Caleg dan Rokok

image

Di Indonesia, seorang politikus tak dikenal karena ide-ide cemerlang atau program bagus untuk orang banyak. Mereka populer karena fotonya terpampang di tiap sudut jalan, melalui spanduk dan poster, juga baliho. Atau mereka yang sering tampil di televisi lewat iklan yang mereka bayar sendiri.

Maka agak mencemaskan karena mereka yang akan duduk di gedung parlemen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerah hingga pusat adalah mereka yang mungkin tak paham apa tugasnya. Padahal merekalah yang menentuan nasib kita lima tahun ke depan.

Anggota-anggota parlemen yang tak paham tugasnya itu, atau pura-pura tak paham hingga membodoh-bodohkan diri sendiri, bisa tega mencuri ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan. Anggota DPR yang tak paham tugasnya itu bisa tanpa pertimbangan logika membatalkan rancangan beleid perlindungan kesehatan publik dari bahaya asap rokok lalu menggantikan dengan RUU Pertembakauan yang disponsori industri rokok. Atas nama petani tembakau yang hanya sebagian kecil dari jumlah petani, mereka akan memberi keistimewaan terhadap hasil perkebunan itu.

Kita tak tahu apakah ini menunjukkan reformasi tak berjalan ataukah kegagalan pendidikan politik. Tapi mudah-mudahan ini sekadar kekhawatiran saja. Mudah-mudahan benar publik kita sudah cerdas sehingga mereka akan memilih wakil-wakil di parlemen itu benar-benar mereka yang mau memperjuangkan kepentingan orang banyak, bukan sekadar mencari pekerjaan, apalagi mencari posisi untuk memuluskan usaha mendapatkan proyek-proyek negara.

Kita membutuhkan calon legislatif yang paham dan bisa membedakan mana kepentingan publik mana kepentingan partai. Kita butuh anggota parlemen seperti Sumarjati Arjoso yang berkukuh pada pendirian memperjuangkan Indonesia sehat dengan teguh menolak RUU Pertembakauan meski sebagian besar suara anggota DPR lain berseberangan.

Rokok sudah menjadi bahasa politik. Pembahasan tentang produk ini akan dikaitkan tidak hanya dengan urusan kesehatan tapi hingga urusan ideologi yang tak dipahami banyak orang. Lihat saja bagaimana para politikus dengan sigap mendatangi pabrik-pabrik rokok meski beleid RUU Pertembakauan belum setujui paripurna untuk dibahas. Mereka sudah roadshow dengan alasan meminta masukan masyarakat, alih-alih berdiskusi dari sisi kesehatan publik.

Rokok pun telah menjadi alat politik. Kampanye pengendalian tembakau dianggap sebagai agenda asing dan kepentingan ideologi neoliberalisme. Tuduhan ini dihadapkan pada penolakan gerakan pengendalian tembakau dengan pembelaan terhadap petani yang dianggap mewakili nasionalisme dan pro rakyat kecil.

Anggapan ini saja sudah tentu keliru. Pengendalian tembakau adalah gerakan masyarakat yang ingin hidup dan mendapat udara lebih sehat–sebuah hak yang dijamin konstitusi. Jika gerakan ini dipelopori individu dan swasta karena pemerintah yang seharusnya bertugas menegakkan tugas itu tak mengalokasikan anggaran yang cukup. Sementara diseberangnya, mereka yang mengatasnamakan wong cilik, disponsori oleh industri rokok, industri beromzet Rp 233 triliun dan perusahaan multinasional. Bukankah ini justru gerakan penyokong neolib–jika kita paham apa arti kata ini?

Karena itu urusan pengendalian tembakau mesti dikembalikan kepada hakikatnya bahwa tembakau dan produk turunannya perlu dikendalikan karena merugikan kesehatan, menggerogoti keuangan negara, dan mengancam generasi Indonesia masa depan yang sehat dan cerdas. Sebab sehat adalah hak kita semua. Dalam pemiliu nanti, kita perlu politikus yang paham tentang ini dan memperjuangkannya.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*