Ongkos Peradaban

Cukai Musnah

Pajak adalah ongkos peradaban, kata hakim agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes, dari tahun 1904–taxes are what we pay for civilized society. Tanpa uang yang dikumpulkan dari publik itu tak mungkin ada negara, tak mungkin ada rel kereta api, tak akan ada jalan raya, atau saluran irigasi. Dan dengan itu semua kita hidup beradab: bangun pagi bisa mandi, menyeduh kopi, membaca koran–hal-hal menyenangkan yang tak secara langsung ditopang oleh pajak yang kita bayar tapi betapa itu semua kita perlukan.
Dan sejarah negara-negara maju dimulai dengan pajak. Orang Amerika bangkit memberontak terhadap penjajah Inggris ketika “tanah “harapan” itu hendak dipungut sejumlah uang tanpa mereka yang ditentukan membayar pajak itu disertakan dalam mengambil keputusan. Para petani di Jepang menyewa para samurai karena padi dan tanaman yang mereka panen dirampok sehingga makin sedikit jatah untuk makan karena disisihkan untuk pajak.
Di Jepang, setelah modern, pajak adalah instrumen untuk memaksa warga negara taat aturan. Mereka harus membayar jauh lebih besar jika hidupnya lebih banyak merugikan orang lain. Pajak pemanasan global itu dihitung berdasarkan jumlah karbon yang diproduksi setiap orang. Pak Tanaka akan membayar lebih besar kepada negara jika ia punya mobil ketimbang Pak Watanabe yang kemana-mana naik trem atau bus atau kereta. Mereka yang merokok mengeluarkan uang lebih besar dengan harga per bungkus yang mahal karena di dalamnya mengandung cukai. Dan rokok bisa begitu mahal karena ia merugikan kesehatan orang lain.
Demikianlah kini basis pemikiran pemerintah dalam menerapkan pajak untuk rokok. Menteri Keuangan Chatib Basri membayangkan 15-20 tahun lagi pajak bukan semata untuk penerimaan negara. Saya kira ini pemikiran yang benar. Pajak, terutama rokok dan alkhol, bukan sumber keuangan negara. Rokok dan alkohol dipajaki begitu tinggi karena ia membahayakan kesehatan–baik pemakainnya maupun orang di sekelilingnya. Karena itu cukai dinamakan juga “pajak dosa”, ia sebagai kompensasi atas daya rusaknya yang begitu masif.
Karena itu pemakaian uang tebusan dosa itu bukan untuk mengobati penyakit akibat rokok, tapi mencegah orang untuk mendekati bahaya itu. Karena pemikian Menteri Basri sudah sedemikian maju maka ada baiknya ia meneruskannya dengan implementasi di lapangan. Kementerian Keuangan mesti mencabut bagi hasil cukai rokok untuk pemerintah daerah yang diteruskan untuk petani tembakau atau membuat rumah sakit pengobatan kanker. Ini jelas kebijakan salah kaprah dan melenceng dari tujuan pengenaan pajak pada rokok.
Yang benar, kebijakan itu dialihkan kepada program kampanye bahaya merokok yang lebih masif. Industri rokok begitu leluasa memasarkan produknya dengan menyasar anak-anak muda agar jangka waktu kecanduan bisa lama. Iklan dan teknik pemasaran tak sebanding dengan upaya memberikan pendidikan yang benar terhadap bahaya rokok. Uang pemerintah malah habis untuk mengobati mereka yang sakit karena merokok. Sungguh ironis.
Beruntung kini jaminan kesehatan mengeluarkan perokok dari kelompok warga negara yang berhak menerima asuransi. Ini juga sejenis kampanye dan edukasi bahwa merokok adalah “kejahatan” kecil yang dilakukan secara sadar sehingga akibatnya tak boleh ditanggung oleh orang banyak. Jika korupsi adalah pencurian terhadap peradaban, penggunaan cukai rokok untuk mengobati mereka yang merokok adalah noda dan dosa peradaban. Harus kita tinggalkan sebelum peradaban itu mandeg karena manusia penggeraknya penyakitan dan dijajah nikotin.
Kini di Indonesia 200.000 orang mati akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok. Barang laknat ini telah menjadi senjata pemusnah massal paling efektif di dunia. Jika membuat uranium haram, memproduksi rokok dan memasarkan hingga menjualnnya dilindungi negara, padahal daya rusaknya tak jauh beda. Jika kejahatan itu dilegalkan bahkan mendapat imbal balik atas nama pengembalian manfaat cukai, betapa kita menyimpan dosa logika yang kelak diwariskan kepada anak-anak kita.
Jika pajak adalah ongkos peradaban, maka stop pemakaian uangnya untuk melindungi industri, petani, hingga para ahli hisapnya. Merekalah yang menjadi beban peradaban sehingga Indonesia sulit maju sejajar dengan negara lain yang memperlakukan pajak di jalan yang benar: yakni sebagai pemaksa komunitas besar ini mematuhi satu aturan dan pajak dipandang sebagai kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya.
No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*