Iklan Rokok

 

Parodi Iklan LA Light (ceriwis.com)

Sebetulnya Indonesia tak kekurangan peraturan. Parlemen kita rajin membuat undang-undang, meski pencapaiannya baru 30 persen dari beleid yang seharusnya mereka hasilkan setiap tahun. Masalahnya, setiap aturan itu banyak yang bertabrakan atau saling meniadakan. Contoh paling konkret adalah aturan tentang iklan rokok.

Pasal 36 Ayat 3 huruf b Undang-Undang Penyiaran menyebutkan bahwa “siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif.” Dari ayat ini jelas terlihat promosi rokok dalam bentuk iklan niaga dilarang. Sebab rokok, menurut Undang-Undang Kesehatan, termasuk produk yang mengandung zat adiktif seperti minuman keras dan narkotika. Bahkan dampak rokok jauh lebih berbahaya dibanding alkohol karena asapnya memapar orang lain yang tak merokok.

Tapi, belum jauh dari huruf dalam peraturan itu, bahkan masih satu pasal, yakni di huruf c, bahwa iklan niaga dilarang melakukan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Artinya, iklan rokok masih dibolehkan sepanjang tak memperlihatan wujud rokok. Dan sekarang yang terjadi: iklan-iklan rokok adalah jenis iklan paling kreatif yang menonjolkan sisi kejantanan, kehebatan, keberanian, kebersamaan, kekompakan, dan nilai-nilai positif lainnya. Maksudnya tentu saja bahwa merokok memiliki semua nilai-nilai itu. Kita tahu adevertorial itu iklan rokok justru dari “peringatan pemerintah” yang diterakan di ujung iklan pada televisi atau di bawah materi promosi pada baliho.

Ada ketidakkonsistenan peraturan di sini. Undang-Undang Penyiaran terbit pada 2002 sementara Undang-Undang Kesehatan pada 2009. Ada tujuh tahun berselang jarak beleid ini. Dan Undang-Undang Kesehatan digodok sejak 1992. Pertanyaannya sederhana: apakah tak ada harmonisasi peraturan saat pemerintah dan parlemen membahasnya? Tapi ini pertanyaan terlalu jauh. Aturan yang bertentangan ada dalam satu pasal yang dipisahkan hanya satu huruf.

Lebih dari sekadara retorika, Undang-Undang Penyiaran menunjukkan penyusunannya tak memiliki ideologi yang jelas. Rokok adalah produk berbahaya yang sudah dilarang di banyak negara maju. Negara-negara maju mengurangi konsumsi rokok dimulai dengan melarang iklannya. Dasarnya adalah hasil penelitian yang menghasilkan data sama: keinginan merokok dimulai karena melihat iklan. Ini pula yang dilakukan Amerika Serikat pada 1970: melarang iklan rokok tayang di media manapun. Bahkan di Panama, sebuah negara kecil di Amerika Tengah, sudah melakukannya tahun ini.

Tujuannya jelas agar tak makin banyak generasi muda mereka terjerumus pada candu nikotin. Ongkos ekonominya terlalu mahal ketimbang cukai yang dibayarkan industri rokok. Biaya kesehatan, lingkungan, polusi, yang ditimbulkan akibat rokok jauh lebih merusak. Negara-negara maju sadar akan hal ini. Mereka tak ingin berlama-lama terjerumus dalam kegelapan. Maka mereka melakukannya di hulu: stop iklan rokok. Dengan menyetop iklan rokok pecandu baru berkurang, dengan pengendalian korban nonperokok yang terpapar juga tak ada.

Sehat adalah hak setiap orang dan negara berkewajiban mewujudkannya. Karena itu hak sehat adalah hak konstitusional warga negara. Maka tak heran jika pasal iklan rokok ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Iklan rokok membuat orang ingin merokok yang berarti merampas hak sehatnya, juga mengambil alih hak sehat orang lain yang tak merokok tapi terpapar asapnya. Jelas: iklan rokok dan asap rokok bertentangan dengan konstitusi.

Pijakannya tentu pada Undang-Undang Kesehatan yang lebih baru dibanding Undang-Undang Penyiaran. Rokok telah masuk dalam kelompok barang mengandung zat adiktif, seperti alkohol dan narkotika. Mengapa melarang total minuman keras kita bisa melakukannya, sementara untuk rokok tak bisa? Pasti bisa dengan memulainya sekarang juga!

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*