Rokok dan Kepala Daerah (2)

KDM

Agaknya kini sedang tumbuh kesadaran baru para kepala daerah akan pentingnya jaminan kesehatan bagi warganya. Setelah setiap daerah punya peraturan kawasan bebas asap rokok sebagai amanat Undang-Undang Kesehatan, kepala-kepala daerah itu punya program-program inspiratif untuk mendukungnya.

Kota Yogyakarta telah membebaskan 50 kampungnya dari ancaman racun rokok. Warga kampung itu sendiri yang secara swadaya mewujudkannya lalu diresmikan oleh peraturan wali kota di sana. Kota Balikpapan di Kalimantan Timur menjadikan para sopir angkutan kota sebagai duta bebas rokok sehingga mereka menolak penumpang yang merokok. Balikpapan pun menjadi kota dengan angkutan bebas asap rokok.

Juga Mamuju. Kabupaten di Sulawesi Barat ini membuat aturan bahwa para perokok tak akan mendapat asuransi yang ditanggung pemerintah lewat Badan Pelaksana Jaminan Sosial yang baru berlaku per 1 Januari 2014 lalu. BPJS adalah sebuah terobosan dan sejarah penting Indonesia dalam jaminan terhadap hak-hak dasar publik. Dan tak memberikan asuransi itu ke perokok sungguh langkah berani yang brilian.

Rokok adalah penyebab kematian nomor satu. Racun rokok menjadi penyebab pelbagai penyakit mematikan. Serang jantung, stroke, hipertensi, adalah penyakit-penyakit mematikan yang disebabkan leh racun rokok. Dan perilaku merokok adalah bunuh diri pelan-pelan karena aktivitasnya dilakukan dengan sadar. Alangkah tidak adil jika perusakan tubuh sendiri karena merokok mendapat jaminan kesehatan yang sumber uangnya berasal dari pajak publik. Langkah Bupati Mamuju karena itu sungguh adil karena berpihak kepada publik yang lebih luas. Dan konstitusional.

Hak sehat adalah hak setiap orang yang dijamin konstitusi. Mencederai hak itu, apalagi dengan sengaja, tentulah mencederai konstitusi. Dan merokok sungguh merugikan tak hanya diri sendiri tapi orang lain di sekelilingnya. Ada 400 ribu kematian akibat rokok setiap tahun, termasuk mereka yang menjadi perokok pasif–mereka tak makan nangka tapi kena getahnya. Ada 70 juta perokok yang menghuni rumah tangga dengan dua sampai tiga orang lain tak bisa menghindar dari asap rokok yang mereka semburkan.

Maka pelanggaran para perokok berlipat karena ia mencederai hak konstitusionalnya sendiri juga orang lain di sekelilingnya. Pantaskah mereka mendapat anggaran untuk menjamin tegaknya konstitusi? Bupati Mamuju itu telah mengambil langkah yang visioner dan lebih maju ketimbang kepala daerah lain yang masih meributkan bagi hasil cukai, pertanian tembakau, dan industri rokok yang seolah-olah akan sekarat jika rokok dikendalikan.

Kini makin banyak contoh bebas dari rokok sangat menguntungkan tak hanya ekonomi rumah tangga, sekaligus terjaminnya masa depan. Lagi-lagi kita harus merujuk pada Bone-Bone, desa di Enrekang, Sulawesi Selatan, yang telah lebih dulu menjadi desa bebas rokok. Sejak kepala-kepala keluarga berhenti menghisap nikotin, tak ada lagi anak-anak di luar gedung sekolah di jam belajar. Semua bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hubungan sosial di sana juga jadi lebih erat karena silaturahmi tak terganggung asap rokok.

Bandung akan mengikutinya juga. Kota kembang yang macet diserbu wisawatan tiap hari libur ini segera punya peraturan daerah tentang Selasa Tanpa Rokok. Ini memang permulaan. Walikotanya menggagas progam ini dimulai dari sehari bebas rokok. Langkah awal yang patut didukung. Bone-Bone, Balikpapan, kampung-kampung di Yogyakarta juga bisa bebas rokok dalam sehari.

Daerah-daerah lain barangkali perlu mendengar pepatah baru di Bone-bone: Seha’ki yake e’da ta mappelo’ mane. Artinya, tidak merokok itu sehat, Saudara!

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*