147546550

Perlukah Berkonsultasi dengan Semua Pemangku Kepentingan?

Keberlanjutan, Kesehatan, dan Kesejahteraan sebagai Pembeda Pemangku Kepentingan Organisasi 

Akhir-akhir ini penulis banyak menerima pertanyaan tentang seberapa banyak pemangku kepentingan yang perlu untuk dilibatkan dalam konsultasi ketika suatu organisasi hendak mengambil keputusan terkait dengan tujuan organisasinya.  Penulis sadar bahwa pertanyaan tersebut terutama datang dari sudut pandang kepraktisan.  Tentu, meminta pendapat semua pemangku kepentingan bukanlah tindakan yang praktis, apalagi kalau sebuah organisasi bertekad untuk benar-benar mengambil keputusan berdasarkan seluruh masukan yang diterimanya.
Tetapi, ketika penulis menyelidiki masalah ini lebih lanjut, ada hal-hal yang sebetulnya lebih mendasar daripada jumlah pemangku kepentingan yang dilibatkan dan kepraktisan dalam pengambilan keputusan.  Dalam AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2011) dinyatakan bahwa tiga pertanyaan paling penting dalam pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan adalah apa tujuan organisasi dalam pembinaan hubungan, bagaimana cakupan pembinaan hubungan tersebut, dan dengan siapa saja pembinaan hubungan dilaksanakan.  Artinya, terkait dengan pemangku kepentingan, yang terpenting adalah identifikasi dengan siapa—baik individu maupun organisasi—hubungan perlu dibina.  Bukan terkait dengan jumlah.
Pemangku Kepentingan: Pengertian, Identifikasi, Prinsip
Teori identifikasi pemangku kepentingan sendiri telah berkembang dengan pesat.  Tentu ini terkait dengan bagaimana sebuah organisasi mengoperasionalkan pembinaan hubungannya.  Pemangku kepentingan didefinisikan secara resiprokal, yaitu pihak-pihak yang bisa mempengaruhi dan terpengaruh oleh pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, seperti apa yang dinyatakan oleh standar AA1000 di atas, tujuan organisasi adalah yang terpenting untuk bisa menapis siapa saja pemangku kepentingannya.
Di sini sangat penting untuk disadari bahwa standar AA1000—juga sebagian besar pakar teori pemangku kepentingan—mengambil posisi nilai tertentu, atau yang biasa disebut sebagai normative stakeholder theory.  Lalu, apa posisi normatif standar AA1000?  Sangat jelas: pembangunan berkelanjutan.  Organisasi menjadi sah tujuannya bila mengarah pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.  Ini berarti organisasi yang melakukan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan diasumsikan memang hendak menyumbang pada keberlanjutan Bumi dan segala isinya, termasuk keberlanjutan organisasi itu.  Posisi ini sangat masuk akal, mengingat tak ada keberlanjutan organisasi tanpa keberlanjutan Bumi.  Juga, mengejar tujuan-tujuan yang sempit—misalnya: maksimalisasi profit setiap kuartal—selalu pada akhirnya akan membawa konsekuensi negatif bagi keberlanjutan Bumi maupun organisasi itu sendiri.
Oleh karena itu, ketika menyatakan prinsip-prinsip pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan, standar AA1000 dengan tegas selalu mengaitkannya dengan keberlanjutan. Menurut standar tersebut, prinsip pembinaan hubungan ada tiga: inclusivitymateriality, dan responsiveness.  Prinsip pertama berarti partisipasi dari pemangku kepentingan dalam membangun dan mencapai mekanisme yang akuntabel dan strategis dalam pencapaian tujuan keberlanjutan.  Prinsip kedua berarti pengelolaan seluruh isu yang penting bagi keberlanjutan.  Dan, prinsip ketiga berarti tanggapan organisasi atas isu-isu yang mempengaruhi kinerja keberlanjutannya, melalui keputusan, tindakan, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan.
Kita juga bisa memeriksa dokumen standar yang lain, yaitu ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Mengapa?  Karena salah satu pengguna paling penting dari teori pemangku kepentingan adalah wacana dan praktik tanggung jawab sosial organisasi.   Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa tujuan yang sah dari tanggung jawab sosial organisasi adalah “…contributes to sustainable development, health and the welfare of society;….” Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas meringkas dimensi ekonomi-sosial-lingkungan paling penting dalam keberlanjutan, dan karenanya harus menjadi tujuan yang melekat pada seluruh organisasi yang bertanggung jawab sosial.
Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa organisasi manapun perlu menapis dengan siapa mereka berhubungan ketika hendak mengambil keputusan yang strategis, yaitu dengan individu dan organisasi yang sama-sama memiliki tujuan keberlanjutan Bumi dan mau mendukung organisasi tersebut dalam mencapai keberlanjutannya, termasuk dalam hal kesehatan dan kesejahteraan.  Jadi, walaupun individu atau organisasi tertentu akan bisa memengaruhi atau terpengaruh oleh pencapaian tujuan organisasi—atau menjadi pemangku kepentingan organisasi tersebut dalam pengertian paling luas—namun tidak memiliki reputasi yang baik terkait dengan keberlanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan, mereka tidaklah memiliki tempat di prinsip pertama (inclusivity) dan ketiga (responsiveness) dalam standar AA1000.  Secara sederhana, mereka tak perlu diajak berkonsultasi, apalagi dibina bentuk-bentuk hubungan yang lebih dalam.  Tetapi, mereka penting diperhatikan sesuai dengan prinsip kedua (materiality) dalam standar AA1000, yaitu sebagai isu yang mungkin bisa menggagalkan pencapaian tujuan keberlanjutan organisasi.
Contoh Kasus: Deforestasi dan Bahaya Rokok
Dua contoh bisa diberikan di sini.  Ketika suatu LSM lingkungan memiliki tujuan untuk menekan angka deforestasi di suatu negara, maka mereka tak perlu mengajak berunding para pembalak liar.  Mereka hanya harus meminta masukan secara sungguh-sungguh dari pihak-pihak yang memiliki reputasi dan kapasitas yang mempuni dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, penegakan hukum lingkungan, dan bidang-bidang lain yang relevan.  Namun, karena para pembalak liar itu adalah bagian dari masalah yang hendak ditangani, maka siapa saja mereka dan apa saja isu yang terkait dengan perilaku mereka yang merusak hutan, sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih lagi, ada segmen dari pembalak liar itu—yaitu masyarakat dari kelompok rentan, bukan para cukongnya—memiliki masalah kesejahteraan yang terkait dengan keputusan mereka berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi ilegal yang membahayakan keberlanjutan itu.  LSM lingkungan yang mau menangani masalah deforestasi haruslah juga memecahkan masalah kesejahteraan kelompok rentan yang berpotensi atau sudah menjadi pembalak liar.
Contoh kedua, yang akan diuraikan lebih panjang, terkait dengan pengendalian dampak produksi dan konsumsi rokok.  Berbagai organisasi yang aktif dalam pengendalian dampak tersebut kini bertujuan untuk memastikan aksesi WHO FCTC oleh Pemerintah Indonesia.  Tujuan tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan dalam banyak literatur, sangatlah sesuai dengan keberlanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.  Di sisi lain, industri rokok juga telah banyak dituliskan oleh para pakar sebagai industri yang mengganggu keberlanjutan, terutama yang terkait dengan keadilan intra- dan antar-generasi.  Rokok membuat ketimpangan intra-generasi karena kebanyakan perokok adalah kaum miskin, dan rokok membuat ketimpangaan antar-generasi karena menjadi masalah yang bila dibiarkan akan semakin parah dari satu generasi ke generasi berikutnya.  Rokok tak bisa disangkal adalah pencipta masalah kesehatan yang sangat besar, bahkan dengan korban jiwa yang telah melampaui 6,3 juta jiwa per tahunnya di level global, dan lebih dari 200 ribu jiwa di Indonesia.  Lantaran para perokok itu di antaranya adalah kaum miskin, maka tujuan peningkatan kesejahteraan juga bisa gagal bila rokok tak dikendalikan konsumsinya di kalangan tersebut.
Oleh karena itu, organisasi yang memperjuangkan aksesi FCTC sama sekali tidak perlu untuk mempertimbangkan masukan dari industri rokok, termasuk berbagai frontgroups yang mempromosikan kepentingan industri tersebut, di antaranya dengan melakukan disinformasi terkait bahaya rokok.  Malahan, organisasi ini perlu memetakan siapa saja individu dan organisasi yang memiliki kepentingan menggagalkan tujuan aksesi (sesuai dengan prinsip kedua standar AA1000, materiality), lalu menyusun strategi agar mereka tak menggagalkan tujuan aksesi—yang sesungguhnya adalah tujuan keberlanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, organisasi ini tetap perlu memikirkan strategi untuk membantu para korban industri rokok, yaitu konsumen dan orang-orang terdekatnya (para perokok primer, sekunder dan tersier yang mendapatkan risiko kesehatan dan kesejahteraan), juga para petani dan buruh pabrik rokok (yang juga terkait dengan masalah kesehatan dan kesejahteraan).  Para konsumen yang memilih untuk berhenti merokok perlu dibantu, sementara para calon konsumen perlu dilindungi dengan pelarangan iklan, promosi dan pemberian sponsor, juga dengan pemberian peringatan bahaya merokok.  Para petani dan buruh perlu ditingkatkan kesejahteraannya, baik ketika mereka memutuskan untuk tetap berada dalam industri rokok maupun memutuskan untuk keluar.
Sama dengan contoh yang pertama, organisasi yang mau mendorong aksesi FCTC harus memilih siapa saja yang memang memiliki reputasi dan kapasitas yang bisa membantu pencapaian tujuan itu untuk kemudian dibina hubungan dengan mereka.  Organisasi-organisasi kesehatan bisa memberikan masukan yang berharga dalam hal dampak konsumsi rokok. Organisasi-organisasi lingkungan penting didengar masukannya tentang bagaimana masalah deforestasi dan buangan puntung bisa ditangani.  Organisasi yang mumpuni dalam komunikasi dan social marketing bisa memberikan masukan tentang bagaimana memastikan pesan-pesan kesehatan bisa dipahami masyarakat luas.  Dan, LSM-LSM pembangunan bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan petani dan buruh pabrik rokok.
Penutup: Bukan Berapa Banyak Pemangku Kepentingan
Penulis telah menunjukkan bahwa teori pemangku kepentingan sesungguhnya memiliki kandungan nilai tertentu, yaitu pembangunan berkelanjutan (menurut standar AA1000) atau pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (menurut standar ISO 26000).  Nilai-nilai tersebut bisa menjadi panduan awal bagi organisasi manapun untuk menapis dengan pihak mana saja konsultasi dan bentuk-bentuk pembinaan hubungan lainnya bisa dilakukan.  Tentu, yang pertama-tama perlu dipastikan adalah bahwa tujuan organisasi yang hendak melakukan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingannya memang sesuai dengan nilai-nilai itu.
Pemastian bahwa tujuan organisasi memang sesuai dengan nilai-nilai itu merupakan tonggak awal untuk memisahkan diri dari mereka yang tidak memiliki nilai-nilai serupa.  Teori pemangku kepentingan memang membuat setiap organisasi yang memegangnya menjadi bertanggung jawab kepada lebih banyak pihak, namun jelas juga bahwa banyak pihak itu bukan berarti seluruh pihak.  Hanya kepada pihak-pihak yang juga memegang nilai-nilai itu saja tanggung jawab sosial bisa ditunjukkan dan pembinaan hubungan dilakukan.  Atau, setidaknya kepada mereka yang tidak menentang nilai-nilai itu.  Sementara, pihak yang terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi menentang nilai-nilai keberlanjutan, kesehatan dan kesejahteraan, tidak bisa dianggap sebagai pemangku kepentingan.  Mereka dihitung sebagai isu yang mungkin menggagalkan pencapaian tujuan organisasi, sehingga diposisikan menjadi isu dalam strategi keberlanjutan.
Dalam istilah yang dikembangkan dalam ilmu komunikasi, sangat penting untuk membedakan mana yang memiliki legitimasi sebagai voice, dan mana yang sesungguhnya adalah noise.  Mereka yang memegang nilai-nilai keberlanjutan, kesehatan dan kesejahteraan dan menjadi pemangku kepentingan organisasi wajib untuk didengarvoice-nya.  Sementara, mereka yang nilai-nilainya bertentangan dengan itu—terlepas dari fakta apakah mereka bisa mempengaruhi/terpengaruh oleh pencapaian tujuan organisasi atau tidak—tidaklah memiliki posisi sebagai pemangku kepentingan.  Mereka adalah noise, yang perlu dikelola sebagai isu, agar suaranya tidak menjadi terlampau hiruk-pikuk dan menggagalkan tujuan keberlanjutan organisasi.
Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia
No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*