20120601_MakinKritisKonMbl-09

FCTC dan Intervensi Asing

Pergulatan perlu tidaknya Pemerintah Indonesia meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) hingga kini belum reda. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy di media masa secara tersurat pernah menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono telah menyetujui untuk meraritikasi FCTC. Bahkan beberapa menteri teknis yang lazimnya tidak setuju pun telah memahami bahwa Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi FCTC.

 

Namun, sayangnya, tak lama kemudian Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam (setelah “digerudug” kubu kretek) menegaskan sebaliknya bahwa Presiden Yudhoyono/Pemerintah Indonesia belum menyetujui untuk meratifikasi FCTC. Alasannya, yang paling klasik, FCTC diklaim akan mematikan petani tembakau Indonesia. Sebuah klaim yang baik secara empiris dan atau akademis nyaris tak bisa dipertanggungjawabkan. Saat ini FCTC sudah menjadi hukum internasional, sejak 2004, dan 178 negara telah meratifikasinya (lebih dari 90 persen negara anggota WHO).

 

Selain diklaim akan mematikan petani tembakau di Indonesia, FCTC juga kerap dideklair sarat dengan kepentingan asing, khususnya negara maju. Tesis pertama, bahwa FCTC akan mematikan petani tembakau, gampang dibantah. Secara empiris, tanpa ada FCTC atau bahkan tanpa ada regulasi yang sifatnya pengendalian tembakau, toh petani tembakau memang terbukti megap-megap nasibnya. Apa sebab? Nasib petani nasibnya amat bergantung pada industri rokok, terutama industri rokok besar. Petani tembakau tak punya daya tawar apapun saat berhadapan dengan industri rokok, baik untuk menentukan harga, dan atau menentukan kualitas daun tembakau. Yang amat diuntungkan oleh bisnis tanaman tembakau, selain industri rokok, adalah para grader atau dalam bahasa lokalnya disebut “blandong”, tengkulak.

 

Petani tembakau juga acap terpuruk nasibnya karena terpaan cuaca, musim hujan. Tanaman tembakau adalah jenis tanaman yang sangat sensitif terhadap cuaca dan juga hama. Apalagi seiring dengan perubahan iklim global, nasib petani tembakau kian terancam. Selanjutnya, masa depan petani tembakau di Indonesia sangat tertekan oleh aktivitas impor daun tembakau oleh industri rokok besar, yang nilainya tidak kurang dari 200 juta US$ per tahun.

 

Dalil bahwa FCTC mengusung kepentingan asing, negara maju, pun bak jauh panggang dari api! Alasannya, harap digarisbawahi dengan tinta tebal, bahwa yang menggagas dan melahirkan FCTC adalah justru negara-negara berkembang, khususnya negara penghasil tembakau di dunia. Termasuk Indonesia! Bahkan Pemerintah Indonesia terlibat aktif (sebagai legal drafter) selama proses pembahasan FCTC (4 tahun). Dalam pembahasan itu, delegasi Indonesia melibatkan multi kementrian, termasuk Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian Perdangan, Kementrian Pertanian dan Kementrian Keuangan (Ditjen Bea Cukai).

 

Sebaliknya, negara-negara maju, khususnya yang mempunyai industri rokok terbesar di dunia seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris; sejak awal menolak FCTC. Bahkan, hingga detik-detik akhir sekalipun, Pemerintah Amerika Serikat nyaris tidak mau menandatangani FCTC. Tetapi setelah mendapat desakan yang amat kuat di dalam negerinya, akhirnya Amerika Serikat bersedia menandatangani FCTC. Memang, sampai saat ini Amerika Serikat belum meratifikasi FCTC. Tetapi, ingat, Amerika telah mempunyai regulasi pengendalian tembakau yang sangat kuat (yang disahkan Presiden Barrack Obama). Iklan rokok dalam segala bentuknya pun telah haram hukumnya di Amerika Serikat sejak era 1970-an.

 

Dari 178 negara yang telah meratifikasi FCTC, semua negara yang berpenghasilan tembakau dan atau rokok telah meratifikasi FCTC, seperti China, India, Bangladesh, Jepang, Brazil, Rusia. Satu-satunya negara besar berpenghasil tembakau besar di dunia yang belum meratifikasi FCTC, ya, Indonesia. Bahkan, negara anggota Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang belum meratifikasi FCTC tinggal 9 (sembilan), Indonesia dan Somalia dua di diantaranya, plus beberapa negara kecil di Afrika.

 

Dari sisi geopolitik internasional, dengan nihilnya Indonesia dari sentuhan ratifikasi FCTC, justru menjadi syurga amat menggiurkan industri rokok multinasional (dan juga nasional). Mereka, industri rokok multinasional, sudah terusir di negerinya masing-masing dengan pengaturan regulasi yang amat ketat dan kuat. Mereka juga tidak bisa mengembangkan bisnisnya di negeri lain, karena negeri lain telah meratifikasi FCTC. Sekarang, tinggalah negeri bernama Indonesia, yang sengaja dilemahkan regulasinya agar produk mereka tetap terserap di pasaran.

 

Industri rokok multinasional dengan sigap memanfaatkan ceruk bisnis ini, dengan mengakuisisi industri rokok nasional; seperti PT HM Sampoerna dibeli oleh PT Philip Morris Internasional, PT Bentoel diakuisisi oleh PT BAT Indonesia, dan dalam waktu dekat perusahaan rokok dari Negeri Ginseng dan Jepang, akan mengakuisisi beberapa industri rokok nasional yang tersisa. Ingat, saat ini jumlah perokok di Indonesia adalah terbesar ketiga di dunia, setelah China dan India, dan dengan pertumbuhan konsumsi rokok tercepat di dunia! Setiap tahun, industri rokok Indonesia mampu memproduksi lebih dari 361 milyar batang, dan akan diserap oleh lebih dari 75 juta perokok aktif.

 

Jadi, fakta yang terjadi sebaliknya, tidak ratifikasinya Pemerintah Indonesia terhadap FCTC, justru sarat dengan kepentingan dan intervensi industri rokok asing. Akibat jangka panjangnya, generasi muda yang bodoh dan sakit-sakitan, plus proses pemiskinan akibat konsumsi rokok; menjadi fakta yang kian mengaga. Apakah hal ini yang akan diwariskan oleh Presiden Yudhoyono?

 

Tulus Abadi,
Anggota Pengurus Harian YLKI

 

Sumber:
- Majalah YLKI
- Warta Konsumen

 

Foto :

http://autobild.co.id/spaw/uploads/images/2012/06/01/INSIDE%20STORY-KONSUMEN%20MOBIL%20MAKIN%20KRITIS/20120601_MakinKritisKonMbl-09.jpg

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*