1302148312527a4ed39425d

Tak Ada Hubungan Cukai dan Industri Rokok

Benarkah cukai punya hubungan dan berpengaruh pada hajat hidup petani tembakau? Pertanyaan ini mengemuka karena setiap kali ada kebijakan tentang cukai rokok, katakanlah tarifnya dinaikkan, para penentangnya selalu ribut bahwa kebijakan pemerintah tersebut akan menyusahkan petani. Sekilas anggapan ini seolah benar.

Cukai adalah instrumen negara atas sebuah produk untuk mengendalikan konsumsinya. Demikianlah hakikat dan filosofi ilmu ekonomi membuat skema tentang pajak ini. Di dunia bisnis, cukai rokok disebut juga “pajak dosa”. Kenapa? Karena rokok adalah barang berbahaya bagi kesehatan banyak orang. Penjualannya harus dikenai pajak khusus dengan harapan berpengaruh pada harga, sehingga mahal, akibatnya konsumsinya terkendali. Pesan pengenaan cukai adalah “untuk apa membeli barang berbahaya dikenakan pajak pula”.

Dengan pesan filosofis tersebut, harapannya konsumen rokok bisa dikendalikan, karena begitulah tugas pemerintah dalam sebuah komunitas bernama negara. Lewat cukai, negara terlibat pada pengendalian produk tembakau. Karena itu, semestinya, cukai tak disamakan dengan pajak penghasilan, atau pajak pembelian barang mewah. Uang cukai harus kembali kepada masyarakat untuk melindunginya dari bahaya racun nikotin.

Dengan filosofi seperti itu maka cukai seharusnya tak digolongkan atau diandalkan sebagai instrumen penerimaan negara. Sekali cukai dijadikan sumber pendapatan, ia akan dinaikkan terus targetnya tanpa melihat tujuan sesungguhnya pengenaan cukai. Jika tujuannya bergeser seperti ini, negara akan tidak peduli pada kesehatan publik. Yang penting penerimaan tinggi tak peduli bahwa konsumen akan membayar berapapun tarif yang dikenakan.

Dan, ironisnya, filosofi penerimaan negara itu yang dianut pemerintah kita. Maka rokok masih dilegalkan iklannya. Padahal iklan rokok itulah yang memicu orang merokok. Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyebutkan, 20 persen perokok baru terpicu menghisap nikotin setelah melihat iklan. Ini angka yang merata di hampir semua negara. Maka percuma saja jika tarif cukai rokok dinaikkan tanpa melarang iklannya.

Di Australia, selain tarif cukai sangat tinggi, kebijakan itu diiringi dengan banyak kebijakan lain. Misalnya, memberlakukan rokok polos. Di sana tak ada merk rokok dan rokok tak dipampangkan di etalase mini market. Larangannya jelas. Di Indonesia, pengendalian rokok baru sebatas cukai. Itupun tarifnya paling rendah dibanding negara lain, hanya 50 persen. Thailand sudah 80 persen, bahkan negara-negara berpenghasilan rendah rata-rata cukai rokoknya 60 persen.

Dengan kebijakan yang komprehensif seperti itu, jumlah perokok muda Australia turun dari 15 persen menjadi 11 persen tahun ini dibanding satu dekade sebelumnya. Anak-anak muda tak tergoda membeli rokok karena mesti memesan secara khusus, tak membeli karena iseng akibat melihatnya di etalase sewaktu jajan di supermarket. Kebijakan ketat seperti itu tujuan utamanya adalah menjaga public tetap waras, tetap sehat, tak teracuni nikotin yang merusak tubuh penghisap dan orang sekelilingnya.

Maka dengan melihat filosofi dan pengalaman negara lain, tak ada kaitan langsung antara pengenaan cukai dengan petani tembakau. Tembakau adalah bahan dasar rokok, sementara cukai berlaku setelah tembakau berubah menjadi rokok dan dijual. Artinya, cukai menjadi urusan pabrik rokok, mata rantai ekonomi yang paling menikmati keuntungan dalam alur bisnis produk tembakau. Dan cukai bahkan tak ditanggung oleh pabriknya. Cukai dibayar oleh konsumen.

Sebab cukai akan menyatu dengan harga rokok. Harga yang dibeli oleh konsumen sesungguhnya harga produksi + keuntungan pabrik + ongkos distribusi + cukai. Maka, seharusnya yang memprotes kenaikan cukai adalah pembeli, para perokok. Di Indonesia, kebijakan cukai selalu diprotes industri dengan mengerahkan lembaga penelitian dan LSM untuk menentangnya. Sesuatu yang tak ada kaitannya dengan industri rokok apatah lagi petani tembakau.

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*