Tak Ada Asuransi untuk Perokok

berhenti-merokok-131008d

Sungguh menarik kebijakan pemerintah yang mengecualikan perokok dari daftar peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang akan berlaku mulai tahun depan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 pasal 25 huruf i menyebutkan bahwa asuransi negara ini bukan untuk mereka yang sakit karena dengan sukarela menyakiti diri sendiri atau hobi menyakiti diri sendiri.

Rokok tentu saja masuk kategori ini. Para perokok adalah mereka yang secara sukarela dan suka cita mengeluarkan uangnya untuk membeli penyakit. Tak ada manfaat sama sekali dari kegiatan ini. Merokok adalah aktivitas membakar duit sekaligus membeli penyakit. Kurang sia-sia apalagi dari aktivitas macam ini?

Dan peraturan pemerintah itu adalah terobosan yang brilian. Menghabiskan uang pajak orang banyak untuk mengobati penyakit rokok, tak sekadar sia-sia berikutnya, tapi juga kebijakan moron. Sebab bukan negara yang harus ketiban pulung menanggung biaya pengobatan para perokok, yang bersuka cita merusak tubuhnya sendiri. Masih banyak penyakit lain yang disebabkan ketidakmampuan negara menciptakan lingkungan bersih dan sehat yang harus diobati karena menjadi epidemi.

Ada usulan menarik lain dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa penanggung premi kesehatan para perokok seharusnya pabrik rokok. Ini adil dan benar. Pabrik rokok adalah penikmat utama bisnis tembakau. Mereka membujuk orang agar merokok dengan iklan yang masif, menikmati keuntungan besar karena rokok adalah produk yang dibeli berapapun harganya, lalu angkat tangan ketika ada 400 ribu orang mati akibat penyakit yang ditimbulkan oleh rokok dalam setahun. Negara pula yang harus menanggungnya?

Tentu saja ada argumen bahwa pemerintah dan negara menerima cukai Rp 70 triliun setahun. Angka ini seringkali didengungkan industri rokok untuk membela dan melindungi kepentingan bisnisnya. Seolah-olah bisnis ini memberi banyak keuntungan kepada keuangan banyak orang. Seolah-olah karena faktanya tak sesederhana itu, bahkan bertolak belakang.

Cukai adalah komponen pajak dari barang yang diperjualbelikan. Khusus tembakau, cukai adalah kompensasi produk ini merusak kesehatan orang lain. Karena itu disebut juga “pajak dosa”, sintax. Cukai karena itu keharusan yang wajib dibayarkan industri rokok kepada negara yang bertanggung jawab atas hak sehat semua warga negara. Tapi, pajak itupun bukan pabrik rokok yang mengeluarkan, sebenarnya. Perokoklah yang membayar cukai itu.

Karena sudah dimasukkan dalam komponen harga, maka uang para perokok disetrokan ke kas negara itu. Pabrik rokok tinggal menikmati keuntungan setelah memotong harga itu dengan ongkos produksi dan distribusi. Jadi klaim industri telah membayar begitu banyak uang cukai adalah klaim sepihak yang terlalu dibuat-buat. Kitalah, para perokok bagian dari rakyat Indonesia, yang menyumbang pendapatan negara itu.

Maka alangkah tak elok jika para perokok ini menikmati tanggungan asuransi ketika mereka sakit akibat perbuatannya sendiri dan orang lain. Pabrik rokok itulah yang seharusnya menanggung kesakitan konsumennya karena telah menikmati keuntungan yang begitu besar. Cukai dari para perokok itu lebih berhak dinikmati oleh mereka yang bukan perokok tapi terkena dampak penyakitnya sebagai perokok pasif.

Jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam setiap rumah tangga Indonesia ada seorang perokok. Itu artinya ada sekitar empat orang anggota rumah lain yang menghisap racun niktoin yang dalam banyak kasus jauh lebih parah sakitnya ketimbang sakit yang ditanggung perokok.

Maka mengecualikan perokok dari jaminan asuransi adalah kebijakan yang adil dan benar. Dan, yang penting, kita ingat pepatah lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Daripada mengobati penyakit akibat rokok yang memakan biaya besar, lebih baik uangnya dipakai untuk mengkampanyekan agar rakyat Indonesia menjauhi rokok agar tak sakit dan menjadi beban publik.

 

 

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*