jokowi-JK-prabowo-Hatta

Siapa Calon Presiden Pro Pengendalian Tembakau?

Agak sulit menjawab pertanyaan ini karena seorang calon presiden tak mengusung dirinya sendiri dalam bursa pemilihan presiden, melainkan disokong oleh partai koalisi. Dalam visi dan misi kedua pasangan calon presiden dalam pemilihan kali ini tak terlihat jelas bagaimana sikap mereka akan pengendalian tembakau dan kebijakannya mengatur rokok.

Kedua pasangan hanya menyajikan program yang sangat umum dalam bidang kesehatan, tak ada yang spesifik, misalnya, menurunkan angka kematian dengan mengendalikan sumbernya, yakni rokok. Jokowi hanya menargetkan kematian akibat penyakit kronis menurun jumlahnya. Bagaimana caranya? Tak jelas. Prabowo sama tak jelasnya, meski enam dari 9 programnya terkait kesehatan. Tapi apa dan bagaimana program itu, penerapannya kabur karena terlalu umum.

Karena itu mari kita lihat pada komitmen masing-masing calon presiden.

Partai Prabowo Subianto, Gerakan Indonesia Raya, adalah partai yang secara tegas menolak RUU Pertembakauan. Soemarjati Arjoso, politikus Gerindra, konsisten sejak awal menolak RUU pesanan industri rokok ini. Ia yang berjuang meloloskan RUU Perlindungan Masyarakat dari Bahaya Asap Rokok. Di DPR baru Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang pro pengendalian tembakau. Dan PKS adalah anggota koalisi yang menyokong pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sebagai pribadi, Prabowo belum kelihatan komitmennya dalam pengendalian tembakau karena belum pernah memegang jabatan publik dalam birokrasi. Jabatan yang berhubungan ketika ia menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Petani Indonesia. Petani tembakau menjadi bagian dari komitmennya untuk dilindungi.

Dan ia didukung oleh Partai Golkar dengan akan menjadikan ketua umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai menteri utama. Di DPR, Golkar adalah partai yang terang-terangan membela industri rokok dan menolak ratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Lobi-lobi penyelundupan RUU Pertembakauan diduga masuknya lewat politikus-politikus partai penyokong Orde Baru ini. Dengan jabatan menteri utama dan jumlah kursi yang lumayan banyak di kabinet nanti, bukan tak mungkin Golkar mendominasi kebijakan pengendalian tembakau Prabowo.

Pada Joko Widodo, tak ada yang meragukan komitmennya menjadikan Jakarta yang bersih dari asap rokok. Ia tak hanya melanjutkan kebijakan gubernur sebelumnya dengan menetapkan kawasan tanpa rokok, melainkan lebih keras dan meluas. Ia menunjukkan kebijakan di tataran praktis dengan meminta satuan polisi menindak perokok yang sembarangan ngebul di ruang publik. Kebijakan-kebijakannya, bersatu padu dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, membuat mal-mal di Jakarta sudah terasa. Ahok—sapaan Basuki—tak segan mengancam perokok dan pemilik mal yang membiarkan bisnisnya dipenuhi asap rokok yang mengganggu pengunjung nonperokok.

Tahun lalu, Jokowi mendapat penghargaan sebagai gubernur yang punya peran penting dalam pengendalian tembakau dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Menurut Ahok, politikus dari Gerindra, kebijakan-kebijakan menerapkan KTR tanpa ampun itu aktor interlektualnya adalah Jokowi. Ia memang yang tampil dalam banyak seminar dan kerap membuat pernyataan yang keras tentang kebiasaan orang Jakarta merokok dan terus mengingatkan akan bahaya, terutama karena rokok penyebab orang menjadi miskin dan sakit, tapi atas restu Joko Widodo.

Masalahnya, Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan, partai yang kader-kadernya kerap mendukung industri rokok di parlemen. Hilangnya ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 pelakunya diduga Ketua Komisi Kesehatan DPR yang berasal dari PDIP. Wakil Gubernur Jawa Tengah juga saat berkampanye berjanji akan melindungi mati-matian petani tembakau dengan alasan kebudayaan. Di parlemen, PDIP terkenal sebagai partai yang anti terhadap aksesi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau.

Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusung Jokowi juga segendang-sepenarian dengan PDIP dalam hal rokok. Partai yang berbasis kaum Nahdiliyin ini tak setuju rokok dikendalikan dengan alasan perlindungan petani dan buruh industri rokok. Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar adalah ketua umum partai ini. Ia termasuk menteri yang tak setuju presiden mengaksesi FCTC yang akan menjadi basis pengendalian rokok di Indonesia. Dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan apresiasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak meratifikasi FCTC.

Jadi, rokok dan pengendalian tembakau belum menjadi isu yang dianggap pentingoleh calon presiden kita. Calon-calon presiden dan timnya masih menganggap rokok terlalu sensitif dibicarakan karena khawatir akan menggerus dukungan industri rokok juga petani tembakau—yang sebenarnya bukan suara mayoritas. Para calon presiden tak memasukkan kepentingan mayoritas, hak setiap warga negara sehat tanpa dihantui asap rokok.

4 Berikan Komentar

Tinggalkan Balasan

*

*

  • Rizki
    10 June 2014 at 20:31 - Reply

    Masalah rokok memang sangat sensitif. Dan karena sifat adiksinya, statement tentang rokok tidak hanya menimbulkan kewaspadaan pada industri dan petani rokok, tapi juga dapat dihembuskan jadi black campaign yang cukup panas di kalangan perokok. Satu kalimat saja tentang pengendalian [asap] rokok akan digembargemborkan seolah2 rokok akan dihapuskan dalam waktu semalam. Dan mengingat kepala keluarga(yang biasanya sangat mempengaruhi pilihan politik keluarga) sebagian besarnya adalah perokok, ada kemungkinan capres manapun yang menyinggung rokok akan kehilangan banyak suara.

    • Sinta Rara
      11 June 2014 at 12:57 - Reply

      Betul. Rokok telah menjadi politis dan alat politik.

  • kartolo2000
    17 June 2014 at 21:23 - Reply

    Mungkin memang lbh baik tdk diangkat jd isu penting spy industri ini gak jd istimewa gara2 di highlight di debat capres. Atau bisa saja krn sdh terlanjur too big to fail shg jika dibahas pun malah membuat polemik tdk berkesudahan atau benar jg pendapat ini “ada kemungkinan capres manapun yang menyinggung rokok akan kehilangan banyak suara.” Mari kita tunggu dan jangan kendor perlawanan.

    Udara bebas asap rokok = harga mati!

  • dhekthree
    19 June 2014 at 02:27 - Reply

    sering abu-abu saat cari suara..Ah bikin bimbang..Btw semisal Jokowi pernah dapat penghargaan itu semoga dia tetap kuat!
    kayake pak JK lebih pro sehat..semoga ya