Jalan Terjal Pengendalian Tembakau

Catatan Akhir Tahun 2013

indonesiabebasrokok-250x250

Tahun 2013 ditutup dengan kabar menyesakkan yakni masuknya Rancangan Undang-Undang Pertembakauan dalam Program Legislasi Nasional DPR 2014. Sebab rencana dibahasnya Rancangan itu bukan saja menunjukkan DPR tak berpihak pada hak sehat setiap warga negara, tapi juga preseden buruk pada dilanggarnya tata tertib parlemen menggodok sebuah undang-undang.

Kita tahu Rancangan itu menggeser rancangan beleid yang sudah diketok sebelumnya, yakni RUU Perlindungan Kesehatan Masyarakat dari Dampak Buruk Produk Tembakau. DPR menilai rancangan ini terlalu berpihak pada kesehatan–sebuah argumen yang aneh dan lemah. Maka mereka mengklaim berinisiatif mengajukan RUU Pertembakauan dengan alasan agar petani tembakau juga terlindungi.

Argumen memasukkan RUU Pertembakauan aneh dan lemah karena faktanya, RUU itu diajukan oleh industri rokok atau lembaga yang berafiliasi pada industri rokok. Isinya pun tentu saja mengakomodir kepentingan industri rokok. Seperti diliput oleh sebuah majalah berita, masuknya RUU itupun diselundupkan ke Badan Legislasi karena masuk parlemen tanpa melalui proses pengajuan RUU yang semestinya. Pengusaha Arifin Panigoro bahkan melaporkan proses masuk RUU itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena beraroma suap dari industri rokok.

Sebelum apa yang disebut rancangan itu jadi, beberapa anggota DPR memang keliling mengunjungi industri rokok, berbicara dengan mereka tentang perlunya memproteksi industri dan sebagian kecil kepentingan petani. Tentu saja roadshow itu jadi aneh karena setelah kunjungan masif itu apa yang disebut rancangan kemudian terbentuk.

Tahun lalu karena fraksi dan panitia kerja merasa tak pernah membahas rancangan itu sebelumnya, RUU ini diberi tanda bintang. Artinya, RUU ini mesti dibahas kembali dari awal. Proses pengembalian ini pun mesti atas persetujuan Sidang Paripurna DPR yang telah sepakat memberi bintang. Pencabutan bintang itu tak pernah terjadi dari paripurna tahun ini malah mengesahkannya ke dalam Proglegnas tahun depan.

Dan masuknya ke dalam Prolegnas pun sungguh ganjil. Badan Legislasi terlebih dahulu bertemu pihak industri membicarakan rancangan itu. Agaknya ini syarat agar “penyelundupan” RUU ke dalam Proglegnas tak terulang seperti tahun lalu. Badan Legislasi seolah-olah mengundang pelbagai pihak yang punya kepentingan atas beleid itu sebagai legitimasi proses sebuah RUU agar diterima di Proglegnas. Menteri Kesehatan pun karena itu diundang tiga hari sebelum paripurna. Tapi bukannya mencari masukan, sejumlah anggota DPR masalah mencecar menteri soal pelbagai aturan pengendalian tembakau.

Dengan merunut proses seperti itu agak sulit bagi akal sehat untuk tak curiga RUU Pertembakauan titipan industri rokok dan tak beraroma rasuah. Arifin Panigoro mungkin punya data lebih sahih meski KPK belum terdengar bergerak menyelidiki kemungkinan dugaan itu. Jika terbukti ini skandal konstitusi perihal tembakau jilid II setelah pada 2009 ada pencurian ayat yang menyatakan rokok sebagai barang yang mengandung zat adiktif dalam Undang-Undang Kesehatan.

RUU Pertembakauan sebagai titipan industri kian menambah keganjilan upaya DPR ini. Sebab, ini sama saja dengan mengundang para pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan penghuni rumah tahanan KPK dalam membahas RUU Pemberantasan Korupsioi. Bagaimana bisa para koruptor diminta pendapat tentang aturan yang menghajar kelakuan busuk mereka? Atau RUU Pencegahan Peredaran Narkotika disusun atau diajukan oleh para bandar dan pemakainnya.

Korupsi jelas penyakit masyarakat yang merusak budaya dan masa depan Indonesia secara masif. Rokok juga begitu. Jika aturan antikorupsi mestinya dibahas dengan mengundang Indonesian Corruptions Watch dan para ahli di bidang itu, mestinya aturan perlindungan petani dan kesehatan masyarakat dibahas bersama mereka yang bertugas untuk itu. Misalnya, ahli pertanian dan para dokter, bukan perokok dan produsennya.

Dan lebih tinggi dari itu adalah soal kesehatan sebagai hak konstitusi setiap warga negara. Jika para pemangku konstitusi saja tak melindungi hak warga negara yang harusnya mereka perjuangkan, apakah ini tak disebut skandal? Anggota DPR periode 2009-2014 harus bertanggung jawab akan hilangnya generasi masa depan akibat melegalkan rokok dan tak melindungi masyarakat dari bahayanya. Mereka harus bertanggung jawab atas kematian 400 ribu jiwa per tahun akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok.

Apa mereka memikirkan itu semua? Agaknya tidak. Jika melihat begitu agresifnya para legislator menyerang Menteri Kesehatan dalam rapat itu, sulit mencari pembenaran mereka sedang berpihak pada rakyat kebanyakan. Mereka cenderung menjadi Menteri Kesehatan sebagai musuh dan seolah-olah membela petani tembakau yang secara otomatis membela pula industrinya.

Anggota DPR ini lupa bahwa buruh yang bekerja di industri tembakau hanya 2 juta, jumlah petaninya 600 ribu, dan perkebunan tembakau hanya ada di empat provinsi. Mengapa mereka lebih memilih membela yang sedikit dan mengabaikan sebagian besar rakyat Indonesia yang terbelenggu oleh racun nikotin?

Upaya melindungi kesehatan dari bahaya rokok juga menemukan jalan terjal ketika Menteri Kesehatan berjuang sendiri agar pemerintah meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Empat menteri menolak rencana ini dengan alasan yang kurang lebih sama dengan alasan DPR. Alasan yang sudah mulai masuk ke dalam pola pikir para ahli dan penasihat di kantor presiden.

FCTC seolah menjadi momok menakutkan sehingga ratifikasinya harus dihadang sedemikian rupa. Sebuah sikap yang aneh mengingat negara maju berlomba melakukannya karena sadar ada banyak potensi sosial-ekonomi yang hilang akibat membebaskan rokok dikonsumsi generasi muda. Indonesia pun setara dengan negeri-negeri Afrika yang untuk memulihkan keamanan saja susah akibat konflik dan perang tak berkesudahan, alih-alih memenuhi hak sehat setiap warga negaranya.

Tahun 2013 adalah tahun kelam pengendalian tembakau.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*