FCTC

Nirlogika Tolak Ratifikasi FCTC

Artikel ini dimuat harian sore Suara Pembaruan edisi 13 September 2013. Ditulis oleh Agus Sujatno, staf publikasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kontak akun twitter: @agus_esje

———-

Dalam salah satu puisinya, penyair kondang Taufiq Ismail menjuluki Indonesia sebagai “keranjang sampah nikotin”. Jika melihat data dan fakta dilapangan, apa yang disematkan Taufiq Ismail pada negeri ini tidak salah. Lebih dari 61 juta mulut masyarakat kita menghisap rokok secara rutin saat ini. Rata-rata mereka menghabiskan 7 batang rokok per hari. Bahkan, Global Adult Tobacco Survey (GATS) menyebut angka 260.8 milyar batang rokok yang ludes dibakar oleh masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2012, yang menempatkan Indonesia sebagai jawara ketiga dunia dalam hal konsumsi rokok. Indonesia hanya kalah dengan China dan India, bedanya kedua negara ini telah meratifikasi FCTC.

Celakanya, besaran konsumsi tembakau itu tak serta merta membuat pemerintah bergidik. Alih-alih mengendalikan konsumsi tembakau, justru industri rokok diberi “karpet merah” untuk terus beriklan, dan memasarkan barang adiktif ini secara bebas. Di UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran misalnya, terdapat pasal “nyleneh” tentang iklan rokok. Tak terkecuali dalam Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2014 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang merupakan turunan UU Kesehatan, justru mengakomodir iklan luar ruang (baliho) seluas lapangan badminton!.

Derasnya desakan dari masyarakat internasional untuk meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (FCTC) seperti digaungkan APACT (The Asia Pacific Association for the Control of Tobacco) dalam konferensinya di Jepang 18 – 21 Agustus kemarin, tak jua membuat pemerintah Indonesia bergeming. Dalam konferensi APACT tersebut, 785 delegasi dari berbagai negara mendesak Indonesia segera meratifikasi FCTC. Ini didasar pada fakta dilapangan akan tingginya prevalensi kematian akibat konsumsi rokok serta masifnya iklan, promosi dan sponsor rokok di Indonesia dengan sasaran anak dan remaja yang teramat gamblang membawa dampak peningkatan perokok usia anak.

Hanya Bualan

Kekhawatiran yang selama ini muncul, bahwa ratifikasi FCTC menjadi terompet sangkakala kematian industri rokok, hanyalah bualan belaka. Sebab, banyak negara di dunia yang problem tembakaunya lebih kompleks di banding Indonesia – seperti China, Brasil maupun India – industri rokok mereka tetap berjalan lancar kendati negaranya meratifikasi FCTC.

Mitos lain yang kerap didengungkan terkait petani tembakau. Anggapan bahwa pengendalian tembakau (ratifikasi FCTC) akan membuat nasib petani terlunta-lunta jelas tuduhan yang didramatisasi. Selama ini justru industri rokoklah yang menikmati ceruk keuntungan dari transaksi bisnis dengan petani tembakau. Melalui pengepul dan grader, garistangan para petani ditentukan dengan mekanisme penentuan grade secara sepihak. Daun tembakau dihargai sesuai dengan ketentuan mereka, petani tidak memiliki daya tawar, kecuali menerima keputusan. Ironisnya, industri rokok mulai melahap tembakau impor. Dalam waktu 5 tahun (1999 – 2004) nilai impor daun tembakau mengalami peningkatan hingga 25.013 ton. Jadi, siapa yang diuntungkan?

Isu tenaga kerja juga kerap menjadi tameng untuk menolak ratifikasi FCTC. Pengendalian tembakau dianggap akan memberangus buruh pabrik rokok. Ini hanya lelucon yang nirlogika. Secara faktual jumlah pekerja dalam industri rokok menurun sejak tahun 2002, sebelum FCTC digulirkan. Kecenderungan penurunan penyerapan tenaga kerja, karena saat ini industri rokok mulai menggunakan mesin (mekanisasi). Ribuan buruh, yang mayoritas perempuan, secara perlahan akan diganti dengan mesin-mesin canggih. Patut diduga, dipertahankannya buruh oleh industri rokok, semata karena alasan politis, menekan pemerintah untuk tidak meratifikasi FCTC.

Anggapan merosotnya penerimaan cukai karena ratifikasi pengendalian tembakau juga tak berdasar, bahkan menyesatkan. Justru pengendalian tembakau mendorong pemerintah menggenjot penerimaan negara melalui cukai. Saat ini cukai rokok baru 46% dari harga eceran, sedangkan rata-rata cukai di dunia mencapai 70%. Riset dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI (2008) menemukan, setiap kenaikkan 10 % cukai rokok, akan mendongkrak 9% penerimaan negara. Jika pada 2012 penerimaan negara dari cukai mencapai Rp 79.9 triliun, dengan menaikkan cukai, negara akan mendapatkan tambahan Rp 7.2 triliun.

Perlu diingat, penerimaan cukai nyaris tak ada artinya jika disandingkan dengan kerugian sosial ekonomi masyarakat akibat konsumsi rokok. Kita terlanjur membelalakan mata ketika mendengar nominal hasil cukai. Padahal, berdasarkan kajian dari Soewarta Kosen (Litbangkes, 2001) dampak buruk konsumsi rokok mengakibatkan kerugian sosial ekonomi lima kali lipat dari cukai yang dihasilkan. Jadi, jika cukainya Rp 79.9 triliun, maka kerugian sosial ekonominya Rp 399.5 triliun!.

Lantas, masihkah Indonesia bergeming dengan tidak segera meratifikasi FCTC yang telah menjadi hukum internasional? Nirlogika apalagi yang hendak dibeberkan? Bersiapkah kita dikucilkan dari pecaturan dunia, mengingat saat ini 176 dari 190 negara anggota WHO telah meratifikasi. Hanya Somalia, Eritrea serta beberapa negara di benua Afrika yang belum juga meratifikasi, seperti Indonesia.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*