Mobil Mewah Akil Mochtar

Mobil mewah Akil Mochtar Audi Q5 B 234 KIL (Sumber: Kompas)

Mobil mewah Akil Mochtar Audi Q5 B 234 KIL (Sumber: Kompas)

TAK mengejutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil-mobil mewah Akil Mochtar setelah ia ditangkap sedang menerima suap perkara pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dua pekan lalu. Selama ini KPK selalu menyita aset-aset pejabat negara setelah menangkapnya. Sebab korupsi selalu identik–atau beriringan–dengan tindak pidana pencucian uang. Uang-uang hasil korupsi itu pasti akan dibelikan barang. Dalam banyak kasus, korupsi diikuti oleh perselingkuhan. Perempuan dan laki-laki selingkuhan memang paling umum untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Dalam teori pemberantasan korupsi perselingkuhan dan pencucian uang jangkar kejahatan yang tak bisa dipisahkan.

Yang mengejutkan dari Akil Mochtar adalah nomor salah satu mobil yang disita KPK. Mobil Audi Sport Q5 bernomor unik: B 234 KIL. Kita segera saja paham bahwa 234 adalah merk rokok Dji Sam Soe. Dulu hanya Putera Sampoerna–ketika ia masih memiliki saham PT Sampoerna Tbk–yang memakainya untuk mobil BMW seri terbaru. Tentu saja itu nomor pesanan, nomor khusus yang bisa dibeli di kantor polisi. Lalu apa hubungan Ketua Mahkamah Konstitusi ini dengan Dji Sam Soe atau Sampoerna atau industri rokok?

Kita bisa melacaknya ke tahun 2009. Ada banyak fakta yang jika disusun akan menjadi satu kepingan yang bisa menjadi petunjuk bagi KPK menelusuri korupsi Akil. Tiga tahun lalu sembilan hakim konstitusi membuat keputusan penting tentang permohonan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menggugat Undang-Undang Penyiaran tentang iklan rokok. Komisi menilai Pasal 46 ayat 3 tentang larangan iklan rokok memperagakan wujud rokok terlalu plastis. Mereka meminta agar frase “memperagakan wujud rokok” dihapus.

Akibatnya, iklan rokok akan dilarang sama sekali jika Mahkamah mengabulkan gugatan itu. Dan permintaan ini sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan yang menggolongkan rokok sebagai zat adiktif. Jika iklan minuman keras saja sudah dilarang total mengapa iklan rokok masih bebas ditayangkan? Dalam undang-undang, dua barang ini digolongkan ke dalam produk yang mengandung zat adiktif. Pada rokok cakupan ini sudah diatur melalui pasal 113 Undang-Undang Kesehatan.

Komisi Perlindungan Anak menggugat larangan plastis itu karena iklan rokok kian masif bergentayangan di media massa. Meski tak lagi menunjukkan gaya orang merokok dan tak menampilkan rokok, advertensi rokok begitu komunikatif yang mendorong orang menjadi pecandu baru. Data menunjukkan 10 persen anak-anak mulai merokok karena tertarik oleh iklannya. Iklan rokok dibuat dengan memberi kesan bahwa merokok itu macho, jantan, petualang, sportif, peduli teman, dan nilai-nilai positif dan berkesan sehat. Padahal semua itu manipulatif.

Gugatan Komisi Anak itu kandas di tangan lima dari sembilan hakim yang memeriksa gugatannya. Akil Mochtar termasuk dalam barisan penolak, termasuk Ketua Mahkamah yang ketika itu diduduki Mahfud Md. Akil beranggapan bahwa rokok adalah produk legal yang bisa diperjualbelikan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Karena itu industri rokok juga boleh beriklan sebagai bagian dari promosi. Pendapat empat hakim yang lebih logis kalah suara. Empat hakim itu setuju iklan rokok dilarang karena bisa menekan laju perokok baru dan iklan rokok sama kedudukannya dengan iklan minuman keras yang sudah dilarang lebih dulu.

Argumen Akil sangat khas industri. Ia, misalnya, mengedepankan alasan bahwa industri rokok menyumbang cukai dan membuka lapangan pekerjaan. Larangan iklan rokok akan membuat industri tembakau terpuruk, dan alasan lain yang tak mempedulikan berapa banyak biaya publik jauh lebih banyak terkuras untuk mengobati penyakit akibat rokok. Berapa banyak anak-anak yang menjadi pecandu nikotin sejak muda. Akil bisa tak peduli dengan itu semua, ia pecandu narkotika yang akut–berdasarkan bukti ganja yang disita KPK dari ruang kerjanya. Dan KPK belum menelaah lebih detil seberapa jauh pendapat hukum Akil disokong industri rokok untuk menggagalkan gugatan Komisi Perlindungan Anak ini.

Dua tahun berikutnya, Akil juga membuat keputusan yang pro industri rokok, yakni berbeda pendapat ketika petani tembakau menggugat penggolongan rokok ke dalam barang mengandung zat adiktif. Ia kalah suara dibanding hakim lain yang menganggap rokok bukan objek konstitusi, melainkan objek pasal 113 Undang-Undang Kesehatan belaka sehingga tak diskriminatif dibanding produk lain. Akil sebaliknya. Seperti kebanyakan argumen industri yang sudah umum ia membela rokok, lagi-lagi, sebagai barang yang memberi benefit ekonomi tak sedikit.

KPK belum membuktikan sumber mobil Audi seharga Rp 1,1 miliar itu. Tapi dari dua fakta di atas sulit dipungkiri nomor polisi itu tak berkaitan dengan putusan hukum yang sudah dibuat Akil. Barangkali KPK perlu meluaskan telaah bahwa Akil Mochtar tak hanya menerima suap dari kasus-kasus sengketa pemilihan kepala daerah. Tak tertutup kemungkinan ia menerima suap dari kasus lain yang ditanganinya selama menjadi hakim konstitusi.

Industri rokok adalah bisnis Rp 300 triliun yang bisa berbuat apa saja untuk melanggengkan usahanya menebar racun ke paru-paru orang Indonesia. Bentangan karpet merah untuk pengusaha rokok di Istana Negara, kegagalan DPR merumuskan Undang-Undang Kesehatan pada 1992, pencurian ayat tembakau pada 2009, tertundanya ratifikasi FCTC tahun 2013 hanyalah sebagian kejadian yang menunjukkan usaha keras pabrik rokok yang tak rela bisnisnya diganggu konstitusi.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*