FCTC

Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC)

Ironi pengendalian tembakau di Indonesia: aktif menyusun Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak 1998 tapi hingga kini belum menekennya, apalagi meratifikasinya. Kini Kementerian Kesehatan sedang bersiap mengesahkan beleid itu namun ditentang habis-habisan oleh industri rokok.

Ada terlalu banyak mitos yang tak masuk akal dihembuskan industri jika kerangka kerja ini disahkan. Yang paling sering didengungkan adalah bakal matinya industri kecil dan pertanian tembakau. Ini isu yang digoreng industri dan disambut media massa. Seolah-olah industri rokok bakal tamat jika Indonesia menerapkan kebijakan itu.

Faktanya, kini ada 177 negara (dari 191 negara peserta) yang sudah meratifikasi kerangka kerja itu, industri rokok di negara-negara tersebut tetap hidup, pertanian tembakaunya juga terus jalan. Dan nyatanya memang tak ada hubungan antara pengendalian tembakau dengan tumbuhnya industri rokok.

Rokok barang inelastis yang tak pernah surut permintaannya. Karena para perokok sudah kecanduan, mereka akan membeli barang ini berapapun harganya. Krisis ekonomi 1998 tak menyurutkan jumlah perokok. Data menunjukkan tahun 1990an produksi rokok hanya 150 miliar batang, sepuluh tahun kemudian naik menjadi 250 miliar batang. Para perokok muda terus tumbuh meski perokok tua berkurang karena meninggal atau berhenti. Laju perokok baru 2 kali lipat dibanding perokok yang berhenti.

 

Sejak 1990-an pula kebijakan pengendalian tembakau sudah mulai gencar. Merevisi Undang-Undang Kesehatan dengan memasukkan rokok sebagai zat adiktif, mengatur iklan, mengatur distribusi, toh, produksi rokok terus naik dari tahun ke tahun. Artinya, kebijakan apapun tak menyurutkan perokok baru. Apakah semua kebijakan itu sia-sia? Tentu saja tidak karena semangatnya adalah menempatkan perokok pada tempatnya. Sebab, nonperokok juga punya hak menghirup udara bersih yang tak tercemar nikotin.

Dan kerangka kerja pengendalian tembakau punya tujuan mencegah makin banyak korban, memberi pemahaman yang benar terhadap bahaya rokok, serta mengatur distribusinya agar anak-anak tak semakin dini menghisap rokok–bukan menghambat industri rokok. Perokok di Indonesia kebanyakan tak memahami bahaya rokok. Itu karena mereka datang dari kelompok yang tak terpapar informasi.

Sebanyak 70 persen perokok dari 68 juta adalah kelompok miskin, yang menghabiskan 20 persen penghasilannya untuk membeli rokok. Ini menjadi lingkaran setan karena keluarga miskin jadi punya alasan tak punya biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Pengendalian tembakau bertujuan menyelamatkan pemahaman yang keliru ini agar generasi kita menjangkau pendidikan sebagai bekal membangun Indonesia.

Negeri ini selamanya centang perenang jika pendidikannya tak merata, terutama kepada mereka yang berasal dari golongan tak mampu. Sekarang memang ada subsidi pendidikan, tapi sekolah tetap perlu biaya transportasi. Dan faktanya, kebanyakan perokok berada di perdesaan yang infrastrukturnya sulit.

Dan kesehatan mestinya menjadi hak siapa saja, kepentingan publik yang jauh lebih tinggi derajatnya dibanding kepentingan industri atau petani yang jumlahnya minoritas. Tembakau hanya ada di empat provinsi dengan jumlah 600 ribu, industri hanya 6.000-an. Masih banyak industri dan jenis pertanian lain yang mesti terlindungi. Sebanyak 400 ribu nyawa melayang tiap tahun karena penyakit akibat merokok. Dan mereka berada di usia produktif antara 15-49 tahun.

Uang pajak juga terhambur percuma. Pengeluaran masyarakat dan negarauntuk belanja dan pengobatan mencapai  Rp 233 triliun. Bandingkan dengan penerimaan cukai yang hanya Rp 70 triliun. Tergerusnya penerimaan cukai jika rokok dikendalikan juga menjadi senjata penolakan industri yang terus diulang-ulang. Faktanya, pengeluaran akibat rokok jauh lebih banyak.

Alasan lain yang dipakai industri menolak FCTC adalah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa saja tak meratifikasi. Ini contoh yang separuh benar. Amerika memang belum meratifikasi, tapi pemerintahnya punya Undang-Undang Perlindungan Kesehatan yang sangat ketat mengatur distribusi rokok. Sejatinya, aturan itu sama seperti pasal-pasal dalam FCTC. Indonesia tak punya satupun beleid yang melindungi publik dari bahaya rokok. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kesehatan dari Bahaya Rokok dianulir DPR dan diganti RUU Pertembakauan yang mengadopsi kepentingan industri rokok.

Maka tak ada alasan lain selain pemerintah segara meratifikasi FCTC. Demi Indonesia sehat, demi generasi yang selamat.

 

2 Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

*

*

  • Wina
    31 March 2014 at 15:17 - Reply

    Kaka, kaka, kalau boleh tau, apa ada alasan lain kenapa US belum ratifikasi FCTC disamping karena pemerintahnya punya Undang-Undang Perlindungan Kesehatan yang sangat ketat?

    • Sinta Rara
      22 April 2014 at 08:01 - Reply

      di sana lobi industri rokok juga kenceng. pemerintahnya tersandera juga. daripada ribut dalam FCTC mereka adu kuat dalam UU saja. kira2 begitu gambaran sederhananya.