rokok-ilustrasi-2-ANTARA

RUU Pertembakauan Pesanan Asing?

Rupanya Badan Legislasi DPR membandel dan tetap saja memproses Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang tahun lalu diprotes dan diberi tandang bintang. Bintang di sana sebagai tanda bahwa naskah rancangan tersebut perlu diperbaiki cara pengajuannya, dilengkapi naskah akademik, disosialisasikan agar sesuai tata tertib legislasi. Banyak anggota DPR ketika itu protes bahwa Rancangan tersebut tak melalui prosedur undang-undang semestinya.

Rancangan itu bahkan diselundupkan ke Badan Legislasi karena masuk Sidang Paripurna DPR 2013 tanpa melalui persetujuan Komisi Kesehatan dan fraksi-fraksi di DPR. Disebut menyelundup karena RUU ini menggeser RUU Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan yang sudah disetujui dibahas sejak 2010. RUU yang lebih penting karena menekankan aspek yang menjadi hak setiap warga negara tersebut malah didrop dan tak jelas nasibnya.

Dari sini saja, para pengaju RUU Pertembakauan jelas keberpihakannya. Mereka ingin tembakau tak direcoki oleh pelbagai aturan yang mereka nilai akan menghambat penjualan, distribusi, dan konsumsinya. Sudah jelas pula cara pandang seperti ini sangat berpihak pada industri rokok, bisnis dengan omzet Rp 300 triliun. Bagi pikiran awam saja, untuk apa bisnis sebesar itu masih dibela dan dilindungi melalui undang-undang? Atau karena begitu besar untung menjual racun nikotin ini, DPR takluk oleh rayuan uangnya?

Sudah jamak kita tahu DPR mengkampanyekan RUU Pertembakauan saat mereka membujuk untuk dipilih dalam pemilu lalu. Tentu mereka keluar uang banyak agar bisa berkampanye seperti itu. Industri rokok bisa jadi sebagai sponsor mereka. Simbiosis mutualisme kemudian terjadi secara alamiah. Industri ingin produknya langgeng, DPR menjaminnya dengan menggolkan RUU Pertembakauan. Klop dan logis.

Sebab isi RUU tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Undang-undang sangat progresif ini telah memasukkan produk tembakau dan turunannya sebagai produk yang mengandung zat adiktif. Artinya, distribusi dan konsumsinya mesti diatur sangat ketat. Dengan RUU Pertembakauan, jika diundangkan nanti, aturan ini bisa jadi guru atau tak bertaji.

Dari 59 pasal RUU Pertembakauan hanya 16 pasal yang menyinggung pengendalian. Lainnya soal cukai, pertanian, produksi, perizinan, sosilisasi, penelitian dan pengembangan tembakau. Semua aspek ini telah diatur secara terpisah dan lebih mendalam di banyak undang-undang. Misalnya, soal pertanian telah diatur dalam UU No. 18/2004 tentang perkebunan dan UU No.12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Soal cukai telah ada UU/39/2007 tentang cukai. Masalah petani tembakau sudah dinaungi UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Soal industry sudah ada UU Perindustrian. Bahkan soal pajak daerah sudah ada aturannya yakni UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Jadi, untuk apa Pertembakauan diatur secara khusus? Aya-aya waek anggota DPR ini!

Jika nanti RUU tersebut disahkan besar kemungkinan akan menuai kritik akibat tumpang tindih. Ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi, saling gugat menghabiskan energi dan biaya. Argumen klasik untuk menyangkal ini dengan telak adalah: mengapa tembakau yang bukan makanan pokok dan pertanian pokok di Indonesia diatur khusus? Mengapa anggota DPR yang terhormat itu tak usul dengan gigih Undang-Undang Perpadian atau Perberasan?

Lalu soal pembelaan terhadap pertanian agar kretek tak punah sebagai “tanaman khas Indonesia” seperti diklaim oleh sebagian kecil anggota DPR yang gigih memperjuangkan RUU Pertembakauan. Dalam pasal tersebut diatur soal pembatasan impor tembakau. Sekilas pasal ini oke dan logis melindungi tembakau lokal. Tapi mereka abai tak menutup impor rokok dengan tak ada aturan sama sekali soal impor rokok. Jika tembakau impor dibatas tapi rokok luar negeri dibiarkan bebas masuk apa bukan membuka pintu dan menyilakan dengan hangat rokok luar membanjiri pasar Indonesia? Ujung-ujungnya pabrik rokok lokal jualah yang akan menjerit-jerit.

Jadi soal perlindungan pertanian ini mungkin sekadar gimmick atau jualan anggota DPR saja agar seolah-olah mereka memperjuangkan pertanian dan petaninya. Yang terjadi justru sebaliknya. Atau mungkin mereka disponsori oleh industri rokok asing. Kita tahu pabrik-pabrik rokok besar sahamnya sudah dimiliki asing. Jadi RUU Pertembakauan ini malah membawa aspirasi pabrik rokok asing karena itu tak peduli kesehatan, tak peduli pertanian, tak peduli industri kecil. Sebab bagi mereka yang penting adalah untung besar.

Di negara asal pemilik saham pabrik rokok, produk mereka sudah kian sempit pasarnya akibat regulasi pengendalian yang ketat dari negara untuk melindungi masyarakatnya. Hanya Indonesia yang bisa dimainkan dengan aturan yang plastis, DPR yang permisif, dan pemerintah yang tak tegas, juga masyarakatnya yang sebagian besar abai terhadap bahaya laten nikotin.

Maka tak kata lain selain mari bersama-sama menolak RUU Pertembakauan!

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*