1302148312527a4ed39425d

Pajak Rokok dan Hak Sehat

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan para perokok yang menyoal Undang-Undang 28/2009 tentang pajak daerah dan restribusi. Dengan beleid ini pemerintah daerah berhak memungut 10 persen pajak dari cukai yang disetorkan pabrik rokok. Para perokok—antara lain bekas komisioner Komisi Pemilihan Umum yang pernah dipenjara karena menerima suap, almarhum Mulyana Kusuma—menganggap aturan itu merugikan perokok karena rokok sudah dikenakan cukai yang diatur Undang-Undang 11/1995.

Hakim Mahkamah menolak seluruh alasan para penggugat karena tak satu pun dalilnya yang berdasarkan hukum. Menurut para hakim, cukai dan pajak rokok adalah hak konstitusi pemerintah. Alasan lain pajak dan cukai dibuat untuk memenuhi rasa keadilan. Merokok adalah hak dan legal, sama derajatnya dengan mereka yang berhak tak menghirup asap rokok orang lain yang mengandung racun nikotin. Pajak dan cukai itu sebagai kompensasi atas daya rusak asap rokok terhadap kesehatan publik.

Artinya, secara legal, asas keadilan, dan logika, cukai dan pajak atas rokok sah. Para perokok tak perlu merasa dirugikan dengan pungutan ini karena kegiatan mereka jauh merugikan hak orang lain. Ada yang tak seimbang sebenarnya dari apa yang menjadi pertimbangan hakim itu. Bagaimanapun merokok jauh merugikan ketimbang yang tak merokok. Asap rokok dua kali berbahaya bagi nonperokok yang menghirup asap rokok orang lain. Apa yang dirugikan dari tak merokok kepada perokok? Justru menguntungkan karena tak menambah sesak.

Karena itu agak aneh bahwa lima penggugat yang mewakili para perokok itu menggugat haknya yang merasa dirugikan. Mulyana Kusuma terkenal sebagai perokok berat. Ia meninggal pada 2013 setelah dirawat di rumah sakit karena batuk dan sesak napas. Patut diduga penyebab kematiannya itu akibat aktivitasnya merokok selama puluhan tahun. Sebagai tokoh, kematian Mulyana dicatat media massa, berapa banyak orang yang terkena penyakit akibat menghirup asap rokoknya? Mereka tak tercatat, mungkin juga tak bisa menyalahkan para perokok yang telah meracuni mereka dengan nikotin.

Pajak atas rokok adalah kompensasi atas daya rusak yang ditimbulkannya. Ini juga argumen yang aneh dan lucu. Jika hukum dan konstitusi telah mengakui daya rusak rokok, mengapa produk ini masih dilegalkan? Narkotika telah dinyatakan ilegal karena akibat buruk yang ditimbulkannya. Mengapa rokok tidak? Rokok tetap dibolehkan dikonsumsi secara massal dan terbuka, dipromosikan, dan cukainya dipuji sebagai sumber pendapatan negara. Ada yang keliru dari cara berpikir kita soal rokok.

Pajak rokok disebut juga “pajak dosa” karena alasan mudharat yang lebih besar ketimbang manfaat itu. Cukai rokok menyumbang Rp 100 triliun per tahun. Tapi akibat yang ditimbulkannya telah mengakibatkan pemerintah mengeluarkan Rp 233 triliun, seperti dirilis Menteri Kesehatan. Itulah daya rusak rokok yang paling nyata. Kerugiannya jauh lebih besar dari manfaatnya. Jika pemerintah kita paham matematika sederhana ini, sudah saatnya rokok dimasukkan ke dalam barang ilegal.

Di negara lain, penerimaan cukai dipakai untuk kampanye dan mencegah munculnya para perokok baru. Kearifan lama selalu saja berbunyi “mencegah lebih baik mengobati”. Agaknya Indonesia mengabaikan adagium ini. Kita memilih mengobati ketimbang mencegah korban rokok terus berjatuhan. Kita memilih menyanjung rokok daripada melarangnya. Seribu alasan dikedepankan untuk menolak fakta “rokok membunuh bangsa ini”.

Salah satu alasan itu, misalnya, pemerintah selalu mencari alasan dan alibi dengan tak meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) yang akan menjadi landasan hukum pengaturan rokok untuk menegakkan hak konstitusi setiap warga negara dan melindungi bangsa ini dari wabah epidemi racun rokok.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*