tempo
tempo

Jika Ahok Mengatur Rokok

Kabar menyenangkan datang dari Ahok. Wakil Gubernur Jakarta bernama asli Basuki Tjahaja Purnama ini berencana menambah pajak rokok sebesar 10 persen per bungkus. Tujuannya sederhana: mengurangi jumlah perokok di Ibu kota yang sudah mencapai 35 persen dari penduduk kota atau sekitar 3 juta orang.

Untuk ukuran ibu kota ini jumlah yang besar karena harusnya orang-orang di sini lebih tahu bahaya rokok. Informasi bahaya rokok jauh lebih mudah didapat di Jakarta ketimbang kota-kota lain. Dan Ahok mencemaskan jumlah itu. Sebab angka itu berlipat tiga kali untuk menghitung jumlah perokok pasif. Karena itu Ahok membuat kebijakan yang langsung di hulu.

Pajak secara otomatis menaikkan harga rokok, kecuali jika pengusaha tak mau untung dan membiarkan benefitnya tergerus karena mesti membayar pajak lebih besar. Dengan harga tinggi, setiap orang akan berpikir dua kali untuk membeli rokok, terutama bagi mereka yang berada di kelompok menengah-bawah.

Faktanya, 70 persen perokok Jakarta adalah rumah tangga miskin. Mereka rela mengeluarkan uang untuk membeli asap sebesar 12,4 persen dari total anggaran belanja rumah tangganya–nomor dua setelah beras dan lebih tinggi dibanding biaya untuk kesehatan dan pendidikan. Harga rokok yang bertambah karena pajak membuat mereka urung membeli rokok. Karena itu mereka bisa berhenti dan diharapkan lebih sehat.

Masalah yang akan segera menjadi hambatan dalam kebijakan Ahok adalah begitu bebasnya orang membeli rokok, bahkan diketeng. Pajak 10 persen mungkin meningkatkan harga per bungkus, tapi mereka akan mengalihkannya dengan membeli rokok setengah bungkus.

Benar bahwa rokok adalah barang inelastis, yang akan dikejar berapapun harganya. Tapi itu untuk kelas menengah-atas. Bagi orang miskin kecanduan membuat mereka yang penting ngebul, sehingga rela mengalihkan alokasi rokok dari satu bungkus menjadi setengah bungkus.

Karena itu Ahok perlu membentengi pajak tambahan ini dengan menerapkan aturan lain soal rokok eceran. Barangkali sulit menjangkau para pengecer rokok, tapi bisa diakali dengan peraturan ketat soal daerah bebas rokok.

Perokok sembarangan harus ditindak tegas untuk membuat efek jera. Denda dan hukuman sosial perlu ditegakkan agar larangan merokok menjadi bertaji. Dengan integrasi aturan ini, keinginan menekan laju jumlah perokok bisa mungkin diharapkan hasilnya.

Ini pula yang dilakukan para pemimpin kota di negara-negara modern. Pajak adalah satu hal untuk menekan laju perokok, penegakkan aturan adalah hal lain untuk menopangnya. Sebab menekan jumlah perokok memberi keuntungan berlipat yang akan menjadi efek domino bagi kepentingan publik.

Di Jakarta, rokok menjadi satu dari 10 penyebab penyakit mematikan yang paling banyak menyedot biaya perawatan. Dan pemerintahan Joko Widodo-Basuki Purnama telah sukses menjalankan program Kartu Jakarta Sehat, berupa asuransi pengobatan di seluruh rumah sakit. Akan sia-sia asuransi itu jika dipakai untuk biaya pengobatan bagi mereka yang dengan suka rela merusak tubuhnya dengan menghisap tembakau. Dengan menghentikan jumlah perokok biaya asuransi bisa berkurang.

Setelah bekurang–berarti masyarakat Jakarta lebih sehat–uang asuransi itu bisa dialihkan untuk kepentingan lain, misalnya untuk menambah anggaran pendidikan gratis. Dengan kebijakan pajak rokok ini pada akhirnya akan membuat orang Jakarta sehat, cerdas, karena itu lebih produktif. Dan produktivitas menjadikan orang miskin berkurang.

Kebijakan Ahok, dengan begitu, ditujukan untuk kesejahteraan orang banyak: tujuan dari semua kebijakan yang dibuat para pemimpin publik. Maju terus Jokowi-Ahok!

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*