Politik Rokok

Politik Rokok

Tak ada produk yang punya daya tarik secara politik selain rokok. Bensin selalu memantik debat alot di parlemen tiap kali pemerintah akan menaikkan harganya. Tapi bensin dan solar polemiknya linier, karena menyangkut subsidi yang ternyata telah salah kaprah pemberiannya. Kita tahu bensin lebih banyak dipakai oleh kalangan menengah-atas, yang punya motor dan mobil pribadi. Nelayan dan angkutan umum hanya sebagian kecil saja pemakai minyak bersubsidi.

Pada rokok ada banyak dimensi yang mengelilinginya. Cukai, petani tembakau, industri, lingkungan, kesehatan. Maka jika bensin saja yang punya kepentingan publik diatur harga dan distribusinya, kenapa banyak yang menentang ketika ada usul pengaturan rokok? Bensin tak punya dampak merugikan, kecuali setelah jadi asap knalpot—itupun solusinya adalah mengatur emisi transportasi. Rokok punya dampak secara langsung terhadap polusi lingkungan dan kesehatan.

Dengan dimensi kepentingan yang banyak itu, tak heran rokok juga diperebutkan kalangan politikus. Sejarah mencatat Undang-Undang Kesehatan ketika dirumuskan pada 1992 menjadi ompong karena klausul penggolongan tembakau dan produk turunannya sebagai zat adiktif—seperti minuman beralkohol—diamputasi. Dokumen-dokumen komunikasi elite industri rokok mengungkap dengan sangat gamblang bagaimana mereka melobi para politikus dan media agar menggagalkan klausul itu.

Penggolongan ke dalam zat adiktif, yang artinya zat-zat kimia dalam rokok mengandung bahan yang bisa menimbulkan kecanduan dan meracuni tubuh, adalah pintu masuk bagaimana kita mengatur rokok. Seperti halnya alkohol yang sukses diatur peredaran, iklan, hingga produksi, dan takarannya, rokok juga akan diperlakukan sama. Tentu saja produsen tak mau jika rokok tak lagi bisa dijual bebas. Tapi mestinya mereka juga berkaca pada pengaturan alkohol. Apakah produksi minuman beralkohol turun dan penjualannya anjlok begitu diatur? Tidak! Para penjual dan peminum hanya tak menenggaknya di ruang terbuka.

Ketika Undang-Undang Kesehatan direvisi dan klausul zat adiktif kembali dimasukkan, pembahasannya kembali alot dan panjang. Meski klausul itu akhirnya masuk pengesahannya pada 2009 dinodai oleh pencurian ayat beleid itu oleh anggota DPR berkolaborasi dengan pejabat Kementerian Kesehatan. Untungnya curi ayat itu ketahuan dan kini rokok tergolong produk yang mengandung zat adiktif sehingga distribusi, iklan, dan takaran zat-zat di dalamnya mesti diatur secara ketat.

Begitulah semestinya kita memperlakaukan produk yang membahayakan. Pengaturan dan pengendalian agar dampak buruknya bisa dicegah sejak mula. Mengatur rokok bukan soal kepentingan membunuh industri, apatah lagi mematikan petani dan mengerdilkan budaya Indonesia. Tujuan pengendalian rokok adalah semata-mata menyelamatkan generasi kita dari bahaya candu.

Fakta lain adalah ada 177 negara yang sudah meratifikasi kerangka pengendalian tembakau yang dibuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tapi industri rokoknya tak mati-mati. Rokok adalah produk elastis: para ahli hisap akan membelinya berapapun harganya. Pernahkah harga rokok turun? Tak pernah. Tapi kenapa harga tembakau di tingkat petani selalu fluktuatif atas nama musim yang buruk dan kualitas?

Jadi para pengusaha rokok sebaiknya mulai berpikir tentang kepentingan yang lebih umum dan hajat hidup orang banyak, yakni kepentingan kesehatan. Diatur sebagaimana-ketatpun rokok tak akan dijauhi pembeli yang sudah kadung kecanduan. Karena itu tak perlu ada keinginan begitu keras mengatur rokok dari sudut kepentingan industri lewat Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang sedang dibahas DPR.

Karena membahayakan setelah menjadi rokok, pengaturan tembakau dan produk turunannya hanya bisa dilakukan dari sudut pandang kesehatan, kepentingan publik yang lebih luas dibanding urusan cukai, industri, petani, atau budaya. Sebab menjadi sehat adalah hak setiap orang. Tugas negara dan alat-alat kekuasaannya, termasuk parlemen, adalah memberi informasi dan akses seluas atas hak publik paling mendasar itu.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*