image

Tak Ada Kursi Menteri untuk Ribka

Presiden Joko Widodo mesti mencoret nama Ribka Tjiptaning Proletariati jika desakan kepadanya kian menguat agar Ketua Komisi Kesehatan DPR dijadikan Menteri Kesehatan. Terlalu banyak alasan untuk menolaknya duduk di kabinet periode 2014-2019. Dia memang politikus PDI Perjuangan, separtai dengan Jokowi, dia juga dokter, tapi tak cukup kuat menjadikannya orang yang berkuasa mengurus kesehatan republik ini.

Sepak terjang Ribka selama dua periode menjadi anggota di DPR telah mencoreng lembaga yang sudah bopeng itu dan kian menegaskan anggapan publik bahwa politikus kerap bersekutu dengan kekuatan jahat yang tak pro kepentingan orang banyak. Masih segar di ingatan kita bagaimana penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” ini menghilangkan pasal yang mengatur tentang pengendalian tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan pada 2009.

Bersama pejabat Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan, Ribka bersekongkol menghilangkan pasal dalam beleid yang hendak dikirimkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk diteken dan disahkan dalam rapat paripurna parlemen. Padahal, dari sekian banyak pasal dalam undang-undang tersebut, pasal tembakau sebagai zat adiktif itu paling alot dibahas. Ribka hendak menghilangkannya agar naskah yang disahkan itu tak memuat ayat tersebut.

Pasal itu adalah jantung dari Undang-Undang Kesehatan. Dan ia sejarah baru dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan memasukkan tembakau ke dalam zat adiktif ada cukup banyak alasan untuk menjadikan rokok produk yang harus diatur secara ketat produksi, konsumsi, dan distribusinya, bahkan sebagai barang terlarang dikonsumsi di ruang publik, seperti minuman keras. Sejak 1992, revisi Undang-Undang Kesehatan tak pernah bisa mulus masuk ke badan legislasi DPR karena selalu dijegal industri rokok untuk menggagalkan aturan ini.

Dalam buku “A Giant Pack of Lies” terhampar dengan terang benderang bagaimana indurtri rokok melobi parlemen, wartawan, dan pejabat pemerintah agar tak memasukkan ayat tembakau ke dalam aturan itu. Surat-surat petinggi perusahaan rokok ke kantor pusat mereka di Amerika Serikat jelas menunjukkan keinginan raksasa industri racun itu menjadikan Indonesia sebagai pasar nikotin di Asia. Ketentuan tentang tembakau tentu akan mengancam rencana besar mereka di sini.

Sebelum 2009, rokok tak pernah diatur secara spesifik. Padahal akibat tampak sangat jelas. Pendidikan Indonesia selalu tertinggal karena orang-orang miskin mencancu rokok sehingga biaya rumah tangga mereka habis untuk asap pembunuh massal itu. Ratusan ribu nyawa melayang akibat racun nikotin. Dan ketika genosida itu akan dihentikan, industri beraksi dengan lobi dan uang yang melimpah. Ribka salah satu aktor yang melaksanakannya di lapangan dengan mencoba menghilangkannya di UU Kesehatan.

Kejahatan konstitusi ini tak pernah diusut polisi. Ribka masih bercokol di Senayan dan pura-pura pro petani tembakau. Sejatinya yang dia bela adalah kepentingan industri rokok. Faktanya, petani tembakau tetap miskin dan tak pernah punya daya tawar seimbang terhadap industri yang menyedot tenaga dan kapital mereka. Para pemilik industri rokok senantiasa menjadi orang terkaya di Indonesia tapi para petani tetap saja berkubang dalam kemiskinan. Di luar itu konsumennya menjadi miskin dan sakit lalu mati masuk dalam barisan korban kanker yang masih menjadi penyakit mematikan dengan pengobatan yang mahal.

Kita tak bisa membayangkan apa jadinya jika ayat tersebut benar-benar hilang dari UU Kesehatan. Kita mungkin tak menyaksikan arus besar pengendalian tembakau yang kian menyadarkan masyarakat akan bahaya nikotin. Kita mungkin tak menyaksikan kini bungkus-bungkus rokok sudah ditempeli gambar penyakit mengerikan sebagai peringatan kesehatan yang nyata dan faktual. Undang-Undang Kesehatan itulah yang menjadi basis aturannya, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah, lalu peraturan Menteri Kesehatan.

Apa jadinya jika orang yang tak pro pengendalian tembakau, yang melakukan kejahatan konsitusi, duduk sebagai menteri yang mengatur itu semua? Joko Widodo, yang kemenangannya didukung oleh relawan, disokong oleh publik yang ingin Indonesia menjadi lebih baik, harus mendengar suara orang banyak ini, suara penolakan yang kini sudah ditabalkan dalam sebuah petisi.

Masih banyak dokter dan politikus berintegritas untuk duduk di posisi penting dan terhormat itu, yang komitmennya terhadap perlindungan kesehatan publik sangat besar. Ribka jelas bukan pilihan untuk itu. Membicarakan namanya saja dalam isu kesehatan agak janggal mengingat sepak terjangnya yang jauh dari pembelaannya terhadap hak sehat publik.

Catatan:

1. Sila tengok Pustaka Digital di web ini untuk melihat rekaman jahatnya industri rokok, termasuk e-book A Giant Pack of Lies.
2. Ikuti petisi online di Change.org tentang penolakan Ribka menjadi Menteri Kesehatan

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*