BzPFo8xCMAAV8Pk

Surat Terakhir untuk SBY tentang FCTC

Bapak Presiden Yth.,

Mungkin ini surat terakhir untuk Bapak sebagai presiden, di pekan terakhir sebagai presiden. Bukan waktu yang singkat jika sepekan itu adalah tujuh hari dan 168 jam, waktu yang sangat cukup untuk merenungkan dan merenungkan kembali pentingnya meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control bagi masa depan Indonesia. Ibarat suspense dalam sebuah film, Bapak akan dikenang sebagai aktor yang mendapat happy ending atau sebaliknya jika tak bersikap dan melakukan sesuatu terhadap regulasi ini.

FCTC bukan semata soal aturan. Sebagai Presiden, Anda pasti diberi banyak pandangan, terutama suara yang proindustri rokok. Pandangan mereka biasanya menganggap FCTC tak penting karena toh pemerintah sudah menerbitkan Peraturan 109/2012 sebagai turunan Undang-Undang Kesehatan, juga Peraturan Menteri Kesehatan soal kewajiban produsen rokok mencantumkan peringatan bahaya rokok di bungkusnya. Menurut mereka, aturan tersebut sama saja, bahkan melebihi, aturan dalam FCTC.

FCTC adalah sebuah pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia, jika meratifikasinya, punya cukup kekuatan dan berdaya menghadapi lobi industri rokok. Kita tahu dan kini sudah jamak diberitakan, industri rokok selalu melobi pemerintah dan parlemen setiap negara agar tak membuat aturan yang mereka anggap mengancam bisnis jual racun nikotin ini. Untuk melobi parlemen Uni Eropa mereka menghabiskan hampir Rp 100 miliar untuk rapat dan menemui politisi kunci. Ini hanya dari satu perusahaan. Dan parlemen Uni Eropa tetap mengesahkan aturan yang membatasi rokok elektrik dan mengatur kian ketat penjualan serta distribusi rokok.

Dan FCTC adalah sebuah kerangka peraturan yang bersifat dan berlaku internasional sehingga ia tak dikalahkan oleh peraturan lokal yang dibuat karena ada campur tangan industri rokok. Sebagai contoh Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. DPR dengan gagah beraninya menyetujui Rancangan ini masuk prolegnas sebagai inisiatif. Kita semua tahu Rancangan itu diusulkan oleh asosiasi industri rokok dan masuk ke Badan Legislasi tanpa prosedur baku alias diselundupkan karena menggeser RUU Pengendalian Dampak Rokok terhadap Kesehatan. Dua undang-undang yang saling “mengalahkan” dan meniadakan.

Jika dengan kuasa DPR yang begitu luas RUU itu disahkan, Undang-Undang Kesehatan dan aturan-aturan lain yang disebut industri rokok sebagai “setara dengan FCTC” akan lenyap tak bersisa. Isi RUU Pertembakauan bertentangan dengan banyak peraturan tentang pengendalian tembakau. RUU ini hanya mengatur soal impor, petani, dan industri.

Semangat RUU ini berangkat dari kecurigaan konspiratif bahwa pengendalian tembakau di Indonesia sebagai perang global yang disponsori industri farmasi. Tuduhan yang naïf dan kampungan karena tak didukung fakta yang memadai. Mengapa industri farmasi repot-repot membiayai proyek ini sementara bisnis mereka jual obat? Mereka tentu ingin untung besar, cara terbaik adalah membiarkan banyak orang sakit, salah satunya dengan membiarkan asap nikotin merusak tubuh mereka!

Juga ada suara yang menakut-nakuti pemerintah jika meratifikasi FCTC sebanyak 6 juta buruh dan petani akan kolaps, industri rokok menengah akan berhenti beroperasi. Angka itu biasanya membuat jeri para politisi dibanding angka 200 ribu orang mati tiap tahun akibat racun nikotin. Angka itu juga membuat takut para politisi dibanding Rp 245 triliun uang negara habis untuk biaya pengobatan penyakit nikotin dan kesempatan ekonomi yang hilang akibat rokok. Bapak Presiden, semoga anda membaca data yang benar dan tepat.

Kini sudah ada 179 negara yang meratifikasi FCTC. Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasinya. Indonesia bahkan sekelompok dengan negara kecil di kepulauan Pasifik dan negara miskin di Afrika yang repot dengan perang saudara. Ethiopia dan Zimbabwe bahkan sudah meneken peraturan tersebut. Dan dari semua negara peratifikasi tak satupun ada cerita petani dan industri rokoknya bangkrut.

Kita lihat Turki dan Uruguay. Bisnis rokok makin bagus karena para pecandu tak menghentikan kebiasannya meski aturan rokok kian ketat. Di Uruguay, produksi tembakau malah naik dua kali lipat dibanding sebelum aksesi FCTC. FCTC di sana hanya menghentikan jumlah perokok baru, dan itulah memang tujuan dari aksesi FCTC. Industri rokok kian kreatif meluaskan produksinya dengan mengekspor produknya ke luar negeri. Untuk bisa memasarkan produknya ke luar negeri tentu mereka harus tunduk pada aturan negara tujuan yang umumnya sudah ketat mengatur kandungan tar dan proporsi cengkeh serta tembakaunya.

Jadi, Bapak Presiden, jika dua periode ini Indonesia yang Anda pimpin tak menghasilkan ratifikasi FCTC, kian jelas bahwa pemerintah telah takluk dalam lobi industri rokok. Hanya di zaman Anda, Pak SBY, pengemplang BLBI dan juragan tembakau masuk Istana Negara disambut karpet merah. Maka agar kecurigaan itu tak terjadi, ratifikasi FCTC di pekan terakhir jabatan anda adalah langkah bijak dan krusial di saat suspense menyongsong akhir yang happy ending.

Wassalam,

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*