rokok_5

Penjara untuk Pabrik Rokok

Ada euforia di kalangan aktivis pengendalian tembakau tentang hari bersejarah 24 Juni 2014 sebagai tonggak sejarah dimulainya gambar peringatan bahaya di bungkus rokok. Hari itu memang penting karena pencantuman gambar itu momen anomali karena selama ini upaya pengendalian tembakau lewat legislasi selalu mentok. Pencantuman peringatan bergambar seolah durian runtuh yang begitu saja diterima oleh perjuangan penegakkan hak sehat masyarakat Indonesia.

Di balik durian runtuh itu rupanya ada sesuatu yang krusial yang menjadi inti perjuangan dan tonggak sejarah itu, yakni penegakkan hukumnya. Kita tahu sebuah beleid menjadi percuma dan sia-sia jika tak diikuti oleh penegakannya. Tak ada hokum yang berjalan sendiri, tak ada aturan yang tegak sendiri tanpa dilaksanakan oleh para hamba hokum. Hukum hanya soal kertas, pelaksanaan adalah perjuangan apa yang tercantum di dalamnya.

Tak terlalu jelas sanksi bagi industri rokok yang melanggar atau belum melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/2013. Dalam aturan yang menjadi turunan Peraturan Pemerintah 109/2012 itu hanya diatur soal sanksi peringatan, teguran keras, pencabutan izin sementara, hingga pencabutan izin usaha tetap bagi industri rokok yang tak mematuhinya. Apa saja pelanggaran tiap tahap itu tak jelas benar.

Editorial Koran Tempo edisi 25 Juni 2014 mengingatkan soal penegakan hokum yang menjadi inti peraturan ini. Artikel tersebut mengingatkan para aktivis pengendalian tembakau agar justru bekerja lebih keras mengawasi dan terus menerus mendorong pemerintah menerapkan sanksi yang tegas dan jelas ukuran-ukurannya. Tanggal 24 Juni sesungguhnya baru dimulainya perjuangan pengendalian tembakau yang sesungguhnya.

1403016038

Dasar untuk sanksi yang tegas itu nyata terpampang dalam Pasal 199 Undang-Undang Kesehatan. Pada ayat (1) diterangkan bahwa sanksi bagi produsen yang tak mencantumkan peringatan kesehatan bergambar di Indonesia dipidana dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Siapa pelaksana peraturan ini? Karena Badan Pengawas Obat dan Makanan hanya bertugas mengawasi, mereka bisa mendata dan melaporkan pelanggaran itu kepada penyidik pegawai negeri sipil yang memang bertugas untuk itu lalu meneruskannya ke penegak hokum.

Penegakan hukum ini penting agar tak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat bahwa aturan-aturan tentang merokok hanya manis dan bagus di atas kertas. Berapa banyak daerah yang sudah memiliki Kawasan Tanpa Rokok tapi para perokok dengan bebas menyemburkan nikotin di banyak tempat. Maka dengan menerapkan hukum pidana akan mempertegas bahwa aturan ini tak main-main.

Sejak 1 Januari 2014 aturan ini mestinya sudah berlaku. Industri rokok menundanya dengan alasan belum siap. Kini setelah diberi waktu enam bulan juga masih ada yang melanggar, saatnya pemerintah bersikap tegas dengan memakai pasal pidana. Hanya memberikan sanksi berupa teguran dan peringatan keras tak akan membuat efek jera dan tak bagus dari segi pendidikan dan pelaksanaan hukuman.

Faktanya baru 15 persen industri rokok yang mencetak bungkus rokok dengan lima jenis gambar kanker untuk menunjukkan akibat nyata racun nikotin. Sebanyak 85 persen lainnya belum mematuhi aturan itu. Ini peraturan radikal dalam pengendalian tembakau karena itu perlu sikap dan mindset yang radikal pula dalam memahami, menerima, dan melaksanakannya. Industri rokok harus mematuhi setelah sekian lama dimanja oleh aturan-aturan yang lembek tentang tembakau.

Kini saatnya mereka paham ada hak sehat di antara keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan dari menjual racun nikotin.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*