Sumber : iberita
Sumber : iberita

Rokok dan Menteri Susi

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menjadi menteri paling populer di antara 34 anggota Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dua pekan belakangan ini. Pendidikan formalnya hanya sampai sekolah menengah pertama. Ia drop-out saat kelas 2 SMA, tapi ia pengusaha perikanan dan penerbangan yang berhasil. Ia juga diperbincangkan karena nyentrik: punya tato dan tak sungkan merokok di Istana Negara.

Bagi yang pernah berkunjung ke Istana, merokok adalah perbuatan terlarang, apalagi sembarangan di tempat-tempat tertentu. Pasukan pengamanan akan menghardik bagi siapa saja yang melakukannya. Dan Menteri Susi dengan cuek seusai dilantik sebagai pejabat negara yang mengemban amanah 250 juta rakyat Indonesia.

Tentu hak Menteri Susi merokok. Setiap kita punya hak terhadap tubuh kita sendiri: merusak atau memeliharanya. Dan rokok cara cepat dan ampuh merontokkan kekuatan tubuh kita sendiri, dengan racun nikotinnya yang mematikan. Masalahnya, kini Ibu Susi sudah jadi menteri. Ia terikat etika dan etiket sebagai pejabat negara, seorang yang punya previlese mewakili publik dalam tindak-tanduknya.

Dan negara atau pejabatnya mesti menopang program pejabat negara lain jika sudah menjadi kebijakan. Lewat Undang-Undang Kesehatan 2009, negara mengatur dan menetapkan bahwa rokok adalah produk tembakau yang tergolong zat adiktif sehingga konsumsi dan distribusinya mesti diatur secara ketat. Melalui Kementerian Kesehatan, aturan itu sedang dan sudah ditegakkan. Alangkah kontraproduktifnya jika upaya itu dilanggar sendiri oleh pejabat yang mewakili negara.

Seorang menteri adalah panutan yang disorot tingkah lakunya, karena apa yang ia lakukan mencerminkan representasinya pada kebijakan yang mungkin ia buat dan pikirkan. Menteri Susi tentu tak mengatur rokok, tapi ia akan disorot jika Menteri Kesehatan menegakkannya. Lihat, menteri saja merokoknya sembarangan. Cobalah, pemerintah mengatur dirinya sendiri sebelum mengatur rakyatnya. Alangkah kontraproduktifnya, bukan?

Menteri Susi akan menjadi beban bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengendalian tembakau. Maka sebelum itu terjadi, ada baiknya jika Ibu Susi tak menunjukkan aktivitasnya yang satu ini di muka publik. Masyarakat akan mencibir dan menjadi debat tak produktif seperti terjadi belakangan ini. Menteri Susi diperbincangkan bukan karena kebijakanya di bidang kelautan, melainkan karena tato dan rokok.

Bagaimanapun Ibu Susi seorang yang patut digugu dan ditiru dengan pencapaiannya selama ini. Ia perempuan tangguh yang terbukti berhasil menjadi pengusaha tanpa bekal ijazah sekolah yang tinggi. Hidupnya sangat inspiratif bagi perjuangan kesetaraan jender yang, harus diakui, masih diskriminatif di negara ini. Ia akan jadi contoh nyata betapa jenis kelamin tak menghalangi laki-laki dan perempuan berkiprah di bidang apapun. Patut disayangkan jika contoh itu rusak karena rokok.

Bagi Ibu Susi merokok mungkin tak memberi dampak apapun, bagi karir dan tubuhnya. Namun, rokok telah menjadi barang politik yang bisa digoreng untuk kepentingan apapun. Sudah jelas merusak pun pemerintahan terdahulu masih enggan meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, dasar hukum internasional untuk kebijakan itu. Rokok telah menyebabkan masyarakat Indonsia menjadi miskin karena 80 juta penduduknya menjadi penghisap aktif dan dua kali lipatnya menjadi perokok pasif.

Ada Rp 245 triliun dihabiskan untuk mengobati penyakit akibat rokok, belum lagi potensi ekonomi yang hilang akibat generasinya tak mengeyam pendidikan yang layak akibat miskin. Sebanyak 200 ribu orang mati tiap tahun akibat racun nikotin. Rokok menyebabkan orang jadi miskin untuk menjadikan pemiliknya jadi orang terkaya di Indonesia. Konsumennya menyumbang Rp 100 triliun lewat cukai, tapi ongkos negara untuk mengobati penyakitnya 3 kali lipat dari jumlah itu.

Pemerintah sedang merancang melarang iklan rokok di media apapun, karena 11 persen perokok baru terangsang akibat digempur iklan rokok. Ibu Susi tentu tak mau menjadi model iklan rokok gratis bagi generasi Indonesia akibat merokok sembarangan dan disorot kamera media massa.

Mungkin Ibu Susi perlu meniru Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Sebelum menjadi menteri ia Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Di tangannya kini semua stasiun bebas asap rokok, padahal ia sendiri seorang perokok berat. Pada akhirnya, setiap pejabat negara dikenang karena membuat kebijakan yang berpihak kepada publik.

Merokok adalah hak terbatas setiap individu dan rokok masih menjadi barang legal di Indonesia. Sebab hak itu terbatasi oleh hak orang lain lagi menghirup udara tanpa racun nikotin yang lebih berbahaya ketika dihembuskan penghisapnya. Barangkali “Revolusi Mental” yang dicetuskan Jokowi sebagai basis pemerintahannya lima tahun ke depan mesti dimulai dari para pejabatnya sendiri.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*