 500 ribu ton—ketika kampanye bahaya merokok dan pengendalian tembakau belum segencar sekarang. Industri rokok lebih senang mengimpor karena produknya sudah standar dan lebih murah. Mereka tak melindungi petani dengan membiarkan harga tembakau lokal mahal karena dikendalikan pengepul.

Dan jika pemerintah benar melindungi industri seharusnya membuka jalan pasar kretek baru di luar negeri, ketika pasar lokal sudah lesu. Di Amerika Serikat saja, Philip Morris mengalihkan pasarnya ke Indonesia karena di sana rokok mulai tak laku akibat tumbuhnya kesadaran orang Amerika akan bahaya rokok, dus kian terjepit oleh ketegasan pemerintahnya mengatur distribusi dan konsumsi tembakau untuk melindungi kesehatan publik yang lebih luas.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*