Dagelan DPR

 

DPR asbak tembakau? (Tempo)

Agak sulit menemukan apa prestasi DPR periode 2009-2014 ini. Ada terlalu banyak skandal yang menghiasi halaman koran dan majalah tentang begitu banyak kasus-kasus korupsi dan etika yang para pelakunya datang dari gedung parlemen. Korupsi pelbagai proyek yang melalui Badan Anggaran, skandal seks, manipulasi undang-undang, hingga menyelundupkan rancangan beleid melalui proses yang tak semestinya.

Kekuasaan DPR begitu besar. Ia sejajar dengan lembaga kepresidenan dan lembaga hukum. Jika trias politica ini tak diisi orang-orang yang paham tentang etika, politik hanya akan menjad dagelan yang tak lucu. Anak-anak kita dan generasi mendatang akan mencatat sebuah masa gelap ketika lembaga-lembaga negara negara justru lebih banyak melanggar konstitusi. Dan anehnya, semua kasus itu tak menjadi skandal besar yang mendorong civil society bergerak menuntut perubahan seperti terjadi pada 1998. Jangan-jangan kita terjangkit paralisis massal, ketika setiap warga negara telah begitu apatis terhadap apapun perkembangan politik.

Contoh paling kongkret adalah masuknya Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ke DPR. Dalam sebuah rapat antara Badan Legislasi dengan Menteri Kesehatan dua pekan lalu terungkap bahwa Rancangan itu baru draf. Bagaimana kita bisa memahami ini. Rancangan itu telah diberi tanda bintang dalam sidang paripurna Maret lalu. Artinya, drafnya harus dibahas ulang terutama karena masuk dalam program legislasi nasional 2013 tak melalui urutan yang diatur tata tertib: yakni melalui kesekretariatan, fraksi-fraksi, lalu diusulkan Badan Legislasi untuk disetujui Sidang Paripurna.

Semua tahapan itu tak dilalui. Draf itu ujug-ujug masuk ke Badan Legislasi dan ditetapkan sebagai salah satu draf yang dibahas dari 70 rancangan beleid yang masuk ke Badan Legislasi. Belum lagi dibahas, sejumlah anggotanya sudah mensosialisasikannya ke banyak daerah, ke industri rokok, dan petani. Karena itu Paripurna membintanginya. Dan pencabutan bintang harus pula melalui Paripurna. Tapi Badan Legislasi seolah tak peduli pada semua tahapan yang menyangkut etika itu. Bintang belum dicabut, mereka malah mengundang industri rokok untuk membahas drafnya.

Maka tak heran jika draf Rancangan itu disusupkan atas sponsor industri rokok. Ini sama saja DPR membahas Undang-Undang Pemberantasan Narkotika dengan menerima draf yang dirancang oleh para bandar dan pengedar. Apa tak disebut kiamat konstitusi ini namanya?

Jika benar seperti klaim anggota Badan Legislasi bahwa draf itu menjembatani industri rokok dan kesehatan mengapa RUU Perlindungan Kesehatan Masyarakat dari Bahaya Tembakau malah didrop dan diganti dengan RUU Pertembakauan yang tak mengatur sama sekali soal perlindungan kesehatan? Di negara yang “normal” manipulasi seperti ini akan menjadi skandal besar karena menyangkut konstitusi, dasar kita bernegara, dasar kita menentukan norma dan hukum positif.

Alih-alih menjadi skandal, para anggota DPR itu malah terus membahasnya. Dan tanpa malu-malu berdiri berhadapan dengan mereka yang menolaknya, yang berasal dari rezim perlindungan kesehatan. DPR menganggap tembakau harus dilindungi dari “serangan-serangan” yang akan mematikannya. Dan serangan itu dianggap datang dari mereka yang menganggap kesehatan publik jauh lebih penting. Logika rancu dan lucu seperti apalagi yang bisa menandinginya?

Kesehatan publik adalah hak setiap orang. Dijamin konstitusi dan menjadi tugas negara untuk mewujudkannya. Maka ketika negara akan melakukan tugasnya itu dan DPR menghadangnya dengan justru mengajukan perlindungan bukan pada hak dan kepentingan yang lebih besar, apakah masih sopan jika tindakan itu disebut pengkhianatan konstitusi?

Petani dan industri rokok tentu saja punya hak hidup yang sama dalam bisnis dan mencari nafkah. Tapi apakah cara perlindungannya dengan membuat khusus undang-undang yang meniadakan perlindungan publik yang lebih besar dan krusial? Pekerja industri rokok hanya 2 juta dengan jumlah petani tak sampai seribu orang dan kebun tembakau cuma ada di empat provinsi. Tidakkah perlindungan itu cukup dengan menyisipkannya dalam UU Pertanian atau Perkebunan atau UU Industri?

Lebih lucu lagi ada anggota DPR yang masih bertanya bukti rokok berbahaya bagi kesehatan. Mendengarnya kita seperti mundur 100 tahun ke belakang. Bagaimana lembaga ini punya wibawa jika dan publik menaruh kepercayaan jika hal sederhana saja tak diketahuhi.

Tapi barangkali itu kepura-puraan saja. Mereka tentu orang terpelajar hingga bisa membolak-balikkan logika seperti itu dan berbicara karena kepentingan politik, apalagi menjelang pemilihan umum 2014. Dan pertanyaannya sangat khas datang dari industri rokok: mempertanyakan hal-hal mendasar yang sudah terbukti secara medis maupun empiris sejak ratusan tahun silam.

Tulisan ini telah begitu banyak bertanya, tersebab kekacauan logika DPR yang tak kirakira. Semoga logika kita tak ikut terbalik dan tersesat menyaksikan dagelan-dagelan politik yang tak kian ironis dan tak lucu ini.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*