Suara Publik dan Batalnya Pameran Rokok

Aktivisi petisi menolak Inter-Tabac (Change.Org)

Aktivisi petisi menolak Inter-Tabac (Change.Org)

Pameran teknologi rokok dan aksesorisnya batal digelar di Bali. Mestinya, pameran internasional yang digagas pabrik-pabrik rokok dari seluruh dunia ini diselenggarakan pada 27 Februari 2013 lalu. Panita membatalkan karena tak mendapat izin pemerintah provinsi Bali dan polisi. Penolakan masyarakat yang tertuang dalam petisi online telah menggagalkan pameran itu.

Kita patut bersyukur dengan itu. Gubernur Made Mangku Pastika sudah lama gigih berada dalam barisan penolak pameran ini. Alasannya masuk akal: pameran perdagangan itu bertentangan dengan kebijakannya mengurangi jumlah perokok dan dampak buruknya. Juga karena Bali tak terkenal sebagai daerah penghasil tembakau. Penolakan Gubernur Pastika ini menunjukkan masih ada kepala daerah yang gigih mempertahankan argumen dan kebijakannya, alih-alih tunduk kepada kemauan yang serba asing.

Pameran perdagangan ini setiap tahun digelar di Indonesia. Entah apa alasan di baliknya. Tapi kita bisa meraba bahwa negeri ini masih surga rokok dan perokok. Negara-negara ASEAN lain telah lebih dulu tegas kepada produk membahayakan bagi kesehatan ini. Pemerintah dan parlemen negara lain telah dengan tegas membuat pelbagai aturan dan menegakkan pengendalian tembakau yang semata melindungi kesehatan publik yang menjadi tugas negara.

Indonesia selalu dipilih sebagai tuan rumah pameran karena negeri ini pasar empuk tembakau yang tersisa. Dengan 70 juta perokok dan 200 juta lebih penduduknya, Indonesia menjadi ladang menggiurkan bagi produsen rokok. Aturannya juga tak seketat dibanding negara lain dalam mengendalikan tembakau dan produk turunannya. Kondisi ini ditunjang dengan dukungan parlemen dan pemerintah tanpa batas terhadap rokok.

Ceruk bisnis dan politik ini tentu saja akan dimanfaatkan oleh industri rokok. Di negara lain ruang bisnis mereka kian terbatas. Orang kian paham dengan bahaya rokok dan pemerintahnya terus-menerus mengkampanyekannya serta membuat pelbagai aturan yang tegas dan jelas untuk membatasi peredaran rokok. Beberapa tahun belakangan ini invasi industri rokok terhadap pasar Indonesia kian terasa.

Setelah Philip Morris membeli Sampoerna dengan nilai transaksi mencengangkan mencapai puluhan triliun, perusahaan rokok besar lainnya ramai-ramai hijrah ke sini dengan mengakuisisi pabrik rokok lokal. Perusahaan rokok dari Jepang, Inggris, Korea, telah memulai bisnis rokok mereka di sini. Maka tak heran, atas nama investasi dan modal asing, pemerintah tak berkutik mengendalikan bisnis raksasa ini.

Pengendalian rokok untuk menjaga kesehatan publik yang mestinya menjadi tanggung jawab perangkat negara, diambil alih lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan universitas. Penelitian hingga kampanye dampak buruk rokok muncul dari banyak lembaga yang tak disokong uang APBN. Miris sekali Indonesia ini!

Tak heran ada yang menyamakan Indonesia dengan Zimbabwe, negeri miskin di Afrika, yang tak peduli kepentingan publiknya dan lebih mengakomodasi kepentingan industri rokok dengan alasan pendapatan cukai dan tenaga kerja juga investasi. Kita sama-sama belum meratifikasi konvensi pengendalian tembakau PBB (FCTC) karena parlemen dan pemerintah ketakutan hilang penerimaan dan timbul pengangguran ketimbang melindungi kepentingan publik yang lebih luas.

Maka upaya kepala-kepala daerah seperti Pastika yang membuat kebijakan dan menolak rokok masuk wilayahnya seperti oase yang menumbuhkan harapan pejabat kita masih waras menjalankan fungsi-fungsi kenegarawanya. Sudah ada 97 kepala daerah tingkat dua yang punya kebijakan kawasan tanpa asap rokok meski penegakkan hukumnya belum sebanding dengan aturannya sehingga jumlah perokok makin meningkat dari hari ke hari. Bagaimana pun ini upaya yang patut dihargai.

Penolakan pameran perdagangan rokok dan aksesorisnya di Bali yang timbul karena petisi online menunjukkan bahwa tekanan publik yang bersekutu dengan pemangku kebijakan bisa sangat efektif menegakkan aturan yang berpihak kepada publik. Atau petisi online menunjukkan publik masih didengar dan menjadi satu kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Ketika pemerintah tidur dan tunduk kepada modal yang merugikan, saatnya publik bicara dan menunjukkan kekuatan besarnya!

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*