Logika Cukai Rokok

Cukai Rokok

Siapakah yang membayar cukai rokok? Bukan industri bukan pula petani tembakau. Pembayar cukai yang menyumbang Rp 55 triliun setahun kepada kas negara itu adalah para perokok, mereka yang sukarela merusak tubuhnya sendiri, mereka yang membakar duit demi menghisap racun nikotin. Pabrik rokok mestinya ada di luar gelanggang kebijakan cukai.

Sebab logika pebisnis adalah selalu mencari keuntungan. Agar pabrik tak rugi mereka bisa melakukan hal sangat sederhana: naikkan harga rokok. Harga itu adalah resultante dari harga cukai + ongkos produksi + distribusi + menyisihkan keuntungan. Lalu mengapa industri begitu ribut ketika pemerintah berencana menaikkan cukai seperti hari-hari ini? Lobi sana-sini agar kebijakan itu dibatalkan. Dalam pandangan indutri rokok kenaikkan cukai akan memukul pabrik dan petani tembakau. Ini logika salah kaprah yang dibuat-buat. Jika cukai dibayar pembeli rokok di mana letak kerugian industri dan petani?

Kenaikkan cukai rokok juga akan menambah pendapatan negara karena nominal penerimaan juga naik. Negara untung, pabrik rokok juga untung, petani mudah-mudahan kena imbas dengan kenaikan harga daun tembakau. Karena itulah dari tahun ke tahun majalah Forbes selalu menempatkan pengusaha rokok di urutan teratas orang paling tajir di Indonesia. Masuk akal, karena mereka tak pernah rugi menjual rokok.

Yang rugi adalah kita: konsumen dan bukan konsumen rokok. Dengan sifat rokok sebagai barang inelastis, perokok akan terus membeli rokok meskipun harga mahal dan bukan perokok terpapar asapnya. Karena itu daripada rugi dua kali, pilihan paling tepat untuk para perokok adalah stop sekarang juga. Merokok hanya membakar duit, membeli penyakit, dan ikut menyumbang pada pendapatan orang paling kaya saja.

Di negara-negara beradab yang kebijakan publiknya tak terbalik-balik, peraturan menaikkan cukai rokok ditujukan untuk menyetop laju perokok baru dan mengurangi jumlah perokok lama. Harga yang tinggi dan tak terjangkau membuat mereka terdorong menghentikan kebiasaan buruk itu. Ini bukan soal melanggar hak asasi para perokok, ini soal tugas pemerintah yang diamanatkan konstitusi menjaga kesehatan publik yang lebih luas dan mendasar.

Dan kenaikkan pendapatan cukai bukan dipakai untuk membuat rumah sakit khusus kanker paru-paru atau subsidi pupuk dan bibit untuk para petani tembakau. Uang cukai dipakai untuk membuat skenario pendidikan terhadap publik akan bahaya asap rokok. Kebijakan mencegah bukan kebijakan mengobati karena pengobatan akan selalu lebih mahal ketimbang tindakan prevensi.

Sekarang saja biaya pengobatan penyakit yang berhubungan dengan rokok mencapai Rp 107 triliun. Bandingkan dengan penerimaan cukai yang hanya Rp 55 triliun: ibarat bumi dan bintang! Artinya, setiap dua orang Indonesia menanggung biaya pengobatan satu orang perokok.

Demikianlah kebijakan cukai di Thailand, Malaysia, Australia, Jepang, bahkan Panama, sebuah negara kecil di Amerika Tengah. Di sana, selain peredarannya dibatasi, harga rokok amat mencekik, sekitar sepuluh kali lipat dari harga yang diberlakukan di Indonesia. Cara berpikir pemerintahnya, yang dipilih orang banyak melindungi publik itu, benar: rokok adalah produk berbahaya bagi kesehatan sehingga peredaraan harus dibatasi, harga dibuat mahal agar tak semua orang bisa membelinya. Ujungnya adalah perlindungan publik dan penyelamatan generasi, tugas konstitusi yang diamanatkan kepada pemerintah.

Di Indonesia kebijakan mengatur rokok memakai logika yang terbalik. Cukai dianggap penerimaan negara dan sumbangan industri sehingga mereka minta perlindungan usaha. Uang cukai dipakai untuk subsidi kepada petani tembakau dan membuat rumah sakit kanker. Rokok dibiarkan bebas dan tak ada larangan dijual ketengan sehingga bisa dijangkau anak-anak. Harganya murah sehingga orang miskin bisa membelinya. Tak ada anggaran untuk mengedukasi publik akan bahaya asap rokok.

Inilah akar masalah kenapa Indonesia menjadi surga rokok dan menjadi pasar baru nikotin industri besar dari Amerika, Jepang, dan Eropa. Di negara asalnya mereka sudah tak berkutik karena pemerintahnya mengatur sangat ketat peredaran rokok. Indonesia jadi pasar baru yang besar karena logika kebijakan pemerintahnya terbalik-balik dan bertentangan dengan perlindungan kesehatan publik. Saatnya kita semua sadar sebelum Indonesia hancur karena generasinya mandeg akibat mengkonsumsi racun nikotin.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*