Dana Asing

Dana Asing

Ada yang meributkan bantuan asing penyokong gerakan antikorupsi dan advokasi bahaya rokok sebagai intervensi “Barat” sehingga para penerimanya tergolong antek. Apa yang salah dengan tuduhan ini?

Pertama-tama mesti ditinjau dulu apakah dua kampanye ini gerakan yang buruk? Hanya orang sinting yang akan menyebutnya begitu. Korupsi dan rokok sama bahayanya dalam menghancurkan masa depan republik ini. Korupsi sudah jadi penyakit endemik yang menghambat negeri ini untuk maju.

Modal sosial, yang merekatkan tiap orang dalam komunitas bernama bangsa, hancur karena korupsi. Kita menjadi apatis terhadap politik–sebuah anasir yang menggerakkan negara mengatur hajat hidup orang banyak–karena dari sanalah sumber korupsi terbesar hari-hari ini.

Karena itu perlu kemauan dan gerakan serius yang masif untuk melawan korupsi. Gerakan masif tentu membutuhkan modal tak sedikit. Dalam negara yang sehat tanggung jawab ini dipikul oleh para penegak hukum. Tapi kita tahu penegak hukum justru menjadi biang korupsi.

Maka gerakan-gerakan swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch justru menjadu tumpuan harapan kita dalam pengawasan penggunaan uang publik. Dan ICW dituduh antek asing karena menerima dana dari donatur luar negeri untuk membiayai gerakan antikorupsi mereka. Salahkah?

Di negeri yang mengidap xenophobia, apa yang dilakukan ICW ini salah. Gerakan mereka, gerakan untuk kepentingan publik Indonesia, coba dilumpuhkan dengan tuduhan seperti itu. Agaknya para penuduh itu perlu memeriksa kembali akal sehat mereka. Asing tak selamanya keliru, tak selalu cemar, jika motif bantuan mereka justru untuk membangun harapan akan Indonesia yang lebih baik.

Sama halnya dengan rokok. Apa salahnya dengan bantuan asing untuk membuat generasi Indonesia yang lebih sehat? Kampanye bahaya rokok semestinya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebagai alat negara yang mengayomi kepentingan publik, para pembayar pajak itu. Tapi biaya publik lebih banyak tersedot untuk kurasi pengobatan penyakit akibat rokok. Dalam setahun tak kurang Rp 300 triliun dihabiskan untuk keperluan ini–tak sebanding pendapatan negara dari cukai rokok yang hanya Rp 70 triliun.

Padahal logika klasik menyebutkan mencegah lebih baik daripada mengobati. Tenaga dan biaya untuk itu kecil sekali, tak sebanding dengan dampak buruk rokok. Maka jika donatur-donatur luar Indonesia menggantikan peran pemerintah itu, apakah salah? Lagi-lagi kita mesti meninjau logika salah dalam tuduhan antek asing pada gerakan kampanye bahaya rokok.

Yang penting kini dari dana-dana asing itu adalah transparansinya yang menyangkut sumber dan penggunaannya. Toh sepanjang negeri ini berdiri donasi adalah pelumas sekrup yang menjalankan dan menghidupkan modal sosial kita. Asing atau lokal sepanjang itu untuk kebaikan kita semua tak perlu disoal sebagai sesuatu yang buruk, sebaliknya justru mesti disokong.

Mudah-mudahan korupsi bisa berkurang karena kampanye dan pemberantasannya yang spartan sehingga kita punya uang banyak untuk membangun sekolah, pusat-pusat pendidikan, infrastruktur informasi, agar bahaya rokok tak perlu dikampanyekan, tapi tumbuh sebagai kesadaran pada diri tiap orang.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*