141544_rokok

Cerita 5 Perokok yang Gugat Pajak Rokok dan Ditolak MK

Jakarta -Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia menanggapi positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) atas produk rokok. Produk rokok dianggap kena pajak ganda, sehingga ada 5 orang mengajukan ‘gugatan’ soal pajak rokok dan ditolak MK.

 

Ketua umum SAPTA Asas Tigor Nainggolan mengatakan, kasus ini dimulai tepat setahun yang lalu, di mana lima perokok berat yaitu Mulyana Wirakusuma, Hendardi, Aizzudin, Neta S. Pane, dan Bambang Isti Nugroh, salah satunya kini sudah almarhum, mengajukan permohonan uji materi UU No 28.

 

“Mereka mengajukan permohonan uji materi ini karena merasa harus membayar pajak rokok secara ganda,” kata Asas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/5/2014)

 

Lima orang itu mempermasalahkan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat 1 huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat 1 huruf c, dan Pasal 181 dari UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) karena dinilai pasal-pasal tersebut bertentangan dengan konstitusional, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

 

“Sidang MK yang dipimpin oleh Hakim Ketua Hamdan Zoelva berpendapat bahwa pajak ganda terjadi apabila objek dan subjek pajaknya sama, yang dalam kasus ini objek dan subjek pajaknya sangat berbeda,” katanya.

 

Asas menjelaskan, dalam UU No. 11/1995 tentang cukai dan UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan UU No. 11/1995 tentang cukai, subjek cukai adalah pengusaha pabrik atau pengusaha penyimpanan, dan importir, sedangkan objek cukai adalah hasil tembakau. Sebaliknya, objek pajak rokok dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah konsumsi rokok dan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok.

 

“Menurut MK pungutan cukai rokok sekaligus pajak rokok adalah politik perpajakan yang dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara sekaligus sebagai kompensasi atas daya rusak atau akibat negatif dari rokok yang dapat merusak kesehatan,” katanya.

 

Menurutnya, sebagian besar dari hasil pungutan pajak rokok harus digunakan untuk biaya bidang kesehatan. Dengan pungutan cukai sekaligus pajak rokok juga berdampak pada pengurangan jumlah perokok yan berdampak positif bagi perbaikan kesehatan masyarakat.

 

Asas mengatakan, perokok diharapkan tidak akan menempatkan rokok sebagai salah satu kebutuhan pokok dan bisa menyalurkan uang untuk membeli rokok kepada hal lain yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Harga rokok yang tinggi juga dapat digunakan untuk menekan pertumbuhan jumlah perokok terutama di kalangan rentan, seperti anak dan orang miskin.

 

“Jadi perokok yang rela membakar uangnya untuk dapat mengkonsumsi rokok harusnya dapat membayar harga yang mahal termasuk di dalamnya cukai dan pajak yang tinggi bagi kompensasi dari dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,” katanya.
(hen/hds)

 

Sumber:
http://finance.detik.com/read/2014/05/20/141211/2587166/1036/

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*